Dakwaan 13 Perusahaan Kasus Jiwasraya Dibatalkan, Pengamat: Penyidik Tak Profesional
Rabu, 18 Agustus 2021 - 20:22 WIB
loading...
Pengamat Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar menilai penyidik kejaksaan tidak profesional menyusul dibatalkannya dakwaan 13 perusahaan dalam kasus Jiwasraya oleh majelis hakim Tipikor. Foto/SIINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Penyidik kasus korupsi Jiwasraya dinilai tak profesional usai Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membatalkan surat dakwaan terhadap 13 perusahaan Manajemen Investasi (MI) dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya.
Hal itu diungkapkan pengamat Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar kepada wartawan, Selasa (17/8/2021) lalu. Fickar melihat bila dakwaan ini tak memisahkan antara pelaku satu perkara dengan perkara lainnya. "Ada penurunan kualitas penyidik, ini tergambar dari putusan yang menyebutkan bahwa ada pencampuran perkara yang berlainan dalam satu perkara," ujar Fickar kemarin.
Sebelumnya, majelis hakim menilai perkara ke-13 perusahaan investasi tidak berhubungan satu sama lain sehingga ditengarai akan menyulitkan majelis untuk menilai perbuatan masing-masing terdakwa. Hakim juga menilai tindak pidana yang didakwakan kepada 13 terdakwa tersebut tidak ada sangkut paut dan hubungan satu sama lain. Majelis hakim pun melihat perkara tersebut menjadi rumit dan bertentangan dengan asas persidangan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Karena keberatan terhadap penggabungan berkas perkara diterima, maka surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum. Baca juga: Dakwaan 13 Manajer Investasi Skandal Jiwasraya Batal
Melihat kondisi demikian, Fickar menilai hal ini harus menjadi perhatian serius pimpinan lembaga hukum berlambang timbangan itu. Sebab nama baik akan tergadaikan. "Karena justru kejaksaanlah sebagai pimpinan penyelesaian perkara pidana (plurium litis)," kata dia. Baca juga: JPU Belum Terima Putusan Pembatalan Dakwaan 13 Korporasi Kasus Jiwasraya
Senada, pengamat kejaksaan Kamilov Sagala menilai putusan tersebut bukti menurunnya kualitas Kejaksaan, yang sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Seharusnya, kata dia, kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kejaksaan harus lebih ditingkatkan apalagi seiring meningkatnya renum atau penghargaan atas kinerja Kejaksaan. "13 identitas itu (manajer investasi) jelas berbeda satu sama lain kok jadi satu? Terkesan ambil jalan mudah saja, atau memang timnya tidak memahami secara detail kasus tersebut, atau ini salah satu modus jaksa menjebak hakim sehingga memutuskan sesuatu yang keliru?" tanya Kamilov.
Hal itu diungkapkan pengamat Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar kepada wartawan, Selasa (17/8/2021) lalu. Fickar melihat bila dakwaan ini tak memisahkan antara pelaku satu perkara dengan perkara lainnya. "Ada penurunan kualitas penyidik, ini tergambar dari putusan yang menyebutkan bahwa ada pencampuran perkara yang berlainan dalam satu perkara," ujar Fickar kemarin.
Sebelumnya, majelis hakim menilai perkara ke-13 perusahaan investasi tidak berhubungan satu sama lain sehingga ditengarai akan menyulitkan majelis untuk menilai perbuatan masing-masing terdakwa. Hakim juga menilai tindak pidana yang didakwakan kepada 13 terdakwa tersebut tidak ada sangkut paut dan hubungan satu sama lain. Majelis hakim pun melihat perkara tersebut menjadi rumit dan bertentangan dengan asas persidangan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Karena keberatan terhadap penggabungan berkas perkara diterima, maka surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum. Baca juga: Dakwaan 13 Manajer Investasi Skandal Jiwasraya Batal
Melihat kondisi demikian, Fickar menilai hal ini harus menjadi perhatian serius pimpinan lembaga hukum berlambang timbangan itu. Sebab nama baik akan tergadaikan. "Karena justru kejaksaanlah sebagai pimpinan penyelesaian perkara pidana (plurium litis)," kata dia. Baca juga: JPU Belum Terima Putusan Pembatalan Dakwaan 13 Korporasi Kasus Jiwasraya
Senada, pengamat kejaksaan Kamilov Sagala menilai putusan tersebut bukti menurunnya kualitas Kejaksaan, yang sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Seharusnya, kata dia, kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kejaksaan harus lebih ditingkatkan apalagi seiring meningkatnya renum atau penghargaan atas kinerja Kejaksaan. "13 identitas itu (manajer investasi) jelas berbeda satu sama lain kok jadi satu? Terkesan ambil jalan mudah saja, atau memang timnya tidak memahami secara detail kasus tersebut, atau ini salah satu modus jaksa menjebak hakim sehingga memutuskan sesuatu yang keliru?" tanya Kamilov.
Lihat Juga :
