Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Pemerintah Diminta Evaluasi PPKM Darurat
loading...
Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta segera meninjau ulang penerapan PPKM Darurat karena dinilai tidak efektif mengendalikan kasus Covid-19 dan membebani masyarakat. Politikus Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono menilai PPKM Darurat sejauh ini tidak berhasil mengendalikan kasus Covid-19, justru terjadi lonjakan kasus di hampir semua daerah.
"Kasus Covid-19 tidak turun, justru naik terus ke level tertinggi sepanjang pandemi. Ini berarti PPKM Darurat tidak efektif sehingga harus segera dievaluasi pemerintah," ujar anggota DPR RI periode 2014-2019 ini, Jumat (16/7/2021).
Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, Indonesia mencatatkan 56.757 kasus baru pada Kamis (15/7/2021), tertinggi di dunia. Meskipun PPKM Darurat diterapkan sejak 3 Juli 2021, jumlah kasus positif terus naik hingga totalnya hingga kemarin mencapai 2.726.803 kasus.
Bambang Haryo mengatakan, PPKM Darurat yang diterapkan pemerintah terkesan reaktif, tanpa mitigasi bencana dan sosialisasi yang memadai sehingga membuat masyarakat resah. Padahal, pemerintah dengan kemampuan riset dan sumber daya yang besar seharusnya mampu mengantisipasi lonjakan kasus supaya korban masyarakat bisa diminimalisir.
Menurut dia, PPKM Darurat tidak perlu disertai dengan penyekatan antar-wilayah, tetapi cukup dengan memperketat pengawasan protokol kesehatan (prokes) di dalam wilayah masing-masing yang sebagian besar sudah masuk zona merah Covid-19.
"Yang penting adalah penyadaran masyarakat untuk menerapkan prokes. Libatkan seluruh ASN (aparatur sipil negara) yang jumlahnya 4 juta untuk mengawal jalannya prokes. Bukan dengan penyekatan-penyekatan yang mengakibatkan ekonomi mandek dan masyarakat menjadi stres sehingga imunnya turun," jelasnya.
Dia juga mempertanyakan, apakah benar lonjakan kasus Covid-19 saat ini akibat varian Delta yang tidak bisa dikendalikan. “Pemerintah harus menunjukkan bukti hasil risetnya yang meyakinkan. Apakah benar lonjakan kasus saat ini akibat varian Delta atau sebab lain, misalnya mutasi virus corona."
"Kasus Covid-19 tidak turun, justru naik terus ke level tertinggi sepanjang pandemi. Ini berarti PPKM Darurat tidak efektif sehingga harus segera dievaluasi pemerintah," ujar anggota DPR RI periode 2014-2019 ini, Jumat (16/7/2021).
Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, Indonesia mencatatkan 56.757 kasus baru pada Kamis (15/7/2021), tertinggi di dunia. Meskipun PPKM Darurat diterapkan sejak 3 Juli 2021, jumlah kasus positif terus naik hingga totalnya hingga kemarin mencapai 2.726.803 kasus.
Bambang Haryo mengatakan, PPKM Darurat yang diterapkan pemerintah terkesan reaktif, tanpa mitigasi bencana dan sosialisasi yang memadai sehingga membuat masyarakat resah. Padahal, pemerintah dengan kemampuan riset dan sumber daya yang besar seharusnya mampu mengantisipasi lonjakan kasus supaya korban masyarakat bisa diminimalisir.
Menurut dia, PPKM Darurat tidak perlu disertai dengan penyekatan antar-wilayah, tetapi cukup dengan memperketat pengawasan protokol kesehatan (prokes) di dalam wilayah masing-masing yang sebagian besar sudah masuk zona merah Covid-19.
"Yang penting adalah penyadaran masyarakat untuk menerapkan prokes. Libatkan seluruh ASN (aparatur sipil negara) yang jumlahnya 4 juta untuk mengawal jalannya prokes. Bukan dengan penyekatan-penyekatan yang mengakibatkan ekonomi mandek dan masyarakat menjadi stres sehingga imunnya turun," jelasnya.
Dia juga mempertanyakan, apakah benar lonjakan kasus Covid-19 saat ini akibat varian Delta yang tidak bisa dikendalikan. “Pemerintah harus menunjukkan bukti hasil risetnya yang meyakinkan. Apakah benar lonjakan kasus saat ini akibat varian Delta atau sebab lain, misalnya mutasi virus corona."
(zik)
Explore More