PKS Minta BNPB Pertimbangkan Ulang Pencabutan Anggaran Isolasi Mandiri
Kamis, 17 Juni 2021 - 13:18 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati mengatakan pencabutan anggaran isolasi mandiri oleh BNPB perlu dipertimbangkan ulang. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta kembali mengalami lonjakan pasien positif COVID-19 . Berdasarkan data yang dimutakhirkan pada hari Kamis (17/6/2021) jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat kini mencapai 5.730 orang.
Menanggapi lonjakan tersebut, Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati menyebut bahwa hal ini merupakan alarm bagi pemerintah dalam hal ini Satgas COVID-19. Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak Akibat Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan Turun
"Keterpenuhan ruang rawat fasyankes (fasilitas layanan kesehatan) dan tempat isolasi seperti wisma atlet sudah mencapai di atas 80%, ini adalah satu indikasi alarm penanganan COVID-19," ujar Mufida saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (17/7/2021).
Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah memastikan daya dukung ketersediaan ruang perawatan. Salah satunya, ruangan yang dipakai untuk perawatan non COVID-19 mulai disiagakan lagi. Tak hanya itu, perlu juga dipastikan daya dukung nakes siap.
"Pencabutan anggaran isolasi mandiri oleh BNPB perlu dipertimbangkan ulang. Bertambahnya ketersediaan bed perawatan berbanding lurus dengan perlunya isolasi mandiri bagi non gejala," jelas dia.
Sekadar informasi, pembiayaan pusat untuk hotel, penginapan, dan wisma sebagai lokasi isolasi mandiri pasien COVID-19 akan dihentikan untuk sementara sejak 15 Juni 2021. Alasan itu karena pemerintah sudah kehabisan dana. Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, DPR: Tarik Rem Darurat Bukan Hanya di Zona Merah
"Iya, sementara karena nunggu anggaran, lagi diproses di Dirjen Anggaran tapi nanti kalau keluar didukung lagi," kata pelaksana tugas (Plt) bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dody Ruswandi di Jakarta, Selasa.
Menanggapi lonjakan tersebut, Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati menyebut bahwa hal ini merupakan alarm bagi pemerintah dalam hal ini Satgas COVID-19. Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak Akibat Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan Turun
"Keterpenuhan ruang rawat fasyankes (fasilitas layanan kesehatan) dan tempat isolasi seperti wisma atlet sudah mencapai di atas 80%, ini adalah satu indikasi alarm penanganan COVID-19," ujar Mufida saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (17/7/2021).
Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah memastikan daya dukung ketersediaan ruang perawatan. Salah satunya, ruangan yang dipakai untuk perawatan non COVID-19 mulai disiagakan lagi. Tak hanya itu, perlu juga dipastikan daya dukung nakes siap.
"Pencabutan anggaran isolasi mandiri oleh BNPB perlu dipertimbangkan ulang. Bertambahnya ketersediaan bed perawatan berbanding lurus dengan perlunya isolasi mandiri bagi non gejala," jelas dia.
Sekadar informasi, pembiayaan pusat untuk hotel, penginapan, dan wisma sebagai lokasi isolasi mandiri pasien COVID-19 akan dihentikan untuk sementara sejak 15 Juni 2021. Alasan itu karena pemerintah sudah kehabisan dana. Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, DPR: Tarik Rem Darurat Bukan Hanya di Zona Merah
"Iya, sementara karena nunggu anggaran, lagi diproses di Dirjen Anggaran tapi nanti kalau keluar didukung lagi," kata pelaksana tugas (Plt) bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dody Ruswandi di Jakarta, Selasa.
(kri)
Lihat Juga :
