Politikus Demokrat: Jangan Demi Beton, Periuk Rakyat Dipajaki

Sabtu, 12 Juni 2021 - 20:30 WIB
loading...
Politikus Demokrat:...
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. Foto/Instagram Jansen
A A A
JAKARTA - Rencana pemerintah untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok dan jasa pendidikan menjadi sorotan luas. Polemik pun muncul menyikapi rencana tersebut.

Berbagai kalangan, dari mulai politikus, akademisi hingga masyarakat menolak rencana tersebut. Salah satunya kritik datang dari Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon.

Jansen menilai jangan rencana, memiliki niat untuk mengambil pajak dari sembako sudah salah atau tidak tepat, apalagi jika benar-benar diberlakukan.

"Di tengah pandemi gini, punya niat saja di pikiran ingin majaki sembako dan lain-lain sudah salah dan tidak tepat. Apalagi jika benar dijalankan," kata Jansen seperti dikutip dari lini masa akun Twitternya, @jansen_jsp, Jumat 11 Juni 2021.Baca juga: Geger Pajak Sembako hingga Biaya Sekolah, Sri Mulyani Didesak Tarik RUU KUP

Jansen menyarankan kepada pemerintah untuk memberhentikan sementara proyek-proyek infrastruktur besar agar anggaran pemerintah bisa terkendali.

"Di tengah pandemi gini, punya niat saja dipikiran ingin majaki sembako dll sudah salah dan tidak tepat. Apalagi jika benar dijalankan. Proyek-proyek mercusuar itu saja tahan dulu bos, agar budget pemerintah terkendali dan rasional. Jangan demi beton, periuk rakyat dipajaki. Demokrat menolak ini," katanya.Baca juga: Politikus Golkar Minta Pemerintah Tunda Pajak Sembako
(dam)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Benny Harman Demokrat...
Benny Harman Demokrat Minta DPR Pakai Hak Angket untuk Selesaikan Ketegangan Polri vs Kejagung
Meraih Hak Pemajakan...
Meraih Hak Pemajakan Indonesia melalui Implementasi PPh Digital Asing yang Sederhana
Tolak Perang Tarif Pajak,...
Tolak Perang Tarif Pajak, IKPI Usulkan Ini saat RDPU dengan DPR
AHY Serahkan Penentuan...
AHY Serahkan Penentuan Logo HUT ke-25 Partai Demokrat ke Publik, Ini Alasannya
PP 20 Tahun 2026: Langkah...
PP 20 Tahun 2026: Langkah Besar Menuju Keadilan Pajak bagi UMKM Orang Pribadi
AHY Ingatkan Kader Demokrat...
AHY Ingatkan Kader Demokrat Hasilkan Kebijakan yang Berpihak kepada Rakyat
Menlu Iran: Israel Gunakan...
Menlu Iran: Israel Gunakan Uang Pajak AS untuk Bungkam Kritikus AS
Soal Hapus Pajak JHT,...
Soal Hapus Pajak JHT, Purbaya Masih Tunggu Data BPJS Ketenagakerjaan
Nurdiansyah Ungkap Dinamika...
Nurdiansyah Ungkap Dinamika Menjelang Musda Demokrat Aceh
Rekomendasi
AS Kembali Picu Perang...
AS Kembali Picu Perang Dagang, Kali Ini Kanada Bakal Dihantam Tarif 50%
Presiden Pezeshkian:...
Presiden Pezeshkian: Iran Sedang Perang Skala Penuh dengan AS!
DBD Tak Lagi Penyakit...
DBD Tak Lagi Penyakit Musiman, Ahli Minta Pencegahan Dengue Sepanjang Tahun
Berita Terkini
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Judul RUU Perampasan...
Judul RUU Perampasan Aset Diubah Menjadi RUU Pemulihan Aset? Ini Pandangan Pakar Hukum Pidana
96 Perwira Duduki Jabatan...
96 Perwira Duduki Jabatan Strategis di Bareskrim pada Mutasi Juni 2026, Ini Namanya
Prabowo Minta Tindakan...
Prabowo Minta Tindakan Tegas Terhadap Penyelewengan Tak Merusak Stabilitas Nasional
3 Fakta yang Telah Diungkap...
3 Fakta yang Telah Diungkap KPK Terkait OTT Bupati Lombok Barat
Wamenag: Pencegahan...
Wamenag: Pencegahan LGBT Akan Masuk Kurikulum Mulai Kelas 4 SD
Infografis
10 Alasan Revolusi Prancis...
10 Alasan Revolusi Prancis Jadi Simbol Perlawanan Rakyat terhadap Tirani dan Ketidakadilan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved