Soal Vaksin Nusantara, Terawan: Yang Terpenting Saat Ini Bantu Pemerintah

loading...
Soal Vaksin Nusantara, Terawan: Yang Terpenting Saat Ini Bantu Pemerintah
Mantan Menkes, Terawan Agus Putranto. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Vaksin Nusantara diharapkan menjadi pilihan alternatif vaksinasi bagi masyarakat, di tengah tindakan embargo dari negara-negara produsen vaksin.

Baca juga: Sebelum Lengser dari Menkes, Terawan Sudah Merancang Vaksin Nusantara

"Dengan adanya beberapa ketersediaan merk vaksin, diharapkan masyarakat bisa memilih untuk disuntikkan dengan vaksin pilihannya. Itu kembali ke pribadi masing-masing, dan menutupi kekurangan vaksin dalam negeri," ujar mantan Tenaga Ahli Menkes, Andi, mengutip penjelasan inisiator Vaksin Nusantara, yang juga mantan Menkes Terawan Agus Putranto, di Jakarta, Sabtu (17/4/2021).

Menurutnya, Terawan mengatakan, ketersediaan vaksin di Indonesia harus cukup agar bisa menghalau Covid dengan cepat. Pemerintah sendiri saat ini tengah berusaha keras untuk memenuhi ketersediaan vaksin.

"Kita belum bisa berkompromi dengan pandemi saat ini," kata Andi mengutip pernyataan Terawan. Baca juga: Disuntik Vaksin Nusantara oleh Terawan, Aburizal Bakrie: Saya Pernah Utang Nyawa



Untuk itu kata dia, Terawan mengajak semua pihak untuk saling bahu membahu menangani pandemi saat ini. Ia juga mengajak para ahli dan ilmuan untuk berkontribusi di bidang masing-masing.

"Para epidemiologi silakan ikut bergabung dalam pengembangan vaksin yang sudah ada, ataupun membuat vaksin sendiri yang diyakini," ucapnya.

Bagi Terawan kata Andi, saat ini yang terpenting adalah bekerja sama membantu pemerintah agar pandemi bisa cepat berlalu, sehingga ekonomi bisa pulih kembali, serta kegiatan sekolah dan perkantoran kembali normal.

Ia juga mengimbau masyarakat, tidak memperkeruh suasana terkait Vaksin Nusantara karena para peneliti sedang mengejar ketertinggalan waktu.

"Kita harus memberikan sumbangsih, baik itu pikiran, karya, maupun tenaga sesuai bidang kita masing-masing, agar negara kita bisa sejajar dengan negara lain," terangnya.



Menyinggung soal uji klinis, lanjut dia, sesuai catatan BPOM pada uji klinis fase I, maka penelitian ini dipindahkan untuk dilanjutkan di RSPAD dikarenakan komite etik berasal dari RSPAD.
(maf)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top