IG Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi, Reformasi Sosial, dan Pembangunan Berkelanjutan

“Karenanya, penyusunan framework rencana induk menjadi salah satu prime mover dalam penyelenggaraan IG ke depan,” ucap Aris.

Penyelenggaraan IG secara nasional membutuhkan peta dasar skala besar sebagai acuan. Namun, ketersediaan anggaran pemerintah untuk penyediaan peta dasar skala besar sangat terbatas.

Selama delapan tahun, sejak 2013 dana yang tersedia hanya bisa untuk memetakan wilayah seluas 49.026,5 kilometer persegi, atau sekitar 2,58 persen dari luas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah mencari solusi untuk mendapatkan alternatif pembiayaan yang tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya diputuskan untuk melakukan pembiayaan melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah (KSP) dengan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN). Selain itu, BIG juga melakukan terobosan dengan menyederhanakan peta menjadi tiga kategori, yaitu peta skala besar, peta skala menengah, dan peta skala kecil.

Percepatan Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (PPDSB) akan dilakukan hingga 2024. Diharapkan, pada 2024 telah tersedia peta dasar skala besar untuk seluruh wilayah Indonesia.

“Kebutuhan akan Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar memang urgent. Kita ingin mendapat dukungan dari semua pihak untuk percepatan penyelenggaraan IG, termasuk dalam hal perizinan, akses suatu lokasi untuk mengambil data di lapangan, serta partisipasi dari pemda dan K/L. Semoga hal ini bisa membantu pembangunan tata ruang dan mitigasi bencana ke depannya,” kata Deputi IGT BIG Antonius Bambang Wijanarto.

IG dalam Posisi Vital
Rakornas IG 2021 juga mengumpulkan berbagai isu strategis bidang IG lainnya, seperti keberlanjutan Satu Data Indonesia (SDI), integrasi data statistik dengan data spasial, dan dukungan penyelenggaraan Sustainable Development Goals (SDGs).

"Data geospasial ini mewarnai dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam SDI yang pembinaannya diprioritaskan pada beberapa aspek. Di antaranya data terkait kebutuhan mendesak seperti bantuan sosial, data terkait tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), serta perencanaan dan penganggaran pembangunan. SDI juga digunakan untuk mengurai kekusutan data identitas terpadu," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa saat membuka Rakornas IG 2021.

Terlebih, saat ini pembangunan nasional telah menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Hal ini menempatkan IG dalam posisi yang vital.

“Kami berharap BIG tidak berjalan sendiri. Harus ada kolaborasi dengan seluruh pihak. Dukungan dari seluruh pihak untuk menyukseskan penyelenggaraan IG supaya dapat memenuhi harapan negara dalam menuju Indonesia Emas 2045 sangat dibutuhkan. Intinya, no one left behind. Tidak ada satu unsur yang ditinggalkan. Ini sesuai dengan prinsip SDGs,” kata Deputi Bidang IGT BIG Antonius Bambang Wijanarto saat menyampaikan kesimpulan Rakornas IG 2021.