PPATK Telusuri Sumbangan Rp2 Triliun Keluarga Akidi Tio, Ini Alasannya
loading...
Anak Akidi Tio, Heriyanti, saat menyerahkan secara simbolis bantuan Rp2 triliun. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) Dian Ediana Rae menjelaskan alasan pihaknya turun tangan terkait kasus sumbangan Rp2 triliun dari Heriyanti selaku anak bungsu almarhum pengusaha Akidi Tio .
Alasan pertama adalah adanya kecurigaan terkait latar belakang profil dari yang bersangkutan. "Buat kita, isu sumbangan Rp2 T ini menjadi penting. Dana ini cukup besar dan ada inkonsistensi dengan profil yang bersangkutan Heriyanti dan keluarga Akidi Tio," beber Dian dalam wawancara bersama iNews, dikutip Rabu (3/8/2021).
Alasan kedua lantaran uang sumbangan tersebut diberikan kepada Politically Exposed Person (PEP). Kepolisian dan pemerintah daerah termasuk dalam kategori tersebut, yang memerlukan pengawasan lantaran isunya yang sensitif.
"Oleh karenanya kita langsung melakukan penelitian terhadap isu ini supaya memastikan saja bahwa uang itu betul-betul bisa direalisasikan. Kemudian, tidak ada isu yang terkait dengan integritas, karena melibatkan pejabat negara," jelasnya.
Dian memberikan contoh, jika sumbangan sebesar itu diberikna oleh lima konglomerat Indonesia, kasusnya tidak akan seramai belakangan ini.
"Seandainya ya, sumbangan ini diberikan oleh katakanlah lima konglomerat terbesar Indonesia yang income-nya triliunan di setiap tahun mungkin tidak ada yang mempertanyakan. Karena, profilnya clear," ujarnya.
Lihat Juga: Data Perputaran Uang Judol dari Tahun ke Tahun: Dari Rp2 Triliun, Kini Capai Ratusan Triliun
Alasan pertama adalah adanya kecurigaan terkait latar belakang profil dari yang bersangkutan. "Buat kita, isu sumbangan Rp2 T ini menjadi penting. Dana ini cukup besar dan ada inkonsistensi dengan profil yang bersangkutan Heriyanti dan keluarga Akidi Tio," beber Dian dalam wawancara bersama iNews, dikutip Rabu (3/8/2021).
Alasan kedua lantaran uang sumbangan tersebut diberikan kepada Politically Exposed Person (PEP). Kepolisian dan pemerintah daerah termasuk dalam kategori tersebut, yang memerlukan pengawasan lantaran isunya yang sensitif.
"Oleh karenanya kita langsung melakukan penelitian terhadap isu ini supaya memastikan saja bahwa uang itu betul-betul bisa direalisasikan. Kemudian, tidak ada isu yang terkait dengan integritas, karena melibatkan pejabat negara," jelasnya.
Dian memberikan contoh, jika sumbangan sebesar itu diberikna oleh lima konglomerat Indonesia, kasusnya tidak akan seramai belakangan ini.
"Seandainya ya, sumbangan ini diberikan oleh katakanlah lima konglomerat terbesar Indonesia yang income-nya triliunan di setiap tahun mungkin tidak ada yang mempertanyakan. Karena, profilnya clear," ujarnya.
Lihat Juga: Data Perputaran Uang Judol dari Tahun ke Tahun: Dari Rp2 Triliun, Kini Capai Ratusan Triliun
(zik)
Explore More