Risma Sebut Data Ganda Bansos DKI Jakarta Bukan dari Kemensos
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyebut data ganda pada bantuan sosial (bansos) Pemrov DKI Jakarta bukanlah dari Kementerian Sosial (Kemensos). Menurutnya data bansos pada Kemensos sudah clear. "Ganda di sisi dia bukan di sisi kami. kami sudah menyerahkan datanya dari awal,"jelas Risma pada Rabu, (18/08/2021).
Ia menambahkan sebelumnya timnya telah memberikan seluruh data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berasal dari Bulog, dan data penerima BST dari PT Pos Indonesia kepada DKI Jakarta dalam rapat video conference pada Minggu, 18 Juli 2021.
Dia pun meminta agar DKI Jakarta menggunakan data penerima bansos yang bersumber dari Bulog karena datanya telah clear. Sedangkan data penerima bansos dari PT Pos Indonesia masih kompatibel sebab BST yang dicairkan secara bertahap. "Kalau di DKI itu bukan ganda, tapi DKI 18 Juli mengundang kita (Kemensos) rapat dan telah kita sampaikan. Dia (Pemprov DKI Jakarta) tanya datanya Bulog dengan PT Pos kenapa beda? ya beda, karena data pos itu nunggu pencairan uang yang masih berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena tadinya itu tidak ada BST tapi di awal tanggal 18 Juli dia sudah tahu kalau punya data dari Bulog ya sudah itu pake,"jelasnya.
"19 Juli dia (Pemprov DKI Jakarta) ngirim suratlah apa gunanya dia video conference. kalau sekarang ada data ganda yang salah siapa? dia 18 Juli sudah tahu lo. Kita sudah ngomong,"urainya.
Seperti diketahui Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari menyampaikan kurang lebih 99.000 data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ganda dengan data Kemensos. Sehingga mereka yang masuk data ganda ini pun terhambat dalam proses penyaluran BST.
Usai berkomunikasi dengan Kemensos ditemukan hanya 124 KPM yang menerima BST Pemprov DKI Jakarta. Sebagian besar BST disalurkan oleh Kemensos. Untuk Program BST DKI Jakarta telah disalurkan melalui Bank DKI ke rekening masing-masing penerima lalu Program BST Kemensos telah disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Widya Michella Nur Syahida
Ia menambahkan sebelumnya timnya telah memberikan seluruh data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berasal dari Bulog, dan data penerima BST dari PT Pos Indonesia kepada DKI Jakarta dalam rapat video conference pada Minggu, 18 Juli 2021.
Dia pun meminta agar DKI Jakarta menggunakan data penerima bansos yang bersumber dari Bulog karena datanya telah clear. Sedangkan data penerima bansos dari PT Pos Indonesia masih kompatibel sebab BST yang dicairkan secara bertahap. "Kalau di DKI itu bukan ganda, tapi DKI 18 Juli mengundang kita (Kemensos) rapat dan telah kita sampaikan. Dia (Pemprov DKI Jakarta) tanya datanya Bulog dengan PT Pos kenapa beda? ya beda, karena data pos itu nunggu pencairan uang yang masih berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena tadinya itu tidak ada BST tapi di awal tanggal 18 Juli dia sudah tahu kalau punya data dari Bulog ya sudah itu pake,"jelasnya.
"19 Juli dia (Pemprov DKI Jakarta) ngirim suratlah apa gunanya dia video conference. kalau sekarang ada data ganda yang salah siapa? dia 18 Juli sudah tahu lo. Kita sudah ngomong,"urainya.
Seperti diketahui Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari menyampaikan kurang lebih 99.000 data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ganda dengan data Kemensos. Sehingga mereka yang masuk data ganda ini pun terhambat dalam proses penyaluran BST.
Usai berkomunikasi dengan Kemensos ditemukan hanya 124 KPM yang menerima BST Pemprov DKI Jakarta. Sebagian besar BST disalurkan oleh Kemensos. Untuk Program BST DKI Jakarta telah disalurkan melalui Bank DKI ke rekening masing-masing penerima lalu Program BST Kemensos telah disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Widya Michella Nur Syahida
(cip)