Ketua DPD Minta Rencana Kenaikan Listrik dan Gas Ditinjau Kembali

JAKARTA - Rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif listrik dan gas elpiji 3 kg mendapat perhatian dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Dia berharap kebijakan tersebut ditinjau kembali karena momennya tidak tepat. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, saat ini kondisi perekonomian warga belum sepenuhnya pulih.

"Rencana kenaikan gas elpiji 3kg ada baiknya dikaji kembali mengingat ekonomi masyarakat kita belum pulih. Kenaikan ini akan memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah, pasalnya beban masyarakat sudah berat. Sebaiknya jika memang ada pengalihan subsidi menunggu hingga masyarakat mulai stabil ekonominya," tuturnya, Minggu (11/4/2021).

Menurut Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur ini, tingkat kenaikan tarif pun harus menjadi perhatian. "Gap harga yang sangat tinggi harus menjadi perhatian peruntukannya. Misalnya pelaku usaha kuliner dengan modal di atas seratus juta tidak boleh menggunakan gas elpiji bersubsidi," katanya.

Namun, La Nyalla berharap pemerintah memperbaiki data penerima subsidi terlebih dahulu. "Lebih baik pemerintah fokus dahulu pada data pemerima subsidi tunai. Karena Program ini banyak yang salah sasaran ini yang harus segera dievaluasi. Data terintegrasi sangat penting untuk menghindari salah sasaran," katanya.

Dia mencotohkan pemerima BLT UKM, faktanya di lapangan banyak yang mendapat bantuan tapi tidak punya usaha. "Jadi akhirnya menjadi sangat konsumtif, sedangkan pelaku usaha mikro yang sesungguhnya malah tidak mendapat bantuan," katanya.

Kenaikan tarif listrik diperkirakan mulai dari Rp18 ribu hingga Rp101 ribu per bulan sesuai dengan golongan. Namun, pemerintah belum menetapkan kapan skema harga ini akan ditetapkan.

Untuk gas elpiji 3 kg, ada gap atau selisih kurang lebih Rp6 ribu per kg antara harga elpiji bersubsidi tabung 3 kg dengan LPG non subsidi tabung 12 kg. Jika ikut harga pasar yang normal, maka harga LPG 3 kg akan naik menjadi sekitar Rp37.500.