Pengamat: Politisasi Isu TWK Berpotensi Picu Kegaduhan
Kamis, 10 Juni 2021 - 20:43 WIB
loading...
Analis politik yang juga Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens. Foto/Okezone
A
A
A
JAKARTA - Polemik mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap 1.351 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berujung pada pemberhentian 51 dari total 75 pegawai yang gugur dalam tes tersebut masih berlanjut.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahkan ikut terseret polemik ini. Lembaga tersebut memanggil KPK untuk melakukan klarifikasi di kantor Komnas HAM mengenai TWK.
Analis politik Boni Hargenes menilai isu TWK ini sudah dipolitisasi secara berlebihan. Masyarakat dikatakannya perlu mengetahui konteks besarnya.
"Dalam hampir dua dekade terakhir, sebetulnya kita sudah memasuki perang ideologi yang serius. Kebangkitan politik identitas dalam ranah publik, entah dalam pemilihan kepala daerah maupun dalam pemilu di tingkat nasional," kata Boni dalam keterangan persnya, Kamis (10/6/2021).
Dia mendukung kerja KPK dalam pemberantasan korupsi karena memang kesejahteraan rakyat tak bisa diwujudkan kalau korupsi masih merajalela. Tetapi KPK juga perlu berjalan dalam koridor konstitusi supaya seluruh pegawai dan kinerjanya selaras dengan ideologi negara.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahkan ikut terseret polemik ini. Lembaga tersebut memanggil KPK untuk melakukan klarifikasi di kantor Komnas HAM mengenai TWK.
Analis politik Boni Hargenes menilai isu TWK ini sudah dipolitisasi secara berlebihan. Masyarakat dikatakannya perlu mengetahui konteks besarnya.
"Dalam hampir dua dekade terakhir, sebetulnya kita sudah memasuki perang ideologi yang serius. Kebangkitan politik identitas dalam ranah publik, entah dalam pemilihan kepala daerah maupun dalam pemilu di tingkat nasional," kata Boni dalam keterangan persnya, Kamis (10/6/2021).
Dia mendukung kerja KPK dalam pemberantasan korupsi karena memang kesejahteraan rakyat tak bisa diwujudkan kalau korupsi masih merajalela. Tetapi KPK juga perlu berjalan dalam koridor konstitusi supaya seluruh pegawai dan kinerjanya selaras dengan ideologi negara.
Lihat Juga :
