Pengamat: Politisasi Isu TWK Berpotensi Picu Kegaduhan
Kamis, 10 Juni 2021 - 20:43 WIB
loading...
A
A
A
"Saya tidak menyinggung rumor tentang 'kelompok Taliban' di tubuh KPK. Poin saya adalah bahwa TWK ini penting sebagai instrumen kebijakan dalam menjaga instasi negara dan semua lembaga publik bebas dari bahaya radikalisme," tuturnya.Baca juga: Polemik TWK, Langkah Komnas HAM Panggil Firli Bahuri Dipertanyakan
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia ini berharap semua birokrasi kementerian dan lembaga negara harus mengikuti tes yang sama. Jadi bukan hanya untuk KPK. Tetapi amat disayangkan, isu ini kini menjadi bola liar dan unsur politisnya makin kental.
Komnas HAM, menurut dia, sudah memasuki ranah abu-abu. Dugaan pelanggaran HAM dalam tes TWK itu secara implisit seperti ingin menuduh BKN, TNI, dan BIN sebagai pihak yang melakukan pelanggaran HAM karena soal-soal yang digunakan dalam TWK dibuat secara bersama oleh ketiga institusi tersebut.
Dia mengaku heran dengan motivasi Komnas HAM dalam isu yang sumir ini. Kenapa komisi ini tidak begitu cepat bersuara membela korban pelanggaran HAM di lokasi tambang dan di berbagai konteks di Tanah Air, tetapi dalam isu KPK ini reaksinya begitu cepat. Komnas HAM menari dalam tabuhan gendang yang orang lain.
"TWK ini tes biasa sebagai upaya melawan radikalisasi yang menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi kita," katanya.Baca juga: Pembekalan Bupati dan Wali Kota, Ketua KPK: 150 Kepala Daerah Kena Kasus Korupsi
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia ini berharap semua birokrasi kementerian dan lembaga negara harus mengikuti tes yang sama. Jadi bukan hanya untuk KPK. Tetapi amat disayangkan, isu ini kini menjadi bola liar dan unsur politisnya makin kental.
Komnas HAM, menurut dia, sudah memasuki ranah abu-abu. Dugaan pelanggaran HAM dalam tes TWK itu secara implisit seperti ingin menuduh BKN, TNI, dan BIN sebagai pihak yang melakukan pelanggaran HAM karena soal-soal yang digunakan dalam TWK dibuat secara bersama oleh ketiga institusi tersebut.
Dia mengaku heran dengan motivasi Komnas HAM dalam isu yang sumir ini. Kenapa komisi ini tidak begitu cepat bersuara membela korban pelanggaran HAM di lokasi tambang dan di berbagai konteks di Tanah Air, tetapi dalam isu KPK ini reaksinya begitu cepat. Komnas HAM menari dalam tabuhan gendang yang orang lain.
"TWK ini tes biasa sebagai upaya melawan radikalisasi yang menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi kita," katanya.Baca juga: Pembekalan Bupati dan Wali Kota, Ketua KPK: 150 Kepala Daerah Kena Kasus Korupsi
Lihat Juga :
