Pemerintah Perlu Pertimbangkan Masukan Pihak Terdampak PPKM
Senin, 02 Agustus 2021 - 10:40 WIB
loading...
PPKM Level 4 di sejumlah daerah di Indonesia berakhir pada hari ini. Pengumuman perpanjangan atau tidaknya PPKM akan disampaikan secara resmi oleh pemerintah. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di sejumlah daerah di Indonesia akan berakhir pada hari ini, Senin (2 Agustus). Pengumuman perpanjangan atau tidaknya PPKM akan disampaikan secara resmi oleh pemerintah.
Baca juga: Sempoyongan Hadapi PPKM, 'Singa Udara' Rumahkan 8.000 Karyawan
Terkait diperpanjang atau tidaknya PPKM berlevel ini, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, berdasarkan evaluasi PPKM yang telah berlangsung sejak awal Juli lalu.
Baca juga: PPKM Level 4 Berlanjut? Satgas Sebut Tergantung Hasil Kajian Data
"Kita serahkan sepenuhknya kepada pemerintah berdasarkan evaluasi kita dukung penuh pemerintah tentu dari evaluasi beberapa indikator," kata Rahmad saat dihubungi, Senin (2/8/2021).
Rahmad menjelaskan, evaluasi itu menyangkut bed occupancy rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur, tingkat paparan kasus baru, kasus kematian per hari dan juga penerapan protokol kesehatan (prokes) di masyarakat.
Baca juga: Pembahasan RPJMD Kota Makassar Terkendala PPKM Level 4
Menurut Rahmad, PPKM berlevel yang dilakukan selama ini ada yang sudah memenuhi harapan ada juga yang perlu diperbaiki. Seperti misalmya BOR do sejumlah daerah di pulau Jawa khususnya di Jakarta sudah bisa dikendalikan. Tapi sebaliknya, peningkatan kasus justru mulai terjadi di luar pulau Jawa dan Bali.
"Saya kira cukup bagus (pelaksanaan PPKM), karena bisa mengendalikan, minimal dari sisi BOR-nya sudah mulai sedikit nafas. Kemudian juga paparannya juga tidak seperti beberapa waktu minggu lalu yang sempet mengalami satu crowded ya mencari rumah sakit mengalami kesulitan. Tapi kalau tidak salah datanya melebar, ya, melebar ke berbagai luar Pulau Jawa ini yang perlu jadi perhatian," paparnya.
Untuk itu, politikus PDIP ini mengingatkan semua pihak untuk tetap disiplin prokes. Pemerintah pusat juga harus terus mengingatkan pemerintah daerah (pemda) yang masih berada di level 3 agar waspada supaya tidak terjadi peningkatan kasus.
Juga soal aturan 20 menit di tempat makan yang menjadi candaan di media sosial (medsos), sambung dia, pemerintah sebenarnya ingin menyampaikan peringatan agar masyarakat tidak abai di dalam tempat makan, karena potensi penyebaran bisa terjadi di mana saja.
Yang paling penting, legislator Dapil Jawa Tengah V ini mengingatkan, perpanjangan PPKM berlevel ini perlu mendengarkan berbagai pihak yang terdampak dengan kebijakan PPKM ini.
"Tentu kita harapkan pemerintah memdengar dan sudah pasti akan menerima masukan dari kalangan semua pihak ya akademisi, tokoh masyarakat serta asoasiasi asosai yang terdampak langsung dr PPKM ini," tandasnya.
Baca juga: Sempoyongan Hadapi PPKM, 'Singa Udara' Rumahkan 8.000 Karyawan
Terkait diperpanjang atau tidaknya PPKM berlevel ini, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, berdasarkan evaluasi PPKM yang telah berlangsung sejak awal Juli lalu.
Baca juga: PPKM Level 4 Berlanjut? Satgas Sebut Tergantung Hasil Kajian Data
"Kita serahkan sepenuhknya kepada pemerintah berdasarkan evaluasi kita dukung penuh pemerintah tentu dari evaluasi beberapa indikator," kata Rahmad saat dihubungi, Senin (2/8/2021).
Rahmad menjelaskan, evaluasi itu menyangkut bed occupancy rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur, tingkat paparan kasus baru, kasus kematian per hari dan juga penerapan protokol kesehatan (prokes) di masyarakat.
Baca juga: Pembahasan RPJMD Kota Makassar Terkendala PPKM Level 4
Menurut Rahmad, PPKM berlevel yang dilakukan selama ini ada yang sudah memenuhi harapan ada juga yang perlu diperbaiki. Seperti misalmya BOR do sejumlah daerah di pulau Jawa khususnya di Jakarta sudah bisa dikendalikan. Tapi sebaliknya, peningkatan kasus justru mulai terjadi di luar pulau Jawa dan Bali.
"Saya kira cukup bagus (pelaksanaan PPKM), karena bisa mengendalikan, minimal dari sisi BOR-nya sudah mulai sedikit nafas. Kemudian juga paparannya juga tidak seperti beberapa waktu minggu lalu yang sempet mengalami satu crowded ya mencari rumah sakit mengalami kesulitan. Tapi kalau tidak salah datanya melebar, ya, melebar ke berbagai luar Pulau Jawa ini yang perlu jadi perhatian," paparnya.
Untuk itu, politikus PDIP ini mengingatkan semua pihak untuk tetap disiplin prokes. Pemerintah pusat juga harus terus mengingatkan pemerintah daerah (pemda) yang masih berada di level 3 agar waspada supaya tidak terjadi peningkatan kasus.
Juga soal aturan 20 menit di tempat makan yang menjadi candaan di media sosial (medsos), sambung dia, pemerintah sebenarnya ingin menyampaikan peringatan agar masyarakat tidak abai di dalam tempat makan, karena potensi penyebaran bisa terjadi di mana saja.
Yang paling penting, legislator Dapil Jawa Tengah V ini mengingatkan, perpanjangan PPKM berlevel ini perlu mendengarkan berbagai pihak yang terdampak dengan kebijakan PPKM ini.
"Tentu kita harapkan pemerintah memdengar dan sudah pasti akan menerima masukan dari kalangan semua pihak ya akademisi, tokoh masyarakat serta asoasiasi asosai yang terdampak langsung dr PPKM ini," tandasnya.
(maf)
Lihat Juga :
