DPR Sebut Vaksin Berbayar Bisa Dimaknai Pemerintah Berbisnis dengan Rakyat

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska menilai layanan vaksinasi berbayar bisa dimaknai bahwa pemerintah berbisnis dengan rakyat. Karena itu, Darul Siska tidak setuju dengan layanan vaksinasi berbayar itu.

"Karena ini meragukan niat dan kebijakan pemerintah (Presiden Jokowi) yang sudah menggratiskan vaksin bagi masyarakat, malahan kebijakan vaksin berbayar untuk pribadi bisa dimaknai bahwa pemerintah berbisnis dengan rakyat," kata Darul Siska kepada SINDOnews, Senin (12/7/2021).

Selain itu, Darul menilai vaksin berbayar tidak menjamin tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok. Menurut dia, pencapaian target herd immunity bisa dipercepat dengan menambah tempat pelayanan vaksinasi.

Baca juga: Kimia Farma Umumkan Vaksinasi Berbayar Ditunda

"PT Kimia Farma dan sebagainya yang merencanakan vaksin berbayar sebaiknya tetap melaksanakan vaksinasi tetapi tetap gratis," kata politikus Partai Golkar ini.

Darul berharap sebaiknya pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mengeluarkan kebijakan yang tegas dan konsisten agar tidak menambah kebingungan masyarakat. Menurut Darul, jika ada masyarakat yang mendukung kebijakan vaksin berbayar karena punya kemampuan lebih dan ingin punya pilihan vaksin, sebaiknya kelebihan-kelebihan tersebut digunakan membantu sesama yang kurang beruntung.

"Inilah saatnya mengendalikan diri dan membangun solidaritas sosial untuk kemanusiaan dan kepentingan bersama," katanya.

Baca juga: Kemenkes Tegaskan Vaksinasi Berbayar untuk Suntikan 1 dan 2 Bukan Booster