Percepatan Vaksinasi Perlu Didukung Sosialisasi dan Literasi Vaksin
Rabu, 30 Juni 2021 - 21:41 WIB
loading...
Warga mendapat suntikan vaksin Covid-19 saat mengikuti vaksinasi massal di Auditorium Poltekkes Kemenkes Surabaya, Jawa Timur, Rabu (30/6/2021). FOTO/DOK.SINDOnews/ALI MASDUKI
A
A
A
JAKARTA - Total penduduk Indonesia yang sudah menjalani vaksinasi penuh hingga saat ini masih sangat minim, baru sebesar 4,95% seperti dilansir dari laman kawalcovid19.id, Rabu (30/6/2021). Kondisi itu berbanding jauh ketimbang di negara lain seperti Amerika Serikat dan China yang tingkat vaksinasi penuhnya telah mencapai 46,61% dan 15,97% (merujuk laman VOA Indonesia 29/6/2021). Di Singapura, sejauh ini, 36,1% warganya juga telah mendapat vaksin penuh, dan 50% dari mereka telah menerima vaksin sebanyak satu dosis.
Peneliti bidang sosial The Indonesian Institute (TII), Nisaaul Muthiah menyatakan, Kementerian Kesehatan dan berbagai pemangku kepentingan lainnya harus mempercepat proses vaksinasi agar masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sediakala. Ia menilai keberhasilan proses vaksinasi ini sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan lain. Salah satunya, kebijakan di bidang pendidikan.
"Jika jumlah penduduk yang divaksin masih sedikit, maka kebijakan untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas pun masih sangat berisiko untuk dijalankan. Kabar terakhir, jumlah guru yang telah mendapat vaksin juga masih minim. Apalagi akhir-akhir ini jumlah kasus COVID-19 kembali meningkat, termasuk pada anak-anak, sementara proses vaksinasi untuk anak belum berjalan," kata Nisa dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Rabu (30/6/2021).
Baca juga: Kejar Target Vaksinasi, TNI AL Buka Gerai Vaksin Covid-19 di Muara Angke
Di sisi lain, ia mengapresiasi capaian Kemenkes yang sempat mencapai target 1,31 juta vaksinasi per hari pada Sabtu (26/6/2021) dan menghapuskan syarat KTP domisili untuk mendapatkan vaksin. Harapannya, capaian tersebut dapat dipertahankan agar proses percepatan vaksinasi dapat terlaksana.
Nisa juga menyatakan bahwa untuk mempercepat proses vaksinasi, sosialisasi dan literasi mengenai vaksin COVID-19 masih sangat diperlukan.
"Di daerah pedesaan, terutama pada masyarakat-masyarakat yang bekerja di sektor informal, masih banyak warga yang tidak mengetahui cara mendapatkan vaksin, padahal mereka ingin melakukan vaksinasi. Sebaiknya Puskesmas dan berbagai pos pelayanan kesehatan melakukan sosialisasi yang lebih gencar pada masyarakat terkait hal tersebut. Mereka dapat bekerja sama dengan perangkat RT/RW di masing-masing wilayah untuk melakukan sosialisasi," kata Nisa.
Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak sedikit warga yang masih menolak vaksinasi. Terkait hal itu, Nisa menyatakan bahwa literasi mengenai pentingnya vaksin masih sangat diperlukan.
Baca juga: Jokowi: Vaksinasi 1 Juta Perhari Jangan Ditawar-tawar Lagi!
Kemenkes dan Kominfo perlu bekerja sama untuk membuat video yang berisikan literasi mengenai pentingnya vaksin, dan menayangkan video tersebut di televisi. Hingga saat ini televisi masih menjadi media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Kerja sama dengan masyarakat sipil, dan berbagai pihak, termasuk media dan pihak swasta, lembaga pendidikan, serta lainnya, untuk ikut menyosialisasikan mengenai vaksin ke khalayak luas.
Peneliti bidang sosial The Indonesian Institute (TII), Nisaaul Muthiah menyatakan, Kementerian Kesehatan dan berbagai pemangku kepentingan lainnya harus mempercepat proses vaksinasi agar masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sediakala. Ia menilai keberhasilan proses vaksinasi ini sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan lain. Salah satunya, kebijakan di bidang pendidikan.
"Jika jumlah penduduk yang divaksin masih sedikit, maka kebijakan untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas pun masih sangat berisiko untuk dijalankan. Kabar terakhir, jumlah guru yang telah mendapat vaksin juga masih minim. Apalagi akhir-akhir ini jumlah kasus COVID-19 kembali meningkat, termasuk pada anak-anak, sementara proses vaksinasi untuk anak belum berjalan," kata Nisa dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Rabu (30/6/2021).
Baca juga: Kejar Target Vaksinasi, TNI AL Buka Gerai Vaksin Covid-19 di Muara Angke
Di sisi lain, ia mengapresiasi capaian Kemenkes yang sempat mencapai target 1,31 juta vaksinasi per hari pada Sabtu (26/6/2021) dan menghapuskan syarat KTP domisili untuk mendapatkan vaksin. Harapannya, capaian tersebut dapat dipertahankan agar proses percepatan vaksinasi dapat terlaksana.
Nisa juga menyatakan bahwa untuk mempercepat proses vaksinasi, sosialisasi dan literasi mengenai vaksin COVID-19 masih sangat diperlukan.
"Di daerah pedesaan, terutama pada masyarakat-masyarakat yang bekerja di sektor informal, masih banyak warga yang tidak mengetahui cara mendapatkan vaksin, padahal mereka ingin melakukan vaksinasi. Sebaiknya Puskesmas dan berbagai pos pelayanan kesehatan melakukan sosialisasi yang lebih gencar pada masyarakat terkait hal tersebut. Mereka dapat bekerja sama dengan perangkat RT/RW di masing-masing wilayah untuk melakukan sosialisasi," kata Nisa.
Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak sedikit warga yang masih menolak vaksinasi. Terkait hal itu, Nisa menyatakan bahwa literasi mengenai pentingnya vaksin masih sangat diperlukan.
Baca juga: Jokowi: Vaksinasi 1 Juta Perhari Jangan Ditawar-tawar Lagi!
Kemenkes dan Kominfo perlu bekerja sama untuk membuat video yang berisikan literasi mengenai pentingnya vaksin, dan menayangkan video tersebut di televisi. Hingga saat ini televisi masih menjadi media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Kerja sama dengan masyarakat sipil, dan berbagai pihak, termasuk media dan pihak swasta, lembaga pendidikan, serta lainnya, untuk ikut menyosialisasikan mengenai vaksin ke khalayak luas.
(abd)
Lihat Juga :
