Pemerintah Diminta Libatkan HIPKA dalam Program UMKM Naik Kelas
loading...
Rakernas HIPKA II di Hotel Sahid Jakarta, Sabtu (29/5/2021). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (BPP HIPKA) Ato' Ismail, mendorong pemerintah melibatkan pengusaha HIPKA dalam program Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM) naik kelas .
Ia menyampaikan itu usai acara Rakernas HIPKA II di Hotel Sahid, Sabtu (29/5/2021). Hal ini merupakan salah satu rekomendasi eksternal Rakernas HIPKA II yang dikeluarkan dalam rangka mendukung kebangkitan UMKM setelah dihantam badai corona.
Ato', panggilan akrab Ketua BPP HIPKA ini, juga mengharapkan produksi sandang, pangan dan papan diprioritaskan. Dan untuk produksi itu semua, pemerintah diharapkan melibatkan pengusaha UMKM.
Baca juga: UMKM Naik Kelas via Ekonomi Digital
Pelibatan pengusaha UMKM dinilai akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Sebab, ada 64 juta UMKM di Indonesia yang memberi 60% PDB Nasional.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum (Ketum) BPP HIPKA Tubagus Farich Nahril mengatakan UMKM paling merasakan dampak Covid-19. Menurutnya, dalam masa pandemi corona aktivitas masyarakat dibatasi untuk mengurangi penyebaran virus corona yang belum ada obatnya.
Pembatasan ruang gerak masyarakat sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian. Pengaruhnya paling dirasakan oleh sektor UMKM.
"Akibat pandemi (corona), penurunan permintaan menjadi awal dari goncangan ekonomi UMKM," ujar Tubagus, sapaan akrab Ketum BPP HIPKA ini.
Baca juga: Industri Logistik Percepat UMKM Naik Kelas
Untuk mengetahui kondisi dan solusi UMKM di masa sulit ini, isu UMKM menjadi topik kajian Rakernas HIPKA II. "Walaupun UMKM paling terkena dampak (corona), tapi sektor UMKM pula yang diharapkan cepat bangkit, untuk menopang ekonomi. Terutama ekonomi menengah ke bawah," tutur Tubagus.
Sementara itu, Ketua Panitia OC Rakernas II HIPKA, Andi Faizal Jollong mengharapkan konsolidasi organisasi selesai sebelum Musyawarah Nasional (Munas) HIPKA. Ia mengharapkan, seluruh BPW HIPKA sudah terbentuk di seluruh Indonesia sebelum Munas HIPKA.
Munas HIPKA, yang sedianya digelar 2021, melalui forum rakernas diundur jadi pertengahan 2022. "Karena corona, dan dalam rangka konsolidasi organisasi juga," ungkap Ical, panggilan akrab Ketua OC Rakernas HIPKA ini.
Di akhir acara, ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. "Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyukseskan Rakernas HIPKA II ini," tutup Ical.
Ia menyampaikan itu usai acara Rakernas HIPKA II di Hotel Sahid, Sabtu (29/5/2021). Hal ini merupakan salah satu rekomendasi eksternal Rakernas HIPKA II yang dikeluarkan dalam rangka mendukung kebangkitan UMKM setelah dihantam badai corona.
Ato', panggilan akrab Ketua BPP HIPKA ini, juga mengharapkan produksi sandang, pangan dan papan diprioritaskan. Dan untuk produksi itu semua, pemerintah diharapkan melibatkan pengusaha UMKM.
Baca juga: UMKM Naik Kelas via Ekonomi Digital
Pelibatan pengusaha UMKM dinilai akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Sebab, ada 64 juta UMKM di Indonesia yang memberi 60% PDB Nasional.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum (Ketum) BPP HIPKA Tubagus Farich Nahril mengatakan UMKM paling merasakan dampak Covid-19. Menurutnya, dalam masa pandemi corona aktivitas masyarakat dibatasi untuk mengurangi penyebaran virus corona yang belum ada obatnya.
Pembatasan ruang gerak masyarakat sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian. Pengaruhnya paling dirasakan oleh sektor UMKM.
"Akibat pandemi (corona), penurunan permintaan menjadi awal dari goncangan ekonomi UMKM," ujar Tubagus, sapaan akrab Ketum BPP HIPKA ini.
Baca juga: Industri Logistik Percepat UMKM Naik Kelas
Untuk mengetahui kondisi dan solusi UMKM di masa sulit ini, isu UMKM menjadi topik kajian Rakernas HIPKA II. "Walaupun UMKM paling terkena dampak (corona), tapi sektor UMKM pula yang diharapkan cepat bangkit, untuk menopang ekonomi. Terutama ekonomi menengah ke bawah," tutur Tubagus.
Sementara itu, Ketua Panitia OC Rakernas II HIPKA, Andi Faizal Jollong mengharapkan konsolidasi organisasi selesai sebelum Musyawarah Nasional (Munas) HIPKA. Ia mengharapkan, seluruh BPW HIPKA sudah terbentuk di seluruh Indonesia sebelum Munas HIPKA.
Munas HIPKA, yang sedianya digelar 2021, melalui forum rakernas diundur jadi pertengahan 2022. "Karena corona, dan dalam rangka konsolidasi organisasi juga," ungkap Ical, panggilan akrab Ketua OC Rakernas HIPKA ini.
Di akhir acara, ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. "Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyukseskan Rakernas HIPKA II ini," tutup Ical.
(abd)
Explore More