BRIN Digabung ke Kemendikbud, PAN Minta Penjelasan Anggaran Riset Vaksin

Senin, 12 April 2021 - 12:58 WIB
loading...
BRIN Digabung ke Kemendikbud,...
Saleh Pertaonan Daulay khawatir anggaran BRIN makin mengecil bila digabungkan dengan Kemendikbud. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Saleh Pertaonan Daulay menyatakan, pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan di balik likuidasi Kemenristek Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan menggabungkannya dengan Kemendikbud.

"Sebab dulu kemenristek adanya di kemendikbud, tapi pada periode belakangan ini dijadikan sebagai kementerian berdiri sendiri dan sekarang dikembalikan ke kemendikbud," ungkap Saleh kepada wartawan, Senin (12/2021).

Menurut Saleh penggabungan kembali pos kemeterian itu dikhawatirkan akan menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Terlebih, diyakini bahwa kemenristek BRIN sejauh ini belum bisa dikembangkan secara maksimal potensinya dalam rangka melakukan inovasi-inovasi baru dan juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesoa mengingat anggarannya yang sangat terbatas.

Baca juga: Dukung Peleburan Kemendikbud dan Kemensristek, PDIP Yakin BRIN Makin Kuat

Di sisi lain, Saleh mengaku khawatir jika digabungkan ke Kemendikbud malah justru anggarannya akan semakin kecil. Sebab bergabung kembali dengan anggaran yang ada di kemendikbud yang juga berbagai macam perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di seluruh indonesia.

"Tentu ini akan menimbulkan persoalan tersendiri," tutur Wakil Rakyat di Senayan yang menjabat Komisi IX itu.

Selain itu, kata Saleh, pemerintah juga nantinya perlu menjelaskan terkait dengan program-program yang dilaksanakan Kemenristek BRIN salah satu diantaranya adalah tentang pengembangan vaksin merah putih yang sudah diinisiasi dan diprakarsai sejak tahun 2020 lalu.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
9 Anggota KPI Pusat...
9 Anggota KPI Pusat 2026-2029 Pilihan DPR RI, Ini Daftar Namanya
Tok! DPR Sahkan RUU...
Tok! DPR Sahkan RUU PFII Jadi Undang-Undang
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Nanik S Deyang Tidak...
Nanik S Deyang Tidak Hadiri Rapat Laporan Keuangan BGN di Komisi IX DPR
Peradi Profesional Dorong...
Peradi Profesional Dorong RUU HPI Lebih Adaptif Hadapi Hubungan Hukum Lintas Negara
Tepis Hoaks Menolak,...
Tepis Hoaks Menolak, DPR Kebut RUU Aset
HUKUM MATI! DPR RI Geram,...
HUKUM MATI! DPR RI Geram, Sebut Korupsi Eks Jampidsus Sangat Memalukan
Dukung Perubahan Nama...
Dukung Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat, PAN: Aspirasi Masyarakat Harus Dihormati
Rekomendasi
Danantara Buka Pendaftaran...
Danantara Buka Pendaftaran Lenders Panel untuk Pembiayaan PSEL
Transaksi BI-FAST Capai...
Transaksi BI-FAST Capai 1,53 Miliar di Triwulan II 2026, Nilainya Tembus Rp3.777 Triliun
Kepala BGN Baru Sebut...
Kepala BGN Baru Sebut MBG Tender Politik Prabowo: Tak Bisa Dibubarkan
Berita Terkini
Koalisi Sipil Tolak...
Koalisi Sipil Tolak Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak, Dinilai Ancam Supremasi Sipil
Nihayatul Wafiroh: Pakta...
Nihayatul Wafiroh: Pakta Integritas Bukti Keseriusan Perempuan Bangsa Besarkan PKB
Rekam Jejak Komjen Karyoto,...
Rekam Jejak Komjen Karyoto, dari Pemberantasan Korupsi hingga Jaga Stabilitas Keamanan Nasional
Mutasi Kejagung, Dirdik...
Mutasi Kejagung, Dirdik Jampidsus hingga Dirdik III Jamintel Diganti
Mendagri Harapkan Lulusan...
Mendagri Harapkan Lulusan IPDN Jadi Agen Perubahan ASN
Mendagri Tito: Pelibatan...
Mendagri Tito: Pelibatan Sektor Swasta Akan Optimalkan Realisasi Program Perumahan Rakyat
Infografis
Penerima Bansos 2026...
Penerima Bansos 2026 Wajib Tahu! Ini Penjelasan Desil yang Jadi Penentu Kelayakan Bantuan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved