Menyiasati Ancaman bagi Jakarta pada 2050
Rabu, 19 Mei 2021 - 05:30 WIB
loading...
Marselinus Nirwan Luru (Foto: Istimewa)
A
A
A
Marselinus Nirwan Luru
Staf Pengajar Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Trisakti, Jakarta, dan Ketua Ikatan Alumni Teknik Planologi Universitas Trisakti, Jakarta.
LEMBAGA riset Verisk Maplecroft dalam laporan bertajuk “Environmental Risk Outlook 2021” yang dirilis pada 13 Mei 2021 menempatkan Jakarta sebagai kota paling terancam risiko lingkungan. Paling santer adalah Jakarta dinyatakan akan tenggelam pada 2050. Publikasi ilmiah tersebut tidak mengagetkan, malah mengafirmasi beberapa hasil penelitian terdahulu dari lembaga riset ternama lain.
Lebih dari satu hasil penelitian ilmiah yang tak saling menegasikan ibarat alarm yang terus berbunyi kencang seyogianya membangunkan pengelola dan penghuni Ibu Kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat patut bergerak cepat soal masa depan DKI Jakarta, berpacu dengan waktu yang terus bergulir mendekati 2050.
Mesti memang diakui bahwa Jakarta saat ini sedang mengidap ketelanjuran pembangunan atas sejarah dan citranya sebagai kota multifungsi sejak beberapa dekade terakhir. Sesungguhnya ketelanjuran yang sedang diratapi telah diantisipasi sejak awal melalui produk penataan ruang demi tertibnya pemanfaatan ruang kota.
Rencana Induk 1965-1985 adalah dokumen penataan ruang pertama yang mengatur pengembangan kota ke segala arah dalam radius 15 kilometer dari Monas. Menyadari pembangunan semakin pesat, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 1985-2005 mengatur kembali pengembangan kota ke barat dan timur Jakarta untuk mengurangi pembangunan di utara yang terancam bencana kenaikan permukaan air laut. Sementara pembangunan di wilayah selatan dibatasi karena merupakan daerah resapan air.
Seiring perkembangan Jakarta yang semakin pesat, kebijakan perencanaan seakan tak kuat menahan arus pembangunan. Rencana tata ruang DKI Jakarta 2010 kembali direvisi. Kali ini keran pembangunan diarahkan ke utara yang sebelumnya terbatas karena alasan rentan risiko bencana, mulai dibuka perlahan. Dokumen tersebut masih berlanjut dan menjadi acuan untuk RTRW 2030 dengan penekanan tetap membatasi pertumbuhan di selatan Jakarta serta pembangunan diarahkan secara vertikal.
Perubahan-perubahan tersebut sedikit-banyak menyumbang perkiraan soal kondisi Jakarta pada 2050 di atas. Walaupun secara perlahan saat ini bencana ekologis sudah acapkali menghampiri Jakarta seperti banjir. Dari enam wilayah administratif Ibu Kota, Jakarta Utara adalah wilayah yang paling terdampak. Apabila sebagian besar wilayah Jakarta mengalami banjir tahunan, sebaliknya sebagian wilayah utara Jakarta dihampiri banjir rob bulanan akibat kenaikan permukaan air laut (Jakarta Open Data 2020).
Staf Pengajar Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Trisakti, Jakarta, dan Ketua Ikatan Alumni Teknik Planologi Universitas Trisakti, Jakarta.
LEMBAGA riset Verisk Maplecroft dalam laporan bertajuk “Environmental Risk Outlook 2021” yang dirilis pada 13 Mei 2021 menempatkan Jakarta sebagai kota paling terancam risiko lingkungan. Paling santer adalah Jakarta dinyatakan akan tenggelam pada 2050. Publikasi ilmiah tersebut tidak mengagetkan, malah mengafirmasi beberapa hasil penelitian terdahulu dari lembaga riset ternama lain.
Lebih dari satu hasil penelitian ilmiah yang tak saling menegasikan ibarat alarm yang terus berbunyi kencang seyogianya membangunkan pengelola dan penghuni Ibu Kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat patut bergerak cepat soal masa depan DKI Jakarta, berpacu dengan waktu yang terus bergulir mendekati 2050.
Mesti memang diakui bahwa Jakarta saat ini sedang mengidap ketelanjuran pembangunan atas sejarah dan citranya sebagai kota multifungsi sejak beberapa dekade terakhir. Sesungguhnya ketelanjuran yang sedang diratapi telah diantisipasi sejak awal melalui produk penataan ruang demi tertibnya pemanfaatan ruang kota.
Rencana Induk 1965-1985 adalah dokumen penataan ruang pertama yang mengatur pengembangan kota ke segala arah dalam radius 15 kilometer dari Monas. Menyadari pembangunan semakin pesat, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 1985-2005 mengatur kembali pengembangan kota ke barat dan timur Jakarta untuk mengurangi pembangunan di utara yang terancam bencana kenaikan permukaan air laut. Sementara pembangunan di wilayah selatan dibatasi karena merupakan daerah resapan air.
Seiring perkembangan Jakarta yang semakin pesat, kebijakan perencanaan seakan tak kuat menahan arus pembangunan. Rencana tata ruang DKI Jakarta 2010 kembali direvisi. Kali ini keran pembangunan diarahkan ke utara yang sebelumnya terbatas karena alasan rentan risiko bencana, mulai dibuka perlahan. Dokumen tersebut masih berlanjut dan menjadi acuan untuk RTRW 2030 dengan penekanan tetap membatasi pertumbuhan di selatan Jakarta serta pembangunan diarahkan secara vertikal.
Perubahan-perubahan tersebut sedikit-banyak menyumbang perkiraan soal kondisi Jakarta pada 2050 di atas. Walaupun secara perlahan saat ini bencana ekologis sudah acapkali menghampiri Jakarta seperti banjir. Dari enam wilayah administratif Ibu Kota, Jakarta Utara adalah wilayah yang paling terdampak. Apabila sebagian besar wilayah Jakarta mengalami banjir tahunan, sebaliknya sebagian wilayah utara Jakarta dihampiri banjir rob bulanan akibat kenaikan permukaan air laut (Jakarta Open Data 2020).
Lihat Juga :
