Soal Lockdown, Sujiwo Tejo: Rakyat Bisa Biayai Pemimpin, Kenapa Pemimpin Tak Bisa Biayai Rakyat?
Kamis, 24 Juni 2021 - 10:19 WIB
loading...
Pelaksanaan Pilpres, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang menggunakan uang rakyat, dikritisi budayawan sekaligus aktor, Sujiwo Tejo. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pelaksanaan Pemilihan presiden (Pilpres), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang menggunakan uang rakyat, dikritisi budayawan sekaligus aktor, Sujiwo Tejo.
Menurutnya, di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) yang dalam kondisi sulit ini. Sudah seharusnya, pemerintah menunjukkan tanggung jawabnya untuk mengurusi rakyatnya.
Baca juga: Isu Lockdown Berhembus, Sandiaga Siap Beri Bantuan untuk Pelaku Parekraf
![Soal Lockdown, Sujiwo Tejo: Rakyat Bisa Biayai Pemimpin, Kenapa Pemimpin Tak Bisa Biayai Rakyat?]()
"Rakyat bisa membiayai para pemimpin sejak biaya kelahiran mereka via Pilpres/Pilkada/Pileg dan lainnya, sampai menggajinya, menunjangnya dll. Kenapa timbal baliknya para pemimpin tidak bisa membiayai rakyat jika lockdown dibutuhkan?" kata Sujiwo Tejo di akun Twitternya, Jack Separo Gendeng @sudjiwotedjo, Kamis (24/6/2021).
"Adakah yang keliru dlm penalaran/alur-logikaku itu?" tanya Sujiwo. Baca juga: Jokowi Anggap PPKM Mikro dan Lockdown Esensinya Sama, Minta Tak Dipertentangkan
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) mikro memiliki esensi yang sama dengan lockdown. Karena itu, istilah ini tidak perlu dipertentangkan.
"Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat untuk itu tidak perlu dipertentangkan," kata Jokowi dalam YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6/2021).
Baca juga: Tak Pilih Lockdown, Jokowi: PPKM Mikro Tak Matikan Ekonomi Rakyat
Jokowi menuturkan, jika PPKM Mikro diterapkan dengan baik di lapangan, maka semestinya laju pertambahan kasus Covid-19 bisa terkendali. Namun yang menjadi persoalan saat ini implementasi pola kebijakan tersebut belum menyeluruh dan masih sporadis.
"Untuk itu saya minta kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk meneguhkan komitmennya mempertajam penerapan PPKM Mikro, optimalkan posko-posko Covid-19 yang telah terbentuk di wilayah desa atau kelurahan," jelasnya.
Menurutnya, di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) yang dalam kondisi sulit ini. Sudah seharusnya, pemerintah menunjukkan tanggung jawabnya untuk mengurusi rakyatnya.
Baca juga: Isu Lockdown Berhembus, Sandiaga Siap Beri Bantuan untuk Pelaku Parekraf
"Rakyat bisa membiayai para pemimpin sejak biaya kelahiran mereka via Pilpres/Pilkada/Pileg dan lainnya, sampai menggajinya, menunjangnya dll. Kenapa timbal baliknya para pemimpin tidak bisa membiayai rakyat jika lockdown dibutuhkan?" kata Sujiwo Tejo di akun Twitternya, Jack Separo Gendeng @sudjiwotedjo, Kamis (24/6/2021).
"Adakah yang keliru dlm penalaran/alur-logikaku itu?" tanya Sujiwo. Baca juga: Jokowi Anggap PPKM Mikro dan Lockdown Esensinya Sama, Minta Tak Dipertentangkan
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) mikro memiliki esensi yang sama dengan lockdown. Karena itu, istilah ini tidak perlu dipertentangkan.
"Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat untuk itu tidak perlu dipertentangkan," kata Jokowi dalam YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6/2021).
Baca juga: Tak Pilih Lockdown, Jokowi: PPKM Mikro Tak Matikan Ekonomi Rakyat
Jokowi menuturkan, jika PPKM Mikro diterapkan dengan baik di lapangan, maka semestinya laju pertambahan kasus Covid-19 bisa terkendali. Namun yang menjadi persoalan saat ini implementasi pola kebijakan tersebut belum menyeluruh dan masih sporadis.
"Untuk itu saya minta kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk meneguhkan komitmennya mempertajam penerapan PPKM Mikro, optimalkan posko-posko Covid-19 yang telah terbentuk di wilayah desa atau kelurahan," jelasnya.
(maf)
Lihat Juga :
