Tangkap Peluang di Era Digital dengan Arah Kebijakan yang Jelas

JAKARTA - Peluang dan potensi di era digital perlu disikapi dengan arah kebijakan yang jelas dan bisa diterapkan. Tujuannya agar daya saing bangsa terus meningkat.

"Di era ketika komposisi 70 persen penduduk produktif di Indonesia, 25 persennya dari kelompok milenial, yang memiliki karakteristik digital native, peluang yang muncul di era digital harus segera dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lestari Moerdijat.

Lestari Moerdijat menyampaikan itu saat membuka diskusi daring bertema Peta Jalan Indonesia Digital 2024: Arah dan Kebijakan. Diskusi digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (15/4/2021).

Dalam diskusi yang dimoderatori Staf Khusus Wakil Ketua MPR Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Atang Irawan itu hadir Menkominfo Johnny G Plate, Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan, Komisione Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Mohamad Reza dan Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Inaya Rakhmani sebagai narasumber.

Hadir juga Founder Data Driven Asia Muhammad Imran, Co-Founder & Komisaris Utama Modal Rakyat Wafa Taftazani , dan Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pemilih Pemula dan Milenial Lathifa Al Anshori sebagai penanggap.

Menurut Lestari, di era digital banyak sektor yang harus beradaptasi antara lain sektor ekonomi, pendidikan, teknologi, data dan sejumlah sektor lainnya.

Banyaknya sektor yang akan terpengaruh di era digital, kata Rerie, sapaan Lestari, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat yang mampu memanfaatkan. Apalagi, kata dia, merujuk studi Google Temasek potensi ekonomi Indonesia saat ini berada di kisaran 40% dari nilai potensi kawasan ASEAN secara keseluruhan.



Di masa pandemi ini, kata anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, pengaplikasian teknologi digital sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan juga negara, terutama di sektor ekonomi digital.

Menurut Rerie, peluang-peluang tersebut harus bisa ditangkap dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh bangsa dan negara ini. Untuk mewujudkan hal itu, kata dia, arah dan kebijakan digital nasional harus segera diperjelas agar para pemangku kepentingan dan masyarakat bisa memanfaatkan peluang-peluang tersebut.