Hasto: Pembangunan Infrastruktur Jadikan Posisi Geopolitik Indonesia Makin Strategis

JAKARTA - Sekjen DPP PDIP , Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya, khususnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, terkait kerja pembangunan infrastruktur yang terus berjalan walau dunia digoyang pandemi COVID-19.

Hasto mengatakan pihaknya mengapresiasi karena terbukti Pemerintahan Jokowi-Maruf terus bekerja keras di tengah berbagai masalah akibat pandemi COVID-19. Data BPS yang baru diumumkan kemarin menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi hingga 7% lebih dibandingkan angka tahun lalu. Dan salah satu yang menyumbang pertumbuhan itu adalah sektor konstruksi.

"Ini berkat kerja keras semua dan konsolidasi pemerintahan yang dilakukan," kata Hasto.

Padahal, pandemi COVID-19 telah mengubah peradaban dunia. Tatanan pemerintahan, ekonomi, hingga kehidupan sehari-hari berubah. Bahkan partai politik pun berubah. PDIP melaksanakan 103 rapat partai yang 40 persennya dilaksanakan secara daring.

Di tengah perubahan itu, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin membuktikan bahwa pekerjaan untuk membangun ekonomi nasional tak berhenti. Di tengah pandemi, Jokowi justru meresmikan banyak jalan tol baru.

Dalam konteks geopolitik, lanjut Hasto, pembangunan infrastruktur yang masif ini adalah bagian dari mata rantai ekonomi dunia. Yang menempatkan Indonesia sebagai wilayah strategis dengan pembangunan berbagai infrastruktur baru yang menghubungkan Indonesia.

"Pelabuhan, jalan tol dibangun dari Sumatera sampai ke Jawa. Baru kali ini pemerintahan kita sejak merdeka, kita lihat pembangunan masif yang menghubungkan Indonesia Raya kita. Ini terobosan dan ini kerja keras Pak Menteri Basuki. Layak kita beri tepuk tangan atas prestasi ini," urainya.

Tentu saja, pandemi COVID-19 tetap memunculkan masalah bagi ekonomi rakyat. Semisal, kata Hasto, mekanisasi sejumlah pekerjaan konstruksi tak bisa terhindarkan. Namun demikian, Pemerintahan Jokowi tetap harus mendorong agar sektor riil bergerak, dimana rakyat terlibat di dalamnya.

"Pandemi ini membawa peluang bagi kita memikirkan kembali konsep pembangunan kita. COVID-19 telah membawa perubahan pada peradaban dunia. Tetapi sebagai sebuah gagasan konektivitas seluruh mata rantai ekonomi, kerja ini mesti tetap dilanjutkan di tengah pandemi," kata Hasto.

"Di tengah pandemi ini, kita justru ada waktu merekonstruksi arah pembangunan nasional kita. Kita harus siapkan new normal, berhadapan berbagai varian virus yang lebih menular, dan tanggung jawab kita kepada rakyat tak bisa kita lupakan," sambung Hasto.

Pihaknya berharap lewat webinar ditemukan berbagai solusi kebijakan yang memastikan sektor konstruksi tetap membangun lapangan kerja, memastikan jaminan sosial.

"Segala kesulitan kita hadapi bersama dan bergotong royong sehingga bisa diatasi bersama. PDI Perjuangan memberi dukungan sepenuhnya bagi kebijakan Jokowi-Maruf Amin dan kebijakan menterinya, selama ini bertujuan mengatasi berbagai persoalan akibat covid, sekaligus membangun ruang bagi bekerjanya rakyat di berbagai sektor kehidupan," tutur Hasto.

Hal itu disampaikannya dalam webinar 'Antisipasi Dampak Ekonomi Terhadap 8 juta Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi dan Jasa Pendukung Pada Masa COVID-19' yang digelar DPP PDIP, Jumat (6/8/2021).

Di acara itu, selain Hasto dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, hadir Ketua DPP PDIP bidang Industri, Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial, Nusyirwan Soedjono; Ketua OJK Wimboh Santoso; Wadirut Bank Mandiri Alexandra Askandar; Dirut Waskita Karya Destiawan Soewardjono; dan Dirut PT Jaya Konstruksi Sutopo Kristanto. Pesertanya adalah ratusan kepala daerah serta pengurus PDIP seluruh Indonesia.

Nusyirwan Sudjono mengatakan bahwa masifnya pembangunan infrastruktur di era Pemerintahan Jokowi telah melibatkan lebih kurang 8 juta warga Indonesia sebagai tenaga kerja. Bagi pihaknya, pemerintah memang tak bisa menopang hidup rakyat lewat bantuan sosial (Bansos) semata. Namun rakyat harus mencapai kualitas hidup terbaiknya lewat bekerja. Dalam konteks itulah, penting memastikan anggaran negara dikucurkan kepada rakyat lewat berbagai pembangunan infrastruktur bisa berjalan baik.

"Maka kita harus memastikan langkah-langkah terobosan untuk menyelesaikan problem yang sedang terjadi. Akibat tidak terhindarkan di masa pandemi ini, ada pengurangan tenaga kerja, dirumahkan, pengangguran yang berujung pada rentannya aspek tenaga kerja," kata Nusyirwan.

"Maka dalam diskusi ini, kita harap bisa mendapat gambaran masalah dan sekaligus memperoleh solusi yang bisa diaplikasikan," tandas Nusyirwan.