Harbolnas Ramadan dan Subsidi Ongkir

AYO, belanja dan meriahkan Hari Belanja Nasional (Harbolnas) Ramadan. Apa istimewanya Harbolnas Ramadan? Ternyata pemerintah akan memberikan subsidi ongkos kirim (ongkir) untuk Harbolnas yang akan digelar pada H-10 dan H-5 Lebaran. Pemerintah dikabarkan bakal menggelontorkan anggaran subsidi ongkir sebesar Rp500 miliar. Kebijakan subsidi ongkir untuk belanja produk nasional adalah bagian dari upaya pemerintah mendorong daya beli masyarakat. Untuk menyukseskan Harbolnas Ramadan pemerintah telah merangkul sejumlah platform digital. Tidak hanya pemerintah, platform digital yang akan terlibat dalam Harbolnas kali ini juga sepakat berkontribusi dalam subsidi ongkir.

Harbolnas Ramadan memang sebuah momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengeluarkan sejumlah kebijakan insentif mulai dari potongan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor, potongan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi sektor properti, dan menjelang Lebaran pemberian subsidi ongkir belanja online. Semua langkah yang ditempuh pemerintah tersebut tidak lain sebagai upaya mendorong konsumsi masyarakat menjelang Lebaran.

Untuk memeriahkan Harbolnas Ramadan, Ketua Umum Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA), Bima Laga, membeberkan bahwa targetnya minimal akan diikuti sebanyak 200 toko online di bawah payung idEA. Dukungan lain datang dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang mengajak masyarakat untuk tidak melewatkan kesempatan belanja online gratis ongkir untuk produk nasional. Sandiaga yang sempat menduduki sejenak kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta menilai kegiatan belanja online nasional salah satu langkah yang tepat untuk membangkitkan perekonomian nasional yang terpapar Covid-19.

Gelaran Harbolnas bukan hanya bertujuan membangkitkan daya beli masyarakat dengan memberikan subsidi ongkir, tetapi bagian dari upaya mengentaskan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk berjualan online. Sejak Harbolnas digelar pada 2018, hingga tahun lalu terus menunjukkan peningkatan transaksi, dari sebesar Rp6,1 triliun pada 2018 naik menjadi Rp9,1 triliun pada 2019 dan tahun lalu nilai transaksi melonjak hingga sebesar Rp11,6 triliun. Adapun nilai transaksi Harbolnas 2020 untuk produk lokal tercatat sebesar Rp5,6 triliun.

Selain itu pihak idEA mengklaim dalam sepanjang masa pandemi korona (Covid-19) mereka telah mengantarkan pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan memanfaatkan platform digital. Berdasarkan data publikasi dari idEA, terdapat 3,8 juta UMKM go digital melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI). Angka tersebut melebih target yang dipatok sebanyak 2 juta UMKM digital hingga akhir tahun lalu. Angka tersebut terus melaju dan mencapai sebanyak 4,8 juta UMKM hingga akhir Maret 2021. Wajar saja kalau pemerintah begitu peduli sebagaimana diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa UMKM digital adalah kunci pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan sebanyak 30 juta UMKM go digital pada 2030.

Memang, menarik dicermati perkembangan ekonomi digital sepanjang masa pandemi korona sangat pesat. Selain peta kompetisi bisnis para pelaku usaha berubah, juga perilaku konsumen bergeser. Telah terjadi shifting pola konsumsi barang dan jasa dari luring (offline) ke daring (online) dengan trafik peningkatan sekitar 15% hingga 20%. Selain itu sebanyak 37% konsumen baru bermain pada ekonomi digital dan sebanyak 45% pelaku usaha menawarkan jualan lewat e-commerce.

Lebih jauh, tercatat produk domestik bruto (PDB) ekonomi digital pada 2020 sebesar USD 44 miliar atau tumbuh sekitar 11% dari 2019. Mengutip prediksi dari Mckinsey Global Institute (MGI), ekonomi digital akan mampu berkontribusi USD 130 miliar hingga USD 150 miliar bagi pertumbuhan PDB Indonesia pada 2025 mendatang. Menyikapi potensi ekonomi digital tersebut strategi pemerintah adalah memanfaatkan empat pilar fondasi guna merealisasi ekonomi digital terdepan, mendorong inklusivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pola perilaku belanja masyarakat yang bergeser dari konvensional (offline) menjadi online memang harus diantisipasi sedemikian rupa. Pemerintah wajib ikut ambil bagian dengan membuat regulasi yang bersahabat bagi para pelaku usaha hingga pemberian sejumlah insentif. Pemberian beri subsidi ongkir Harbolnas Ramadan untuk pembelian produk dalam negeri sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan produk Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri. Subsidi ongkir memang terasa aneh terdengar di telinga, tetapi pada prinsipnya adalah bagian dari upaya pemerintah memulihkan perekonomian nasional. (*)