Anggaran BNPB Dipotong Rp470,9 Miliar, Penanganan Bencana Terganggu?
loading...
Tenda darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan bahwa anggaran BNPB untuk 2025 kena efisiensi sebesar Rp470,9 miliar. Dia mengungkapkan sesuai Dipa anggaran BNPB pada 2025 sebesar Rp1,427 triliun.
Namun, setelah dilakukan rapat rekonstruksi anggaran pada 11 Februari 2025, jumlah anggaran yang tersisa adalah Rp956,6 miliar. “Kami laporkan bahwa Dipa BNPB tahun 2025 sebesar Rp1,427 triliun,” ujar Suharyanto saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Kamis (13/2/2025).
“Selanjutnya setelah adanya rapat rekonstruksi anggaran tahun 2025 pada tanggal 11 Februari 2025, BNPB mendapat efisiensi anggaran terakhir berjumlah Rp470,9 miliar. Sehingga anggaran yang tersisa di 2025 sebesar Rp956,6 miliar,” sambungnya.
![Anggaran BNPB Dipotong Rp470,9 Miliar, Penanganan Bencana Terganggu?]()
Suharyanto pun mengatakan efisiensi anggaran BNPB terbagi dalam dua pos utama, yakni belanja modal yang dipangkas sebesar Rp30,7 miliar dan belanja barang sebesar Rp440,2 miliar. Anggaran yang tersisa kemudian dibagi menjadi dua program utama Program Dukungan Manajemen dengan dana sebesar Rp249,5 miliar dan Program Ketahanan Bencana sebesar Rp707,1 miliar.
Suharyanto menegaskan bahwa meskipun anggaran BNPB terpotong, pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana tetap menjadi prioritas utama. Beberapa pos anggaran penting, seperti penanganan darurat, tetap mendapatkan alokasi yang memadai, yakni Rp253,1 miliar.
Selain itu, dana untuk Deputi Logistik dan Peralatan sebesar Rp197 miliar, Pusat Data Informasi Komunikasi Kebencanaan sebesar Rp68 miliar, serta Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana sebesar Rp133 miliar tetap terjaga.
“Selanjutnya untuk pembagian di eselon II, kami juga sudah konstruksi sudah kami bagi sedemikian rupa sebagaimana tertera, ini serasi dan seimbang. Artinya untuk pelayanan publik atau masyarakat terdampak bencana meskipun ada efisiensi kami pastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana ini kami pastikan tetap kami bisa laksanakan secara maksimal,” ujar Suharyanto.
Suharyanto memastikan bahwa meskipun ada penghematan anggaran, penanggulangan bencana akan tetap berjalan secara maksimal. Bantuan sosial dan kebencanaan saat status tanggap darurat tetap diutamakan, dengan harapan dapat memberikan respon cepat terhadap masyarakat yang membutuhkan.
“Karena yang di efisiensi adalah pelaksanaan tugas kegiatan yang bersifat rutin di kantor pusat. Jadi yang bersifat bantuan sosial bantuan kebencanaan ketika status tanggap darurat ini betul-betul kami prioritaskan,” paparnya.
Suharyanti juga memastikan bahwa BNPB memiliki Dana Siap Pakai (DSP) untuk kondisi kedaruratan bencana. “Dan kami memiliki Dana Siap Pakai, karena ini bisa kami minta lagi ketika memang bencana di lapangannya membutuhkan tambahan anggaran yang lebih besar daripada alokasi yang diberikan saat ini yaitu Rp250 miliar yang kami tempatkan di Deputi Penanganan Darurat,” pungkasnya.
Namun, setelah dilakukan rapat rekonstruksi anggaran pada 11 Februari 2025, jumlah anggaran yang tersisa adalah Rp956,6 miliar. “Kami laporkan bahwa Dipa BNPB tahun 2025 sebesar Rp1,427 triliun,” ujar Suharyanto saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Kamis (13/2/2025).
“Selanjutnya setelah adanya rapat rekonstruksi anggaran tahun 2025 pada tanggal 11 Februari 2025, BNPB mendapat efisiensi anggaran terakhir berjumlah Rp470,9 miliar. Sehingga anggaran yang tersisa di 2025 sebesar Rp956,6 miliar,” sambungnya.
Suharyanto pun mengatakan efisiensi anggaran BNPB terbagi dalam dua pos utama, yakni belanja modal yang dipangkas sebesar Rp30,7 miliar dan belanja barang sebesar Rp440,2 miliar. Anggaran yang tersisa kemudian dibagi menjadi dua program utama Program Dukungan Manajemen dengan dana sebesar Rp249,5 miliar dan Program Ketahanan Bencana sebesar Rp707,1 miliar.
Suharyanto menegaskan bahwa meskipun anggaran BNPB terpotong, pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana tetap menjadi prioritas utama. Beberapa pos anggaran penting, seperti penanganan darurat, tetap mendapatkan alokasi yang memadai, yakni Rp253,1 miliar.
Selain itu, dana untuk Deputi Logistik dan Peralatan sebesar Rp197 miliar, Pusat Data Informasi Komunikasi Kebencanaan sebesar Rp68 miliar, serta Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana sebesar Rp133 miliar tetap terjaga.
“Selanjutnya untuk pembagian di eselon II, kami juga sudah konstruksi sudah kami bagi sedemikian rupa sebagaimana tertera, ini serasi dan seimbang. Artinya untuk pelayanan publik atau masyarakat terdampak bencana meskipun ada efisiensi kami pastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana ini kami pastikan tetap kami bisa laksanakan secara maksimal,” ujar Suharyanto.
Suharyanto memastikan bahwa meskipun ada penghematan anggaran, penanggulangan bencana akan tetap berjalan secara maksimal. Bantuan sosial dan kebencanaan saat status tanggap darurat tetap diutamakan, dengan harapan dapat memberikan respon cepat terhadap masyarakat yang membutuhkan.
“Karena yang di efisiensi adalah pelaksanaan tugas kegiatan yang bersifat rutin di kantor pusat. Jadi yang bersifat bantuan sosial bantuan kebencanaan ketika status tanggap darurat ini betul-betul kami prioritaskan,” paparnya.
Suharyanti juga memastikan bahwa BNPB memiliki Dana Siap Pakai (DSP) untuk kondisi kedaruratan bencana. “Dan kami memiliki Dana Siap Pakai, karena ini bisa kami minta lagi ketika memang bencana di lapangannya membutuhkan tambahan anggaran yang lebih besar daripada alokasi yang diberikan saat ini yaitu Rp250 miliar yang kami tempatkan di Deputi Penanganan Darurat,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
