Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Minta SK Penonaktifan Segara Dicabut, 75 Pegawai KPK Ingatkan Kerugian Negara
loading...
Sujanarko berharap SK penonaktifan 75 pegawai KPK segera dicabut agar tidak menimbulkan kerugian negara. Foto: MNC/Ariedwi Satrio
A
A
A
JAKARTA - Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Sujanarko berharap kisruh Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) cepat terselesaikan. Sebab, kisruh yang berujung pada pembebastugasan 75 pegawai lembaga antirasuah dapat ini telah membuat gaduh seantero negeri.
Demikian diungkapkan Sujanarko usai melaporkan dugaan maladministrasi terkait pelaksanaan TWK ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang diinisiasi oleh pimpinan KPK. Sujanarko merupakan satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Dengan kewenangan Ombudsman, kita berharap Ombudsman bisa menyelesaikan kasus ini dengan secepat-cepatnya. Konteksnya supaya negeri ini tidak gaduh dengan hal-hal yang remeh-temeh seperti itu," kata Sujanarko di Gedung ORI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/5/2021).
Lebih lanjut, Sujanarko meminta agar keputusan pimpinan KPK membebastugaskan 75 pegawai segera dicabut. Sebab, kata dia, pembebastugasan 75 pegawai KPK berpotensi merugikan negara.
"Dengan dibayarnya 75 pegawai tanpa boleh bekerja, itu sama saja dengan merugikan keuangan negara. Karena apa? Kami semua itu digaji dari pajak yang dibayar pemerintah," beber Sujanarko.
"Bayangkan nanti kalau ada non-aktif sampai satu tahun, non-aktif sampai tiga bulan, berapa uang negara yang telah dirugikan oleh pimpinan. Jadi itu yang saya sampaikan ke Ombudsman. Jadi kira-kira, semakin cepat penyelesaian ini, akan semakin baik," imbuhnya.
Tak hanya itu, menurut Sujanarko, dengan dibebastugaskannya 75 pegawai yang tidak lulus TWK, maka kinerja KPK bakal tersendat. Apalagi, banyak Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) yang juga dibebastugaskan.
"Dengan dinonaktifkan 75 pegawai, maka kasus-kasus yang ditangani semuanya mandek. Jadi tidak hanya kasus, ada yang bekerja di kerjasama internasional, ada yang bekerja di biro SDM, biro hukum, semuanya mandek. Kalau tidak mandek, setidaknya itu terganggu dengan nonaktifnya 75 pegawai," pungkasnya.
Sebelumnya, beredar Surat Keputusan (SK) terkait pembebastugasan 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK dalam rangka alih status menjadi ASN. Beberapa diantaranya yakni Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan, dan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo.
SK penonaktifan yang beredar tersebut diterbitkan tertanggal 7 Mei 2021. SK tersebut ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan salinannya telah diteken oleh Plh Kabiro SDM KPK Yonathan Demme Tangdilintin. Salah satu poin penting dalam SK tersebut yakni 75 pegawai yang tidak lolos TWK diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggungjawab kepada atasannya.
Demikian diungkapkan Sujanarko usai melaporkan dugaan maladministrasi terkait pelaksanaan TWK ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang diinisiasi oleh pimpinan KPK. Sujanarko merupakan satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Dengan kewenangan Ombudsman, kita berharap Ombudsman bisa menyelesaikan kasus ini dengan secepat-cepatnya. Konteksnya supaya negeri ini tidak gaduh dengan hal-hal yang remeh-temeh seperti itu," kata Sujanarko di Gedung ORI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/5/2021).
Lebih lanjut, Sujanarko meminta agar keputusan pimpinan KPK membebastugaskan 75 pegawai segera dicabut. Sebab, kata dia, pembebastugasan 75 pegawai KPK berpotensi merugikan negara.
"Dengan dibayarnya 75 pegawai tanpa boleh bekerja, itu sama saja dengan merugikan keuangan negara. Karena apa? Kami semua itu digaji dari pajak yang dibayar pemerintah," beber Sujanarko.
"Bayangkan nanti kalau ada non-aktif sampai satu tahun, non-aktif sampai tiga bulan, berapa uang negara yang telah dirugikan oleh pimpinan. Jadi itu yang saya sampaikan ke Ombudsman. Jadi kira-kira, semakin cepat penyelesaian ini, akan semakin baik," imbuhnya.
Tak hanya itu, menurut Sujanarko, dengan dibebastugaskannya 75 pegawai yang tidak lulus TWK, maka kinerja KPK bakal tersendat. Apalagi, banyak Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) yang juga dibebastugaskan.
"Dengan dinonaktifkan 75 pegawai, maka kasus-kasus yang ditangani semuanya mandek. Jadi tidak hanya kasus, ada yang bekerja di kerjasama internasional, ada yang bekerja di biro SDM, biro hukum, semuanya mandek. Kalau tidak mandek, setidaknya itu terganggu dengan nonaktifnya 75 pegawai," pungkasnya.
Sebelumnya, beredar Surat Keputusan (SK) terkait pembebastugasan 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK dalam rangka alih status menjadi ASN. Beberapa diantaranya yakni Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan, dan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo.
SK penonaktifan yang beredar tersebut diterbitkan tertanggal 7 Mei 2021. SK tersebut ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan salinannya telah diteken oleh Plh Kabiro SDM KPK Yonathan Demme Tangdilintin. Salah satu poin penting dalam SK tersebut yakni 75 pegawai yang tidak lolos TWK diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggungjawab kepada atasannya.
(muh)
Explore More