Kesan dan Pesan Politik di Balik Vaksinasi

Namun andaipun pemerintah memesan dan membeli vaksin dengan lebih dulu menunggu uji vaksin dari berbagai aspek itu selesai, pesan dan kesan politik negatif belum tentu juga hening di media sosial. Pemerintah justru akan dikatakan lamban dalam mengantisipasi kebutuhan akan vaksin, tidak punya kemampuan lobi dan negosiasi terhadap negara produsen vaksin, serta mengabaikan kepentingan kesehatan rakyat untuk bebas dari pandemi. Juga termasuk tuduhan bahwa pemerintah tidak punya anggaran yang sensitif rakyat, ditambah dan diperluas dengan tuduhan miring lainnya.

Pesan dan kesan negatif tersebut tidak berdiri sendiri karena yang memberi pesan negatif cenderung lebih banyak dari mereka yang dideteksi memiliki afiliasi politik yang berbeda, yang sejak awal selalu tidak sejalan dengan pemerintah. Meski masih bisa dicatat dengan jari tangan, ada juga ahli dan pengamat yang pandangannya memang bersandar pada pengetahuan dan keahliannya, tetapi jumlahnya jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan warganet yang menumpahkan pesan dan kesan “politik"-nya berkaitan dengan vaksin dan vaksinasi.

Pernah juga viral di media sosial tentang penolakan untuk divaksin oleh seorang politikus partai pendukung pemerintah. Penyampaian pesan itu bahkan tiba-tiba menjaadi "idola" baru bagi kelompok tertentu, terutama warganet yang selama ini menjadi penentang pemerintah dan menolak berbagai kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah.

Jadi tidak ada pesan dan kesan yang murni dan steril dari pesan dan kesan politik berkaitan dengan vaksin dan vaksinasi. Bahkan vaksinasi yang sejauh ini sudah diberikan kepada masyarakat dari berbagai kelompok serta kelompok lain yang masih menunggu giliran pun bisa dijadikan komoditas politik. Misalnya ada yang memberikan kesan, "Mengapa pejabat dulu yang harus divaksin, kok bukan rakyat kecil?" Padahal akhirnya vaksin sampai juga ke berbagai kalangan masyarakat, termasuk rakyat kecil.

Padahal jawaban atas pertaanyaan itu sebenarnya juga berkaitan dengan kepentingan pemerintah untuk menempatkan diri sebagai “modelling” dalam menjawab berbagai berita tentang “keamanan” vaksin. Itu terutama pasca-keluarnya persetujuan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berkaitan dengan izin darurat dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang “kehalalan” dan “kesucian“ vaksin.