Vaksinasi Belum Capai Target, DPR Minta Penanganan Pandemi Lebih Serius

JAKARTA - Indonesia diprediksi akan memasuki masa pemulihan pada triwulan II-2021. Salah satu indikator skenario prediktif tersebut adalah pertumbuhan realisasi nilai investasi.



"Kebijakan mudik lebaran misalnya, meskipun telah dilarang, namun tetap tidak mampu membendung secara penuh mobilitas masyarakat. Kondisi yang tentunya akan meningkatkan risiko lonjakan kasus dan penyebaran Covid-19," tutur Gus AMI, Senin (17/5/2021).

Di sisi lain kata dia, program vaksinasi nasional juga masih belum mencapai target yang ditetapkan. Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk menuntaskan program tersebut sebagai bentuk penanganan antisipasi lonjakan kasus Covid-19.

Dikatakan Ketua Umum DPP PKB ini, nilai investasi di Indonesia dipercaya berada pada jalur pemulihan seiring dengan semakin agresifnya perusahaan-perusahaan rintisan (startup) dari berbagai sektor, seperti fintech dan logistik, yang mulai memasuki pasar bursa sebagai upaya untuk mendapatkan pendanaan.

Melalui pendanaan tersebut diharapkan perusahaan-perusahaan tersebut dapat mendorong banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu mitra mereka untuk terus tumbuh.

Selain pada perusahaan rintisan, investasi di sektor manufaktur perlu terus didorong mengingat sektor tersebut merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi, terutama bagi industri yang memiliki nilai tambah tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja.

Menurutnya, melalui fungsi anggaran, DPR perlu secara berkala mengevaluasi besaran anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang untuk sebagian ditopang dengan keberhasilan program vaksinasi nasional yang belum mencapai target. Per 30 April 2021, realisasi dana PEN telah mencapai 22,3%.

Lebih jauh Gus AMI mengatakan, perusahaan-perusahaan yang menerima pendanaan program PEN harus dapat memberikan dampak bagi ekosistem sejenis, terutama bagi startup yang melibatkan UMKM sebagai mitra mereka.

"Bersama-sama pemerintah, DPR RI dapat melakukan penghitungan kembali (re-exercise) besarnya dana transfer bagi daerah, terutama daerah-daerah yang memiliki potensi sebagai kawasan tujuan investasi untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut di antaranya melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan pelaku usaha di daerah-daerah tersebut," katanya.

Di samping itu, Gus AMI mengatakan bahwa untuk menjaga ekosistem yang kondusif bagi investasi, salah satunya adalah keamanan wilayah. Dengan begitu bisa meningkatkan kepercayaan calon investor khususnya bagi mereka yang menyasar sejumlah sektor di daerah-daerah.

"Yang tidak kalah penting, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi persoalan klasik yang terbukti dapat menyebabkan disinsentif bagi dunia investasi. Ini harus terus diperbaiki," tandasnya.