Menyelesaikan Konflik Papua Secara Holistik dan Kolaboratif
Kamis, 06 Mei 2021 - 21:40 WIB
loading...
Konflik yang terjadi di Papua harus diurai akar persoalannya, kemudian diambil langkah-langkah penyelesaian secara kolaboratif dan holistik. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Konflik yang terjadi di Papua harus diurai akar persoalannya, kemudian diambil langkah-langkah penyelesaian secara kolaboratif dan holistik. Hal ini dikupas dan dipaparkan saat webinar yang diselenggarakan Indonesian Public Institute (IPI) dengan tema "Memahami Papua Serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaboratif dan Holistik", Kamis (6/5/2021).
Webinar itu menghadirkan pembicara Komjen Pol Paulus Waterpauw (Tokoh Masyarakat Papua); Bobby Adhityo Rizaldi (Komisi I DPR RI); AS Hikam (Pengamat Politik President University); Jaleswari Pramodhawardani (Deputi V bidang Politik Hukum Pertahanan Keamanan dan HAM-Kantor Staf Presiden); Billy Mambrasar (Staf Khusus Presiden/Pengusaha Muda Papua); dan Puspita Ayu Putri Dima sebagai Host. Baca juga: Pemerintah Dituntut Konsisten dan Tegas Berantas Teroris di Papua
Direktur Eksekutif IPI, Karyono Wibowo dalam pengantar diskusi mengatakan konflik Papua harus dipahami dalam spektrum yang lebih luas karena di Papua tak berlaku solusi tunggal, mengingat persoalanya sangat heterogen, multidimensi dan sangat complicated.
"Konflik Papua ini tergolong paling alot, sangat lama dibanding di wilayah lain. Maka perlu kajian mendalam untuk mengidentifikasi akar persoalan konflik," ujarnya.
Anggota Komisi I, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan sebenarnya pembanguna di Papua sudah terlegislasi dan teregulasi dengan baik. Di antaranya dengan adanya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.
Kemudian Perpu Nomor 1 Tahun 2008 yang mengamanatkan agar Papua mewujudkan keadilan; Penegakan supremasi hukum; Penghormatan HAM; Percepatan pembangun ekonomi; dan Peningkatan kesejahteraan dalam rangka kesetaraan. "Bicara konflik Papua, perlu dilihat, apakah masalah ada pada regulasi, perda, ataukah secara taktis implementasinya. Sebab dengan dana otsus yang ratusan triliun pasti indeks manusianya meningkat," ujar Bobby.
Sebagai contoh, lanjut Bobby, ketika Presiden Jokowi menggenjot pembanguan infrastruktur jalan lintas, BBM satu harga, dan program lainnya ternyata masih ada kendala di lapangan berupa pertentangan antara yang mendukung dan melawan kebijakan itu.
"Pembangunan jalan ruas Papua, masih banyak diganggu. BBM satu harga ternyata masih ada biaya tambahan. Maka secara taktis harus dilihat. Mana yang mendukung program pemerintah dan mana yang menolak dan menghambat kemajuan," katanya.
Adapun Billy Mambrasar, Staf Khusus Presiden menilai pembangunan Papua sebenarnya sudah berjalan baik, khususnya dengan basis sumber daya manusia. Dan sejak berlakunya Otsus Papua tahun 2001, upaya itu sudah dilakukan.
"Saya menerima beasiswa Otsus dan saya hanya satu cerita dari ribuan cerita lainnya. Kami ikut dalam humancentered developmentprocess," tutur Billy. Baca juga: Komnas HAM Sebut Ada Beberapa KKB Papua yang Sudah Ditemui untuk Dialog Damai
Webinar itu menghadirkan pembicara Komjen Pol Paulus Waterpauw (Tokoh Masyarakat Papua); Bobby Adhityo Rizaldi (Komisi I DPR RI); AS Hikam (Pengamat Politik President University); Jaleswari Pramodhawardani (Deputi V bidang Politik Hukum Pertahanan Keamanan dan HAM-Kantor Staf Presiden); Billy Mambrasar (Staf Khusus Presiden/Pengusaha Muda Papua); dan Puspita Ayu Putri Dima sebagai Host. Baca juga: Pemerintah Dituntut Konsisten dan Tegas Berantas Teroris di Papua
Direktur Eksekutif IPI, Karyono Wibowo dalam pengantar diskusi mengatakan konflik Papua harus dipahami dalam spektrum yang lebih luas karena di Papua tak berlaku solusi tunggal, mengingat persoalanya sangat heterogen, multidimensi dan sangat complicated.
"Konflik Papua ini tergolong paling alot, sangat lama dibanding di wilayah lain. Maka perlu kajian mendalam untuk mengidentifikasi akar persoalan konflik," ujarnya.
Anggota Komisi I, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan sebenarnya pembanguna di Papua sudah terlegislasi dan teregulasi dengan baik. Di antaranya dengan adanya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.
Kemudian Perpu Nomor 1 Tahun 2008 yang mengamanatkan agar Papua mewujudkan keadilan; Penegakan supremasi hukum; Penghormatan HAM; Percepatan pembangun ekonomi; dan Peningkatan kesejahteraan dalam rangka kesetaraan. "Bicara konflik Papua, perlu dilihat, apakah masalah ada pada regulasi, perda, ataukah secara taktis implementasinya. Sebab dengan dana otsus yang ratusan triliun pasti indeks manusianya meningkat," ujar Bobby.
Sebagai contoh, lanjut Bobby, ketika Presiden Jokowi menggenjot pembanguan infrastruktur jalan lintas, BBM satu harga, dan program lainnya ternyata masih ada kendala di lapangan berupa pertentangan antara yang mendukung dan melawan kebijakan itu.
"Pembangunan jalan ruas Papua, masih banyak diganggu. BBM satu harga ternyata masih ada biaya tambahan. Maka secara taktis harus dilihat. Mana yang mendukung program pemerintah dan mana yang menolak dan menghambat kemajuan," katanya.
Adapun Billy Mambrasar, Staf Khusus Presiden menilai pembangunan Papua sebenarnya sudah berjalan baik, khususnya dengan basis sumber daya manusia. Dan sejak berlakunya Otsus Papua tahun 2001, upaya itu sudah dilakukan.
"Saya menerima beasiswa Otsus dan saya hanya satu cerita dari ribuan cerita lainnya. Kami ikut dalam humancentered developmentprocess," tutur Billy. Baca juga: Komnas HAM Sebut Ada Beberapa KKB Papua yang Sudah Ditemui untuk Dialog Damai
Lihat Juga :
