Politikus Demokrat: Jangan Demi Beton, Periuk Rakyat Dipajaki

Sabtu, 12 Juni 2021 - 20:30 WIB
loading...
Politikus Demokrat:...
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. Foto/Instagram Jansen
A A A
JAKARTA - Rencana pemerintah untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok dan jasa pendidikan menjadi sorotan luas. Polemik pun muncul menyikapi rencana tersebut.

Berbagai kalangan, dari mulai politikus, akademisi hingga masyarakat menolak rencana tersebut. Salah satunya kritik datang dari Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon.

Jansen menilai jangan rencana, memiliki niat untuk mengambil pajak dari sembako sudah salah atau tidak tepat, apalagi jika benar-benar diberlakukan.

"Di tengah pandemi gini, punya niat saja di pikiran ingin majaki sembako dan lain-lain sudah salah dan tidak tepat. Apalagi jika benar dijalankan," kata Jansen seperti dikutip dari lini masa akun Twitternya, @jansen_jsp, Jumat 11 Juni 2021.Baca juga: Geger Pajak Sembako hingga Biaya Sekolah, Sri Mulyani Didesak Tarik RUU KUP

Jansen menyarankan kepada pemerintah untuk memberhentikan sementara proyek-proyek infrastruktur besar agar anggaran pemerintah bisa terkendali.

"Di tengah pandemi gini, punya niat saja dipikiran ingin majaki sembako dll sudah salah dan tidak tepat. Apalagi jika benar dijalankan. Proyek-proyek mercusuar itu saja tahan dulu bos, agar budget pemerintah terkendali dan rasional. Jangan demi beton, periuk rakyat dipajaki. Demokrat menolak ini," katanya.Baca juga: Politikus Golkar Minta Pemerintah Tunda Pajak Sembako
(dam)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
AHY Ingatkan Kader Demokrat...
AHY Ingatkan Kader Demokrat Hasilkan Kebijakan yang Berpihak kepada Rakyat
Legislator PDIP Minta...
Legislator PDIP Minta Pemerintah Tinjau Lagi Rencana Pajak Sembako
Mendagri Perintahkan...
Mendagri Perintahkan Gubernur Gratiskan Pajak Kendaraan Listrik
Tax Payer Community:...
Tax Payer Community: Uang Pajak Bukan untuk Perang
Gibran Dukung Lahirnya...
Gibran Dukung Lahirnya UU Konsultan Pajak, Ketum IKPI: Saatnya Miliki Payung Hukum
OTT Pejabat Pajak di...
OTT Pejabat Pajak di Banjarmasin, KPK: Momentum Pembenahan Sistem Perpajakan
Raja Charles Inggris...
Raja Charles Inggris Akan Ungkap Tagihan Pajak Pribadinya, Berapa Besar?
Data NIK Jadi Penentu,...
Data NIK Jadi Penentu, Warga Diimbau Cek Syarat Pembebasan PBB-P2
Pemutakhiran NIK Jadi...
Pemutakhiran NIK Jadi Kunci Pembebasan PBB-P2 di Jakarta
Rekomendasi
Masa Depan Kesehatan,...
Masa Depan Kesehatan, Brantas Abipraya Pastikan Pembangunan Bank Genomik Nasional Berjalan Optimal
Messi Pecahkan Rekor...
Messi Pecahkan Rekor Gol Piala Dunia, Argentina Ungguli Austria di Babak Pertama
Prabowo Gandeng Imperial...
Prabowo Gandeng Imperial College London Bangun 10 Universitas Kedokteran di Indonesia
Berita Terkini
KPK Perpanjang Penahanan...
KPK Perpanjang Penahanan Eks Wamen Imipas Silmy Karim Cs selama 40 Hari
Prabowo Teken UU Polri,...
Prabowo Teken UU Polri, Pakar Optimistis Kepolisian Jadi Institusi yang Modern dan Presisi
6 Poin Pernyataan Roy...
6 Poin Pernyataan Roy Suryo dan Dokter Tifa setelah Penahanan Ditangguhkan
Tim Hukum Merah Putih:...
Tim Hukum Merah Putih: Tawaran RJ untuk Roy Suryo dan Dokter Tifa Bukan Ajakan Jokowi
Bukan Sekadar Insinyur,...
Bukan Sekadar Insinyur, Alumni ITS Didorong Kuasai Kepemimpinan dan Finansial
Roy Suryo-Tifa Tak Ditahan,...
Roy Suryo-Tifa Tak Ditahan, Relawan Jokowi: Ini Bukan Akhir dari Segalanya
Infografis
Rakyat Swiss Minta Pembelian...
Rakyat Swiss Minta Pembelian 36 Jet Tempur F-35 AS Dibatalkan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved