BPK Benteng Utama Penjaga Tata Kelola Negara

Begitupula riset yang dilakukan Masyitoh tahun 2014, yang menunjukkan bahwa hasil audit BPK berpengaruh terhadap persepsi korupsi pada pemerintahan tingkat II di Indonesia. Menurut dia, semakin baik opini audit maka pemerintah daerah memiliki persepsi korupsi yang lebih rendah. Lalu, semakin banyak rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti, maka persepsi korupsi menjadi rendah.
Sehingga, keberadaan BPK cukup berperan menurunkan tingkat korupsi.

Mekanisme perbaikan atas temuan-temuan BPK, memungkinkan intansi pemerintah melakukan berbagai upaya perbaikan tersebut. Aktivitas audit juga merupakan sebuah langkah untuk memastikan bahwa hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Upaya perbaikan sesuai rekomendasi BPK, memang perlu terus ditingkatkan oleh semua lembaga, dari tingkat pusat hingga daerah. Seperti yang sudah dijelaskan, audit BPK bukan saja menjadi pintu masuk aparat penegak hukum mengusut kasus korupsi, tapi, dapat pula dijadikan ikhtiar untuk memproteksi terjadinya praktik korupsi.

Karena BPK mempunyai dasar untuk memonitor, memastikan dan menilai akuntabilitas pemerintah sehingga, audit BPK merupakan salah satu elemen terpenting dalam penegakan good goverment dan proteksi atas terjadinya kejahatan korupsi.

Sebagai salah satu instrumen penting negara, BPK adalah penjaga utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Sedangkan pemerintahan yang bersih akan menciptakan kesejahteraan, kesetaraan dan kemakmuran. Dan wujud itu, merupakan bentuk sebuah negara yang berkemajuan.

Penulis percaya keberadaan BPK dengan auditornya yang kompeten, berintegritas dan handal, pastilah akan mengantarkan Indonesia menuju negara maju dan berjaya. Cita-cita Indonesia menjadi negara ekonomi terbesar di dunia bukan sekedar mimpi dan pasti akan mewujud sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2030 mendatang.