Pemerintah Diminta Evaluasi PPKM Darurat
Jum'at, 16 Juli 2021 - 16:42 WIB
loading...
Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta segera meninjau ulang penerapan PPKM Darurat karena dinilai tidak efektif mengendalikan kasus Covid-19 dan membebani masyarakat. Politikus Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono menilai PPKM Darurat sejauh ini tidak berhasil mengendalikan kasus Covid-19, justru terjadi lonjakan kasus di hampir semua daerah.
"Kasus Covid-19 tidak turun, justru naik terus ke level tertinggi sepanjang pandemi. Ini berarti PPKM Darurat tidak efektif sehingga harus segera dievaluasi pemerintah," ujar anggota DPR RI periode 2014-2019 ini, Jumat (16/7/2021).
Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, Indonesia mencatatkan 56.757 kasus baru pada Kamis (15/7/2021), tertinggi di dunia. Meskipun PPKM Darurat diterapkan sejak 3 Juli 2021, jumlah kasus positif terus naik hingga totalnya hingga kemarin mencapai 2.726.803 kasus.
Bambang Haryo mengatakan, PPKM Darurat yang diterapkan pemerintah terkesan reaktif, tanpa mitigasi bencana dan sosialisasi yang memadai sehingga membuat masyarakat resah. Padahal, pemerintah dengan kemampuan riset dan sumber daya yang besar seharusnya mampu mengantisipasi lonjakan kasus supaya korban masyarakat bisa diminimalisir.
Baca juga: Beredar Seruan Aksi Tolak PPKM Darurat, Polda Jateng: Penyebar Hoax Akan Ditindak Tegas
"Kasus Covid-19 tidak turun, justru naik terus ke level tertinggi sepanjang pandemi. Ini berarti PPKM Darurat tidak efektif sehingga harus segera dievaluasi pemerintah," ujar anggota DPR RI periode 2014-2019 ini, Jumat (16/7/2021).
Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, Indonesia mencatatkan 56.757 kasus baru pada Kamis (15/7/2021), tertinggi di dunia. Meskipun PPKM Darurat diterapkan sejak 3 Juli 2021, jumlah kasus positif terus naik hingga totalnya hingga kemarin mencapai 2.726.803 kasus.
Bambang Haryo mengatakan, PPKM Darurat yang diterapkan pemerintah terkesan reaktif, tanpa mitigasi bencana dan sosialisasi yang memadai sehingga membuat masyarakat resah. Padahal, pemerintah dengan kemampuan riset dan sumber daya yang besar seharusnya mampu mengantisipasi lonjakan kasus supaya korban masyarakat bisa diminimalisir.
Baca juga: Beredar Seruan Aksi Tolak PPKM Darurat, Polda Jateng: Penyebar Hoax Akan Ditindak Tegas
Lihat Juga :
