Soal Tes Pegawai KPK Bersedia Lepas Jilbab, Muhammadiyah: Berpotensi Memecah Belah Bangsa

TANGERANG - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status pegawai KPK menjadi ASN bertentangan dengan HAM dan berpotensi memecah belah bangsa.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti mengatakan, pertanyaan yang diduga masuk dalam tes, apakah bersedia lepas jilbab, dinilai sangat bertentangan dengan nilai-nilai HAM. "Ya, saya sangat menyayangkan kalau memang benar ada pertanyaan yang terkait dengan kesediaan melepas jilbab," kata Muti, dalam keterangannya yang diterima Sindonews, Sabtu (10/5/2021).

Dijelaskan dia, penggunaan jilbab bagi muslimah, merupakan hak dan persoalan pribadi. Sehingga, tidak patut menjadi bahan pertanyaan tes masuk ASN. "Itu pertanyaan yang bertentangan hak asasi dan ranah kehidupan pribadi. Tidak ada hubungan wawasan kebangsaan dengan jilbab. Pertanyaan itu berpotensi memecah belah bangsa," ungkapnya.

Menurutnya, jika benar ada pertanyaan semacam itu, harus diselidiki motif dan maksudnya. Karena sangat tendensius dan berpotensi memecah belah bangsa.