Kesan dan Pesan Politik di Balik Vaksinasi

Lely Arrianie
Dosen Komunikasi Politik Universitas Nasional, Presidium Ilmuwan Komunikasi Politik Indonesia (AIKPI) dan Dewan Pakar ISKI


ANTUSIASME masyarakat mengikuti vaksinasi Covid-19 memberi gambaran bahwa pro-kontra yang sempat muncul di media sosial mengenai isu vaksin, baik dilihat dari aspek kehalalan, efektivitas maupun dampaknya, menjadi selesai. Melalui pemberitaan media tampak betapa masyarakat Indonesia membeludak ikut antrean untuk divaksin.

Misalnya kerumunan di Lantai 8 dan 12 Pasar Tanah Abang dan beberapa tempat lain yang membuat petugas penanganan Covid-19 kewalahan mengatur antrean.

Kesan dan Pesan Vaksinasi
Ingar-bingar kesan dan pesan dari warganet di media sosial, terutama pada saat pra- dan pasca-pemesanan serta pembelian vaksin Covid-19 oleh pemerintah, mengisyaratkan bahwa persoalan penanganan kesehatan atas pandemi sejatinya selalu saja dikaitkan dengan politik. Bahkan hampir semua persoalan kini seolah-olah berkaitan dengan politik. Baik masalah pendidikan yang berkaitan dengan baju seragam, pembubaran organisasi terlarang, peristiwa budaya, kelahiran dan kematian maupun peristiwa dan ritual agama sekalipun seperti kebijakan penundaan umrah dan haji, seolah selalu ada kaitannya dengan politik pemerintah. Termasuk pula peristiwa kriminal yang menimpa tokoh-tokoh agama selalu dikaitkan dengan politik.

Ada kesan seolah pemerintah tidak memiliki kemampuan mengelola dan menangani semua peristiwa. Dalam konteks vaksinasi, upaya pemesanan vaksin yang dilakukan dengan membuat kebijakan pemesanan sebelum adanya uji vaksin ternyata juga menjadi komoditas politik warganet.

Namun andaipun pemerintah memesan dan membeli vaksin dengan lebih dulu menunggu uji vaksin dari berbagai aspek itu selesai, pesan dan kesan politik negatif belum tentu juga hening di media sosial. Pemerintah justru akan dikatakan lamban dalam mengantisipasi kebutuhan akan vaksin, tidak punya kemampuan lobi dan negosiasi terhadap negara produsen vaksin, serta mengabaikan kepentingan kesehatan rakyat untuk bebas dari pandemi. Juga termasuk tuduhan bahwa pemerintah tidak punya anggaran yang sensitif rakyat, ditambah dan diperluas dengan tuduhan miring lainnya.

Pesan dan kesan negatif tersebut tidak berdiri sendiri karena yang memberi pesan negatif cenderung lebih banyak dari mereka yang dideteksi memiliki afiliasi politik yang berbeda, yang sejak awal selalu tidak sejalan dengan pemerintah. Meski masih bisa dicatat dengan jari tangan, ada juga ahli dan pengamat yang pandangannya memang bersandar pada pengetahuan dan keahliannya, tetapi jumlahnya jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan warganet yang menumpahkan pesan dan kesan “politik"-nya berkaitan dengan vaksin dan vaksinasi.

Pernah juga viral di media sosial tentang penolakan untuk divaksin oleh seorang politikus partai pendukung pemerintah. Penyampaian pesan itu bahkan tiba-tiba menjaadi "idola" baru bagi kelompok tertentu, terutama warganet yang selama ini menjadi penentang pemerintah dan menolak berbagai kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah.

Jadi tidak ada pesan dan kesan yang murni dan steril dari pesan dan kesan politik berkaitan dengan vaksin dan vaksinasi. Bahkan vaksinasi yang sejauh ini sudah diberikan kepada masyarakat dari berbagai kelompok serta kelompok lain yang masih menunggu giliran pun bisa dijadikan komoditas politik. Misalnya ada yang memberikan kesan, "Mengapa pejabat dulu yang harus divaksin, kok bukan rakyat kecil?" Padahal akhirnya vaksin sampai juga ke berbagai kalangan masyarakat, termasuk rakyat kecil.

Padahal jawaban atas pertaanyaan itu sebenarnya juga berkaitan dengan kepentingan pemerintah untuk menempatkan diri sebagai “modelling” dalam menjawab berbagai berita tentang “keamanan” vaksin. Itu terutama pasca-keluarnya persetujuan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berkaitan dengan izin darurat dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang “kehalalan” dan “kesucian“ vaksin.

Mengapa Presiden harus lebih dulu menjadi “model” untuk divaksin, tentu saja pesan politik yang akan disampaikan pemerintah adalah terkait “keamanan” vaksin tersebut. Tapi pasca-penyuntikan vaksin kepada pejabat pemerintah, masih ada warganet yang tetap genit menuliskan kesannya. Saat itu dinyatakan bahwa yang disuntikkan kepada Presiden bukanlah vaksin Sinovac yang didatangkan dari China.

Kini, apa pun jenis vaksinnya, jauh lebih banyak masyarakat yang menginginkan divaksin ketimbang yang menolak. Mereka jauh lebih realistis untuk menerima pesan sekaligus kesan bahwa vaksin dapat membentengi diri dari kegawatdaruratan jika masyarakat terpapar Covid-19. Satu dua tiga informasi tentang kegagalan vaksin memang masih ada, antara lain bahwa meski sudah divaksin masih juga terpapar Covid-19 dan bahkan ada yang meninggal seusai divaksin. Tapi jauh lebih banyak yang kini berpikir positif untuk memberi kesan menerima untuk divaksin.

Meski vaksin jadi komoditas politik, upaya vaksinasi Covid-19 sangat pentin dilakukan karena menjanjikan harapan sehat bagi masyarakat. Dengan vaksin akan tercipta imunitas masyarakat untuk membuatnya terhindar dari paparan virus yang entah kapan akan berakhir.