Pertemuan PDIP-PKS Sepakati Sejumlah Hal, Ini Rinciannya

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pertemuan dan silaturahmi di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (27/4/2021). Dalam pertemuan tersebut, PDIP dan PKS menganggap pentingnya semangat gotong royong dilakukan anak bangsa dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19.



Sementara itu Sekjen DPP PKS, Habib Aboebakar Al Habsyi mengatakan, pihaknya merasa bisa banyak titik temu yang bisa dikerjasamakan dengan PDIP. Apalagi, banyak petinggi PKS yang juga mengagumi kepemimpinan Proklamator Soekarno.

"Kami sangat kagumi kepemimpinan Bung Karno. Ketua fraksi datang khusus ke makam Imam Bukhori. Kalau kita dengar bukan main bagaimana cerita soal mesjidnya di sana. Kami juga kagum. Kami ikut menjabarkan dan mencontoh kepemimpinan beliau," ucap Habib Aboe sapaan akrabnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, kerja sama dengan PDIP salah satunya menyangkut kasus Covid dan bagaimana memulihkan kondisi terdampak pandemi. "Ini tantangan berat. Tapi kita juga tak mau seperti kejadian India," katanya.

Saat ini, pihaknya melihat bahwa situasi pandemi covid tetap sangat mengkhawatirkan dan menyeramkan. Banyak peningkatan terkonfirmasi mengarah pada positif dan kasus kematian.

"Jadi memang bukan main-main. Sebagai parpol, kita dorong kebijakan percepat penanganan pandemi. Karenanya kita dukung percepatan vaksinasi," kata Habib Aboebakar.

PKS juga mendukung Pemerintah meningkatkan produksi vaksin oleh Biofarma, serta penelitian vaksin sendiri seperti Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara.

Di luar itu, PKS juga mendorong peran negara meringankan beban ekonomi masyarakat lewat program insentif perpajakan. Dari insentif pajak penghasilan, hingga pengurangan atau penghentian pajak kendaraan roda dua.
Baginya, concern kedua partai itu bisa ditindaklanjuti dengan dorongan politik bersama di Parlemen.

"Banyak kepentingan kita yang sama bisa dilaksanakan di fraksi, banyak RUU yang kita bisa ada titik temu. Kerja sama ini cukup baik, dan bisa kita lanjutkan," jelas Habib Aboe.

Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya juga memandang bahwa pajak adalah instrumen penting mewujudkan keadilan sosial.

Di luar itu, PDIP juga mendorong agar penganggaran negara, baik oleh Pusat dan Daerah, berdasarkan platform keadilan sosial itu. Di PDIP, kader yang duduk sebagai kepala daerah diajarkan untuk membaginya dengan porsi 70 persen untuk anggaran publik, dan 30 persen untuk anggaran aparatur.

"Jadi politik alokasi dan distribusi anggaran sangat penting dijabarkan. Dan politik anggaran dalam perspektif Pancasila," kata Hasto.

"Apa yang disampaikan sekjen PKS soal upaya mengatasi pandemi, mendorong pajak sebagai instrumen keadilan sosial, kami sependapat," tegas Hasto.

Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto mengatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan PKS, khususnya lewat pembahasan berbagai isu publik di DPR.

"Bila PKS siap bekerja sama dengan PDI Perjuangan untuk rakyat, kita setuju. Mekanisme bisa kita cari," kata Utut, yang juga Wasekjen PDIP.

Ada berbagai isu kerakyatan yang bisa dibahas bersama. Seperti keinginan melaksanakan pemilu lebih baik, ekonomi dan anggaran, hingga keprihatinan terhadap kondisi eksploitatif unilateral.

Wakil Ketua MPR dari PDIP, Ahmad Basarah, mengatakan pihaknya berharap pertemuan dengan PKS tidak hanya bersifat simbolik serta seremonial. Sebab PDIP dan PKS, dengan ideologi Nasionalis dan Islam, tentunya bisa bekerjasama dalam praktek berbangsa dan bernegara.

"Tidak hanya di ruangan ini saja. Pada kesempatan ini, kami juga ucapkan duka cita atas meninggalnya Sekretaris Dewan Syuro PKS," kata Basarah yang juga Ketua DPP PDIP.

Ketua DPP PDIP Sukur Nababan mengatakan pihaknya mendukung penguatan silaturahmi dengan PKS. Tujuan utamanya tentu Indonesia yang lebih sejahtera. "Silaturahmi diharapkan bisa berkesinambungan untuk membangun bangsa lebih kuat," tutup Sukur Nababan.