Menko Luhut: Berdamai dengan Covid Esensinya Benar

JAKARTA - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, setiap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dalam hal penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 adalah semata-mata demi keamanan dan keselamatan serta kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Menurutnya, setiap kebijakan itu telah melalui kajian yang cermat dan mendalam, dengan tetap berhati-hati dan melihat perkembangan dinamika yang terjadi di masyarakat. Luhut menganggap, semua kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah bukannya tidak konsisten dan berubah-ubah, namun dinamika Covid-19 harus disesuaikan, karena negara belum punya pengalaman, sehingga perlu kehatian-hatian dalam mengambil keputusan.

"Berdamai dengan Covid esensinya benar, karena menurut WHO Covid-19 ini tidak akan habis sebelum ada vaksinnya. Berdamai itu maksudnya adalah, tetap patuh terhadap protokol kesehatan, pola hidup masyarakat pun harus banyak berubah, harus berpola hidup lebih bersih dan lebih sehat. Saya mohon ini benar-benar disosialisasikan, terutama kepada para mahasiswa untuk disampaikan kepada masyarakat," ujar Luhut saat melakukan 'video conference' bersama sembilan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), serta Perguruan Tinggi Negeri, Rabu 20 Mei 2020.

Dalam kesempatan itu, Luhut menjelaskan bahwa meskipun grafik Covid-19 di beberapa negara mengalami penurunan, terdapat titik baru berdasarkan kajian dan riset, sehingga semua negara mengantisipasi yang disebutnya kemungkinan gelombang kedua pandemi.

"Oleh karena itu, Indonesia juga perlu waspada dengan gelombang kedua dan masyarakat tetap disiplin dalam melaksanakan PSBB dan protokol kesehatan yang ada, kita wajib memberikan pemahaman kepada masyarakat, ini penting sekali," ujarnya. ( ).

Dalam kesempatan itu pula, mantan Menko Polhukam ini mengajak para rektor dari berbagai universitas untuk menyosialisasikan program pemerintah dalam menghadapi Covid-19, dan juga untuk fokus pada berbagai strategi guna pemulihan perekonomian masyarakat yang paling berat terdampak pandemi.

Katanya, fokus pemerintah dalam penanganan Covid-19 terbagi menjadi dua yaitu segi kuratif seperti pembangunan rumah sakit darurat, alokasi dana pemerintah pusat dan daerah, dan alat pelindung diri. "Kemudian, dari segi preventif dan promotif dapat dilakukan melalui upaya seperti diseminasi informasi terkait promosi kesehatan melalui media sosial dan media massa, alokasi anggaran promosi kesehatan, pengawasan aktif, dan upaya kesehatan masyarakat," tutur dia.

Luhut kemudian menjelaskan, Presiden Jokowi akan meluncurkan produk kontribusi konsorsium riset dan inovasi Covid-19 seperti APD dan alat kesehatan lainnya dari universitas-universitas yang ada di Indonesia.

"Presiden telah memerintahkan untuk menggunakan produk dalam negeri sebanyak mungkin dan kita dorong ilmunya dari para mahasiswa Indonesia yang tersebar di berbagai universitas di Indonesia. Saat ini kita harus siap untuk kehidupan baru atau 'new normal' dengan membiasakan diri menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak guna mengurangi penyebaran virus," ucapnya. (Baca Juga: Kuasa Hukum Sebut Tak Diberi Tahu soal Pemindahan Habib Bahar ke Nusakambangan).

Lebih lanjut, terkait fokus area investasi seperti hilirisasi mineral, pengembangan baterai lithium, transportasi, energi baru terbarukan, dan penurunan emisi karbon, Luhut menjelaskan bahwa Indonesia memiliki aturan untuk negara-negara yang mau berinvestasi di Indonesia, seperti ramah lingkungan, mendidik tenaga kerja lokal atau 'transfer knowledge', transfer teknologi, dan memberikan nilai tambah bagi Indonesia dalam mengolah sumber daya mineral.

"Indonesia saat ini menjadi tujuan investasi nomor empat di dunia dan fokus kita ke 'green economy' untuk mengurangi resiko perubahan iklim. Terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) China, sebenarnya jumlah mereka seperti di Konawe hanya kurang lebih persen dari para pekerja yang ada. Saat ini jumlah TKA juga makin berkurang dengan adanya politeknik di Morowali," pungkasnya.