Indo-Pasifik Dalam Pusaran 'Fait Accompli'

Kompleksitas hubungan ekonomi dan keamanan ini juga turut dirasakan oleh sebagian besar negara di Asia Tenggara. Beberapa negara lebih memilih menghindar dari konfrontasi meskipun wilayah perairannya selalu dilanggar oleh China. Sikap ini disebabkan beberapa hal misalnya karena kebutuhan terhadap China dalam bidang investasi dan janji kucuran pinjaman yang membuat suatu negara berada pada posisi terfetakompli (fait accompli). Dalam gambaran sederhana ialah ketidakmampuan suatu negara atas keputusan dan tindakan sepihak dari negara lain yang tidak boleh tidak harus dituruti.

Ujian Netralitas
Selama ini konstruksi politik luar negeri yang dijalankan oleh negara-negara di Asia Tenggara lebih bersifat netral dan inklusif. Karena itu, kehadiran aliansi pertahanan tidak terlalu diharapkan keberadaannya. Tetapi, sikap inklusif tersebut memperoleh ujian besar salah satunya seperti dialami oleh Filipina yang wilayah Zona Ekonomi Ekslusifnya (ZEE) terus-menerus dilanggar China. Kehadiran China di Bajo de Masinloc, lalu di Panganiban Reef, dan Whitsun Reef memperlihatkan ada tindakan yang melampaui istilah provokasi.

Permasalahan batas maritim di LCS sukar ditengahi, terlebih China merasa superior atas sebagian besar wilayah LCS yang dikelilingi banyak negara di Asia Tenggara. Solusi diplomatik jangka panjang diperlukan dalam mengupayakan suasana yang menuju pada stabilitas keamanan regional. Lagi pula, baik Filipina maupun beberapa negara di Asia Tenggara yang terlibat klaim di LCS tidak berdaya apabila harus meruncingkan permusuhan dengan China pada skala perang terbuka. Hal ini terkonfirmasi dari keterangan Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Selasa (6/4) yang menyatakan tidak akan menjadikan persoalan di LCS sebagai penghalang hubungan kerja sama China-Filipina.

Suatu pendapat yang kontras dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Filipina Delfin Lorezana yang menyebut China tidak memedulikan sama sekali hak berdaulat Filipina di wilayah tersebut. Segala tindakan China tidak hanya dipantau oleh negara-negara di Asia Tenggara, tetapi juga oleh Taiwan dan Jepang. Seperti pada saat Kapal Induk milik China yaitu Liaoning dengan lima kapal perang yang mengawalnya pada Sabtu (3/4) berlayar di dekat Taiwan sebelum berlayar ke Samudera Pasifik.

Di sisi lain, Quad sebagai aliansi terdepan dalam menantang sikap agresif Beijing di LCS telah sampai pada analisis tentang perlunya kehadiran kekuatan sepadan di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi tindakan sewenang-wenang dan kemungkinan agresi China di masa depan. Dengan merajut kerja sama pertahanan termasuk mengupayakan keterlibatan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Quad menahbiskan diri sebagai jangkar perdamaian di Indo-Pasifik.

Posisi Indonesia
Sikap sejumlah negara di Asia Tenggara menyangkut pelanggaran hak berdaulat di ZEE dengan kenyataan eratnya hubungan atau bahkan ketergantungan ekonomi dengan China telah membawa pada posisi dilematis. Indonesia misalnya baru saja mencapai kesepakatan perdagangan dengan China senilai Rp20,04 triliun pada 3 April lalu. Tetapi, hubungan Indonesia dengan negara yang tergabung di dalam Quad juga terjalin dengan baik. Seperti saat Indonesia menandatangani kerja sama di bidang pertahanan melalui kerja sama alih teknologi alutsista dengan Jepang, juga saat berlangsungnya percakapan khusus via telepon antara Menhan AS Lloyd Austin dengan Menhan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.