Harga Tes PCR Paling Mahal di ASEAN, DPR: Indonesia Harus Berdaulat di Kesehatan
loading...
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah merealisasikan penurunan harga swab test PCR menjadi Rp495.000-Rp525.000 Apalagi, dalam beberapa hari terakhir, isu ini santer diperbincangkan karena harga tes PCR di Indonesia yang jauh lebih mahal ketimbang India bahkan tertinggi di ASEAN.
“Kita mengapresiasi presiden bergerak cepat merespons, Kemenkes merespons melakukan koordinasi. Saya kira sudah melakukan suatu pendalaman pihak terkait soal PCR, mulai dari pengadaan dan distribusinya,” kata Rahmad kepada wartawan, Rabu (18/8/2021).
Politikus PDI Perjuangan ini menyadari, harga yang ditetapkan kemarin dibandingkan dengan harga sebelumnya sudah cukup signifikan penurunannya. Karena diketahui, pengadaan reagent yang harus diimpor menjadi komponen yang membuat harga tes PCR menjadi cukup mahal. Rahmad pun bersyukur karena dengan adanya media digital sekarang ini menjadi penyeimbang dan pembanding, membantu DPR sebagai mitra pemerintah memberikan masukan-masukan yang baik terkait harga-harga tes Covid-19 di Indonesia. Hal ini juga perlu dijadikan momentum agar Indonesia berdaulat penuh di bidang kesehatan yang selama puluhan tahun mengandalkan negara lain.
“Yang ingin saya sampaikan, bahwa inilah momentum kita harus berdaulat di industri farmasi, industri kesehatan kita, kita tidak boleh bergantung. Puluhan tahun kita terninabobokan, 90% bahan obat vitamin, alat kesehatan (alkes) 90% impor, ketika ada masalah kita akan mengalami kesulitan mendapatkan obat,” sesalnya.
Oleh karena itu, kata Legislator Dapil Jawa Tenga V ini, sudah saatnya Indonesia memberikan kesempatan bahkan menggelar karpet merah bagi siapapun yang hendak berinvestasi di bidang kesehatan, mulai dari alkes hingga ke obat-obatan di Tanah Air. Ia yakin bahwa Komisi IX akan mendukung penuh hal ini. “Saya kira selaku parlemen dan Komisi IX selalu mendukung agar kita berdikari di bidang kesehatan melalui pemberian faislitas, mendatangkan investor, pengusaha untuk bisa membuka usaha di bidang farmasi untuk membuat alat PCR dan alkes dalam negeri,” ujarnya.
Dengan demikian, Indonesia bisa sebanding dengan India, karena industri farmasi dan kesehatan tumbuh berkembang di India, mulai dari penyediaan bahan baku, hingga pembuatan alkesnya. Dengan begitu, menjadi lebih efisien dan harganya menjadi terjangkau. “Kita harus berkaca pada situasi pandemi ini sehingga kita harus berdaulat total di bidang kesehatan,” tegas Rahmad.
“Kita mengapresiasi presiden bergerak cepat merespons, Kemenkes merespons melakukan koordinasi. Saya kira sudah melakukan suatu pendalaman pihak terkait soal PCR, mulai dari pengadaan dan distribusinya,” kata Rahmad kepada wartawan, Rabu (18/8/2021).
Politikus PDI Perjuangan ini menyadari, harga yang ditetapkan kemarin dibandingkan dengan harga sebelumnya sudah cukup signifikan penurunannya. Karena diketahui, pengadaan reagent yang harus diimpor menjadi komponen yang membuat harga tes PCR menjadi cukup mahal. Rahmad pun bersyukur karena dengan adanya media digital sekarang ini menjadi penyeimbang dan pembanding, membantu DPR sebagai mitra pemerintah memberikan masukan-masukan yang baik terkait harga-harga tes Covid-19 di Indonesia. Hal ini juga perlu dijadikan momentum agar Indonesia berdaulat penuh di bidang kesehatan yang selama puluhan tahun mengandalkan negara lain.
“Yang ingin saya sampaikan, bahwa inilah momentum kita harus berdaulat di industri farmasi, industri kesehatan kita, kita tidak boleh bergantung. Puluhan tahun kita terninabobokan, 90% bahan obat vitamin, alat kesehatan (alkes) 90% impor, ketika ada masalah kita akan mengalami kesulitan mendapatkan obat,” sesalnya.
Oleh karena itu, kata Legislator Dapil Jawa Tenga V ini, sudah saatnya Indonesia memberikan kesempatan bahkan menggelar karpet merah bagi siapapun yang hendak berinvestasi di bidang kesehatan, mulai dari alkes hingga ke obat-obatan di Tanah Air. Ia yakin bahwa Komisi IX akan mendukung penuh hal ini. “Saya kira selaku parlemen dan Komisi IX selalu mendukung agar kita berdikari di bidang kesehatan melalui pemberian faislitas, mendatangkan investor, pengusaha untuk bisa membuka usaha di bidang farmasi untuk membuat alat PCR dan alkes dalam negeri,” ujarnya.
Dengan demikian, Indonesia bisa sebanding dengan India, karena industri farmasi dan kesehatan tumbuh berkembang di India, mulai dari penyediaan bahan baku, hingga pembuatan alkesnya. Dengan begitu, menjadi lebih efisien dan harganya menjadi terjangkau. “Kita harus berkaca pada situasi pandemi ini sehingga kita harus berdaulat total di bidang kesehatan,” tegas Rahmad.
(cip)