Pertemuan PDIP-PKS Sepakati Sejumlah Hal, Ini Rinciannya

Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya juga memandang bahwa pajak adalah instrumen penting mewujudkan keadilan sosial.

Di luar itu, PDIP juga mendorong agar penganggaran negara, baik oleh Pusat dan Daerah, berdasarkan platform keadilan sosial itu. Di PDIP, kader yang duduk sebagai kepala daerah diajarkan untuk membaginya dengan porsi 70 persen untuk anggaran publik, dan 30 persen untuk anggaran aparatur.

"Jadi politik alokasi dan distribusi anggaran sangat penting dijabarkan. Dan politik anggaran dalam perspektif Pancasila," kata Hasto.

"Apa yang disampaikan sekjen PKS soal upaya mengatasi pandemi, mendorong pajak sebagai instrumen keadilan sosial, kami sependapat," tegas Hasto.

Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto mengatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan PKS, khususnya lewat pembahasan berbagai isu publik di DPR.

"Bila PKS siap bekerja sama dengan PDI Perjuangan untuk rakyat, kita setuju. Mekanisme bisa kita cari," kata Utut, yang juga Wasekjen PDIP.

Ada berbagai isu kerakyatan yang bisa dibahas bersama. Seperti keinginan melaksanakan pemilu lebih baik, ekonomi dan anggaran, hingga keprihatinan terhadap kondisi eksploitatif unilateral.

Wakil Ketua MPR dari PDIP, Ahmad Basarah, mengatakan pihaknya berharap pertemuan dengan PKS tidak hanya bersifat simbolik serta seremonial. Sebab PDIP dan PKS, dengan ideologi Nasionalis dan Islam, tentunya bisa bekerjasama dalam praktek berbangsa dan bernegara.

"Tidak hanya di ruangan ini saja. Pada kesempatan ini, kami juga ucapkan duka cita atas meninggalnya Sekretaris Dewan Syuro PKS," kata Basarah yang juga Ketua DPP PDIP.

Ketua DPP PDIP Sukur Nababan mengatakan pihaknya mendukung penguatan silaturahmi dengan PKS. Tujuan utamanya tentu Indonesia yang lebih sejahtera. "Silaturahmi diharapkan bisa berkesinambungan untuk membangun bangsa lebih kuat," tutup Sukur Nababan.