Gandeng KPK, Upaya Erick Thohir Bangun Sistem Pengawasan Lebih Ketat
Rabu, 30 April 2025 - 12:16 WIB
loading...
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ketika menyambangi Kantor KPK, Jakarta, Selasa (29/4/2025). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dalam upaya membangun sistem pengawasan yang lebih ketat. Menurut Erick, kerja sama dan konsultasi KPK menjadi langkah krusial bagi Kementerian BUMN agar penugasan dan pola kerja baru berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN bisa dijalankan dengan maksimal.
Dia mengatakan, pengelolaan perusahaan negara yang makin dinamis, terutama dikaitkan dengan UU BUMN terbaru dan keberadaan BPI Danantara membutuhkan sinkronisasi yang kuat agar pengawasan terhadap BUMN semakin ketat.
"Ada penugasan dan pola kerja baru yang harus kami lakukan berdasarkan UU BUMN terbaru itu. Dengan masih menguasai saham seri A, kami tak hanya punya peran untuk mendorong percepatan, tapi juga berperan dalam persetujuan deviden, merger, dan juga penutupan BUMN," ujar Erick ketika menyambangi Kantor KPK, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Baca juga: Momen Jokowi Tenteng Map Cokelat usai Keluar dari SPKT Polda Metro
"Karena tugasnya makin kompleks, termasuk mengawal harapan Presiden Prabowo agar BPI Danantara menjadi pengelola investasi yang sukses dan sehat, maka kerja sama dengan KPK harus ditingkatkan dengan membangun sistem yang lebih ketat dan juga menyesuaikan dengan UU BUMN itu," sambungnya ketika didampingi Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.
Dalam UU BUMN yang baru, jajaran direksi hingga komisaris, perusahaan BUMN tak lagi termasuk dalam penyelenggara negara sehingga diperlukan definisi turunannya. Peran pengawasan terhadap BPI Danantara juga menjadi tugas yang harus dijalankan agar sesuai dengan harapan Presiden Prabowo Subianto agar Danantara maksimal dalam mengelola kekayaan negara.
Atas dasar itu, Erick berpendapat bahwa langkah sinkronisasi dengan KPK untuk membuat sistem pengawasan yang baru dan lebih ketat sejalan dengan kebijakan Kementerian BUMN yang sejak lama sudah melakukan program bersih-bersih BUMN. Dia mengatakan, pemberantasan korupsi itu harus dengan membangun sistem dan kepemimpinan, hal ini bisa memastikan semuanya bisa berjalan dengan baik.
Dia mengatakan, pengelolaan perusahaan negara yang makin dinamis, terutama dikaitkan dengan UU BUMN terbaru dan keberadaan BPI Danantara membutuhkan sinkronisasi yang kuat agar pengawasan terhadap BUMN semakin ketat.
"Ada penugasan dan pola kerja baru yang harus kami lakukan berdasarkan UU BUMN terbaru itu. Dengan masih menguasai saham seri A, kami tak hanya punya peran untuk mendorong percepatan, tapi juga berperan dalam persetujuan deviden, merger, dan juga penutupan BUMN," ujar Erick ketika menyambangi Kantor KPK, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Baca juga: Momen Jokowi Tenteng Map Cokelat usai Keluar dari SPKT Polda Metro
"Karena tugasnya makin kompleks, termasuk mengawal harapan Presiden Prabowo agar BPI Danantara menjadi pengelola investasi yang sukses dan sehat, maka kerja sama dengan KPK harus ditingkatkan dengan membangun sistem yang lebih ketat dan juga menyesuaikan dengan UU BUMN itu," sambungnya ketika didampingi Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.
Dalam UU BUMN yang baru, jajaran direksi hingga komisaris, perusahaan BUMN tak lagi termasuk dalam penyelenggara negara sehingga diperlukan definisi turunannya. Peran pengawasan terhadap BPI Danantara juga menjadi tugas yang harus dijalankan agar sesuai dengan harapan Presiden Prabowo Subianto agar Danantara maksimal dalam mengelola kekayaan negara.
Atas dasar itu, Erick berpendapat bahwa langkah sinkronisasi dengan KPK untuk membuat sistem pengawasan yang baru dan lebih ketat sejalan dengan kebijakan Kementerian BUMN yang sejak lama sudah melakukan program bersih-bersih BUMN. Dia mengatakan, pemberantasan korupsi itu harus dengan membangun sistem dan kepemimpinan, hal ini bisa memastikan semuanya bisa berjalan dengan baik.
(rca)
Lihat Juga :
