Tangkap Peluang di Era Digital dengan Arah Kebijakan yang Jelas

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengakui, saat ini pemerintah sedang menyiapkan peta jalan digitalisasi nasional. Saat ini, menurut Johnny, pemerintah sedang melakukan pengkajian lintas sektoral dengan berpatokan pada praktik digitalisasi di 42 negara. Pengkajian itu, kata dia, antara lain terkait penggunaan sejumlah payung hukum dan integrasi dengan Industri 4.0.

Salah satu dari langkah tersebut, jelasnya, pemerintah sedang melakukan transformasi digital lewat percepatan integrasi pusat data nasional.
"Saat ini kita butuh satu data. Persoalannya saat ini dari 2.700 sumber data dan hanya 3% yang memenuhi standar dunia," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan mengungkapkan, pentingnya digitalisasi bagi bangsa dan negara saat ini. Lompatan besar di sejumlah sektor, jelas Farhan, akan dimungkinkan terjadi dengan pemanfaatan teknologi digital saat ini.

Komisioner KPI Mohamad Reza berpendapat digitalisasi bukan soal infrastruktur saja, tetapi juga soal kontennya. Konten di era digital akan sangat berpengaruh pada sektor keamanan dan kebudayan nasional. Karena itu, jelasnya, di era digitalisasi ini penting untuk dikedepankan nilai-nilai kebangsaan dan konten-konten lokal.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Inaya Rakhmani mengungkapkan, transformasi digital sangat dipengaruhi berbagai faktor antara lain kondisi sosial, ekonomi dan demografi serta kebijakan yang diterapkan. Karena itu, kata Inayah, perlu pola-pola komunikasi yang efektif antar sektor-sektor yang mempengaruhi upaya transformasi digital itu.

Founder Data Driven Asia, Muhammad Imran menegaskan, transformasi data digital harus mulai dari perbaikan data pada internal di kementerian dan lembaga. Meski digitalisasi sering dikaitkan dengan bonus demografi yang akan diperoleh. Imran mengingatkan, digitalisasi atau otomatisasi juga berpotensi jadi ancaman demografi.

Sementara itu, Co-Founder Modal Rakyat, Wafa Taftazani mengatakan, peta jalan seringkali terlihat sangat baik di atas kertas, namun sulit diterapkan secara baik, merata dan tepat waktu. "Eksekusi peta jalan itu tergantung kualitas SDM yang terlibat dalam penerapannya," katanya.

Jurnalis senior Saur Hutabarat menilai masalah besar yang dihadapi dalam transformasi digital di Tanah Air adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Menteri Kominfo mengisyaratkan, Indonesia butuh 9 juta SDM yang digital friendly dalam 16 tahun. Itu artinya, jelas Saur, dalam satu tahun Indonesia membutuhkan 600.000 SDM.

Langkah Presiden Jokowi mengintegrasikan Kemenristek ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menurut Saur, mencerminkan langkah yang benar.