Surat untuk Pegawai KPK, Fahri Hamzah: Hentikan Berpolitik di Lembaga Penegakan Hukum

Senin, 31 Mei 2021 - 13:26 WIB
loading...
Surat untuk Pegawai...
Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai berpolitik di lembaga penegakan hukum harus dihentikan. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai berpolitik di lembaga penegakan hukum harus dihentikan. Hal itu disampaikan Fahri melalui surat terbuka kepada pegawai KPK yang berjudul "Selamat Menempuh Hidup Baru".

"Otak BESAR bicarakan IDE.
Otak SEDANG bicarakan PERISTIWA.
Otak KECIL bicarakan ORANG. (Eleanor Roosevelt)," cuit Fahri Hamzah dikutip dari lini masa Twitter @Fahrihamzah, Senin (31/5/2021). Baca juga: Fahri Hamzah Minta Jokowi Percaya Pimpinan KPK Saat Ini

"Bereaksi berlebihan membuat kalian katahuan bahwa selama ini memang lembaga penegak hukum itu telah lama menjadi lembaga politik yang penuh intrik dan persaingan," cuit Fahri yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini. Baca juga: Fahri Hamzah Sebut KPK Pernah Lakukan Malapraktik di Masa Lalu

"Trus kami rakyat hanya disuguhi opera sabun. Masalah tidak selesai tapi tetap harus tepuk tangan. Dulu, saya sampai marah kayak orang gila ngingatin kalian. Tapi ampun deh, lagi banyak yang tepuk tangan semua dianggap lawan kalau berbeda pandangan," cuitnya. Baca juga: Dukung Pimpinan KPK, Fahri Hamzah: Mereka Anak Bangsa yang Punya Nurani

Fahri melanjutkan, sikat aja semua seolah dunia milik kalian saja sendiri. Kata Fahri, Negara hukum ini ada dasarnya. "Kalian gak mau denger. Sekarang, tiba masanya berakhir. Introspeksilah kawan. Ada masa kita harus tau diri, cukuplah. Kasi kesempatan generasi baru. Kita sudah tua. Otot kalian sudah gak kuat. Otak kalian sudah gak mampu di medan itu. Kalau mau berpolitik ada 3 medan baru: LSM, Media dan Parpol," tuturnya.

Dia menambahkan, ada tempat bagi pribadi-pribadi yang tidak mau diatur dan tidak suka dikangkangi aturan, ingin bebas dan energinya besar. "Jadilah politisi di dunia bebas merdeka; jadi aktifis, bisnis atau politisi. Lebih cocok karena dunianya adalah dunia persaingan, tidak teratur," imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, di dunia politik orang bersaing untuk menang, kadang aturan nomor belakang. Di dunia penegak hukum, kata dia, tidak harus menang sebab yang terpenting adalah menegakkan aturan. "Kadang, di dunia penegakan hukum kita mengakui salah, mengakui gagal temukan alat bukti dan kita keluarkan SP3. Aturan-aturan baru semacam SP3 inilah yang kalian tolak. Kalian anggap kalian pasti benar, kalian pasti menang. Bahkan kalian berprinsip kalian tidak saja harus menang tapi yang lain harus kalah dan hancur. Inilah yang tidak lumrah di dunia hukum. Ini lumrah di dunia politik," ujarnya.

"Cukuplah kawan. Jangan berpikir "harus ada kami". Semua akan berjalan baik-baik saja. Tidak harus ada kita. Jangan sombong seolah negeri ini akan hancur kalau kita tidak ada. Ucapkan selamat datang kepada generasi baru. Hentikan berpolitik di lembaga penegak hukum. Arah baru penegakan hukum adalah hukum yang terbuka, transparan, imparsial dan bekerja dengan kaedah dan filsafat hukum itu sendiri. Selamat menempuh hidup baru."
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kasus Dugaan Korupsi...
Kasus Dugaan Korupsi BP2TD Mempawah Dilimpahkan ke Polri, CBA: Percepat Penanganan
KPK Buka Peluang Panggil...
KPK Buka Peluang Panggil Menhut terkait Penerimaan Pelepasan HPT Bupati Kuansing
Lelang Jabatan Sekda,...
Lelang Jabatan Sekda, Bupati Kuansing Minta Mobil Land Cruiser
Fuad Hasan Mangkir dari...
Fuad Hasan Mangkir dari Panggilan Penyidik, KPK: Sedang di Luar Negeri
OTT Bupati Kuansing,...
OTT Bupati Kuansing, KPK Sita Pajero Sport dan Transaksi Cicilan Land Cruiser
KPK Tahan Bupati Kuansing...
KPK Tahan Bupati Kuansing dan Dua Orang Lainnya terkait Suap Pengisian Jabatan
KPK Ungkap Biro Jasa...
KPK Ungkap Biro Jasa Harus Setor Rp100 Ribu hingga Rp2,5 Juta untuk Pengurusan Izin Tinggal WNA di Bali
Kasus Muara Enim, KPK:...
Kasus Muara Enim, KPK: Korupsi Terjadi sebelum Tahap Perencanaan-Penganggaran Dilakukan
Fahri Hamzah : Prabowo...
Fahri Hamzah : Prabowo Fokus Putus Rantai Ketimpangan Kaya dan Miskin
Rekomendasi
10 Cara Berbakti kepada...
10 Cara Berbakti kepada Ibu Menurut Islam, Terinspirasi Momen Haru Timnas Maroko di Piala Dunia 2026
Koops TNI Habema Evakuasi...
Koops TNI Habema Evakuasi Jenazah Pilot PT AMA Air Korban Penembakan di Yahukimo
Sekolah untuk Robot...
Sekolah untuk Robot Humanoid Resmi Dibuka, Ini Pelajarannya
Berita Terkini
Operasional Haji 2026...
Operasional Haji 2026 Selesai, Menhaj: Seluruh Jemaah Sudah Kembali ke Tanah Air
Imparsial Minta Polisi...
Imparsial Minta Polisi dan Komnas HAM Ikut Usut Kematian 5 Calon Manajer Kopdes
1 Polisi Gugur dan 2...
1 Polisi Gugur dan 2 Hilang saat Gerebek Residivis Narkoba, Bareskrim Buru Bandar
Brigjen Pol LMI Jadi...
Brigjen Pol LMI Jadi Tersangka Korupsi MBG, Pengamat Apresiasi Sikap Tegas Polri
Mendorong Kebijakan...
Mendorong Kebijakan Energi Berkelanjutan Demi Lingkungan dan Kesejahteraan
Polda Metro Jaya Optimistis...
Polda Metro Jaya Optimistis Praperadilan Roy Suryo Ditolak Hakim
Infografis
4 Presiden Termiskin...
4 Presiden Termiskin di Dunia, Sumbangkan 90% Gajinya untuk Kaum Susah
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved