Urgensi Perlindungan Data Pribadi

Terdapat tiga permasalahan penting yang harus dijadikan sebagai landasan berpikir untuk dapat membentuk komponen utama dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia. Pemetaan ini diperlukan untuk memperluas horizon dalam melihat sengkarut permasalahan perlindungan data pribadi di ruang digital. Pertama, tidak ada regulasi hukum yang memberi perlindungan spesifik terhadap data pribadi, terutama yang terdapat di ruang digital. Walaupun telah terdapat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektoronik, namun aturan ini tidak mampu memberikan perlindungan yang paripurna.

Permenkominfo tidak mampu memberikan sanksi yang tegas terhadap kebocoran data pribadi. Regulasi tersebut hanya mengatur sanksi administratif seperti peringatan lisan, peringatan tertulis, dan penghentian sementara kegiatan. Bentuk sanksi tersebut diyakini tidak akan memberikan efek jera kepada para pelaku. Kekuatan mengikat peraturan menteri tentunya tidak akan sekuat undang-undang.

Kedua, tidak terdapat lembaga yang berwenang dalam otoritas pelaksana perlindungan data pribadi. Saat ini, ketika terjadi pelanggaran terhadap data pribadi masyarakat di ruang digital, tidak terdapat mekanisme konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pilihannya hanya melaporkan perbuatan tersebut ke kepolisian dengan menggunakan pasal-pasal konvensional dalam KUHP maupun UU ITE. Padahal, permasalahan terkait dengan perlindungan data pribadi di ruang digital membutuhkan pemahamahan dan kemampuan khusus untuk menyelesaikannya.

Pada beberapa negara yang telah memiliki kesadaran tinggi terkait dengan pentingnya perlindungan terhadap data pribadi, terdapat sebuah lembaga yang bertugas untuk melindungi hingga mengatur lalu lintas data pribadi masyarakat yang terdapat di ruang digital. Lembaga seperti ini merupakan sebuah kebutuhan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pelbagai bentuk pelanggaran hingga tindak pidana siber yang memanfaatkan data pribadi masyarakat. Terdapat tiga bentuk penataan otoritas yang memiliki fungsi terkait perlindungan data pribadi.

Mayoritas negara di Eropa menggunakan model dua otoritas, terdiri dari lembaga yang mengatur perlindungan data pribadi dan lembaga yang mengatur mengenai keterbukaan informasi. Terakhir, bentuk otoritas tunggal yang diterapkan di beberapa negara seperti Jerman, Swiss, Inggris, serta Meksiko. Model tunggal ini menggabungkan otoritas dalam perlindungan data pribadi dengan otoritas terkait keterbukaan informasi.