Risma Sebut Data Ganda Bansos DKI Jakarta Bukan dari Kemensos

Rabu, 18 Agustus 2021 - 14:49 WIB
loading...
Risma Sebut Data Ganda...
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyebut data ganda pada bantuan sosial (bansos) Pemrov DKI Jakarta bukanlah dari Kementerian Sosial. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyebut data ganda pada bantuan sosial (bansos) Pemrov DKI Jakarta bukanlah dari Kementerian Sosial (Kemensos). Menurutnya data bansos pada Kemensos sudah clear. "Ganda di sisi dia bukan di sisi kami. kami sudah menyerahkan datanya dari awal,"jelas Risma pada Rabu, (18/08/2021).

Ia menambahkan sebelumnya timnya telah memberikan seluruh data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berasal dari Bulog, dan data penerima BST dari PT Pos Indonesia kepada DKI Jakarta dalam rapat video conference pada Minggu, 18 Juli 2021. Baca juga: Risma Siapkan Rusun untuk Penghuni Kolong Jembatan, Sewanya Rp10 Ribu per Bulan

Dia pun meminta agar DKI Jakarta menggunakan data penerima bansos yang bersumber dari Bulog karena datanya telah clear. Sedangkan data penerima bansos dari PT Pos Indonesia masih kompatibel sebab BST yang dicairkan secara bertahap. "Kalau di DKI itu bukan ganda, tapi DKI 18 Juli mengundang kita (Kemensos) rapat dan telah kita sampaikan. Dia (Pemprov DKI Jakarta) tanya datanya Bulog dengan PT Pos kenapa beda? ya beda, karena data pos itu nunggu pencairan uang yang masih berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena tadinya itu tidak ada BST tapi di awal tanggal 18 Juli dia sudah tahu kalau punya data dari Bulog ya sudah itu pake,"jelasnya.

"19 Juli dia (Pemprov DKI Jakarta) ngirim suratlah apa gunanya dia video conference. kalau sekarang ada data ganda yang salah siapa? dia 18 Juli sudah tahu lo. Kita sudah ngomong,"urainya. Baca juga: Anies dan Risma Saling Serang Soal Data Bansos, DPR: Koordinasi, Jangan Saling Sindir

Seperti diketahui Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari menyampaikan kurang lebih 99.000 data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ganda dengan data Kemensos. Sehingga mereka yang masuk data ganda ini pun terhambat dalam proses penyaluran BST.

Usai berkomunikasi dengan Kemensos ditemukan hanya 124 KPM yang menerima BST Pemprov DKI Jakarta. Sebagian besar BST disalurkan oleh Kemensos. Untuk Program BST DKI Jakarta telah disalurkan melalui Bank DKI ke rekening masing-masing penerima lalu Program BST Kemensos telah disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Widya Michella Nur Syahida
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pekan Raya Jakarta 2026...
Pekan Raya Jakarta 2026 Belum Humanis bagi Pengunjungnya
Darurat Pemasangan Kabel...
Darurat Pemasangan Kabel di Area Jakarta
KLH Bakal Pidanakan...
KLH Bakal Pidanakan Pelanggar Tata Kelola Sampah di TPST Bantargebang
13 Orang Jadi Korban...
13 Orang Jadi Korban Longsor Bantar Gebang, Menteri LH Bakal Denda dan Pidana Pengelola
Permudah Reaktivasi...
Permudah Reaktivasi BPJS PBI-JK, Mensos: Bisa di Desa dan Kelurahan
Multi Pemangku Kepentingan...
Multi Pemangku Kepentingan untuk Jaga Jakarta Bersih
Pemprov DKI Luncurkan...
Pemprov DKI Luncurkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Bisa Prediksi hingga 3 Hari
Pemprov DKI Telusuri...
Pemprov DKI Telusuri Lahan Warga Pinggir Rel Pejompongan yang Terancam Digusur, Pramono: Saya Ingin Memanusiakan Orang
Anggota DPRD Jakarta...
Anggota DPRD Jakarta Sebut Flyover Latumenten Bisa Kurangi Macet 40%
Rekomendasi
Intip Kontribusi Vokasi...
Intip Kontribusi Vokasi Sampoerna Karya Bangsa untuk Cetak SDM Unggul
RSUD Tobelo Perluas...
RSUD Tobelo Perluas Akses Layanan Jantung Anak, Didukung Alat Echocardiography Bantuan NHM
Sudah Pulang dari Rumah...
Sudah Pulang dari Rumah Sakit, Begini Kondisi Haji Bolot usai Kena Serangan Jantung
Berita Terkini
Bupati Langkat Syah...
Bupati Langkat Syah Afandin Tiba di KPK usai Kena OTT
Gus Ipul Dukung Usulan...
Gus Ipul Dukung Usulan Sutan Takdir Alisjahbana Jadi Pahlawan: Pejuang Bahasa Indonesia
KPK terkait OTT Bupati...
KPK terkait OTT Bupati Langkat: Suap Proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim
3 Pejabat Bea Cukai...
3 Pejabat Bea Cukai Didakwa Terima Suap Rp63,5 Miliar Terkait Kasus Impor Barang
Petisi Ahli Tampung...
Petisi Ahli Tampung Seluruh Masukan Organisasi Hukum Terkait RUU Advokat
PAN Tak Beri Bantuan...
PAN Tak Beri Bantuan Hukum ke Bupati Langkat yang Kena OTT KPK, Viva Yoga: Tanggung Jawab Pribadi
Infografis
Keringanan PBB-P2 DKI...
Keringanan PBB-P2 DKI Jakarta 2026 Berlaku Bertahap
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved