Pemimpin Peduli Kaum Marjinal Dinilai Bisa Atasi Ketidaksetaraan Gender

JAKARTA - Perusahaan perlu merekrut para pemimpin yang memiliki keberpihakan kepada kelompok marginal atau rentan seperti perempuan. Pasalnya, pemimpin seperti ini dinilai bisa mengatasi ketidaksetaraan gender di lingkungan kerja.

Baca juga: Bupatinya Perempuan, Ade Yasin: Malu jika Kabupaten Bogor Tidak Responsif Gender

Hl ini diungkapkan Head of Human Resource Unit UNDP Indonesia, Astiti Sukatrilaksana, dalam hari kedua Women Lead Forum 2021 secara daring. Forum ini menyuarakan pentingnya menempatkan perempuan di posisi kepemimpinan untuk mendorong kesetaraan gender di tempat kerja.

Baca juga: Anggota DPRD Makassar Rezki Dorong Kesetaraan Gender

"Pemimpin seperti itu dapat membangun lingkungan kerja yang saling menghormati antara rekan kerja yang memiliki gender yang berbeda, posisi/level, usia yang berbeda, guna mengatasi ketidaksetaraan gender," kata Astiti dalam panel 'Mendukung Kepemimpinan Perempuan: Kebijakan dan Perubahan Norma', Kamis (8/4/2021).

Terkait dengan perubahan norma, Executive Director Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE), Maya Juwita mengatakan, meskipun sudah ada kebijakan pengarusutamaan gender, namun masih ada aturan-aturan yang berlawanan dan berpotensi menghambat pencapaian kesetaraan gender.

Baca juga: Mendikbud Targetkan Guru Penggerak Menjadi Calon Pemimpin Pendidikan

"Sebenarnya sudah bagus bagaimana Presiden Joko Widodo sendiri beberapa tahun lalu ditunjuk oleh PBB sebagai duta He for She untuk kesetaraan gender. Namun, jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang berkonflik, misalnya RUU Ketahanan Keluarga, yang menginginkan agar perempuan kembali ke ranah domestik," ujarnya.

Usman Kansong, Direktur Pemberitaan Media Group, mengakui bahwa literasi gender para pemimpin perusahaan media tergolong masih rendah, bahkan di kalangan pemimpin perempuan. Hal ini berpengaruh kepada perspektif dan hasil pemberitaan di media, yang masih mencerminkan budaya yang patriarkal.

Selain itu, menurut Usman, lembaga-lembaga pengawas media seperti Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) belum berfungsi secara optimal dalam konteks perspektif gender.

"Alih-alih mengadvokasi isu-isu gender, dua lembaga ini lebih banyak melarang. Misalnya KPI jadi mengatur hal-hal berbau agama, misalnya olahraga loncat indah tubuh atletnya di-blur. Perempuan yang pasti pakai baju renang, masa disensor?" ungkapnya.

Terkait masih tidak seimbangnya proporsi perempuan jurnalis dan pemimpin di perusahaan media, Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis mengatakan, masih ada norma dan budaya yang menghambat perempuan jurnalis dalam meniti kariernya, seperti beban domestik dan pola kerja yang tidak ramah perempuan.

"Ada ekosistem yang harus dibangun untuk mendukung perempuan mencapai posisi tinggi di kantor media, yaitu dari keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Misalnya, dulu saya sering harus pulang jam 12 malam. Mungkin tetangga nanya, ini kerjanya apa? Jika punya pasangan yang tidak mendukung, pasti tidak boleh," jelasnya.

Pemimpin Redaksi Magdalene.co, Devi Asmarani mengatakan, selain pengarusutamaan perspektif gender di media, konsumen media perlu diberdayakan agar lebih kritis dan mengetahui kekuatan mereka untuk mendorong media lebih baik.

"Konsumen media harus mengetahui bahwa mereka layak mendapatkan yang lebih baik dan mengonsumsi media yang tidak mengekslusi kelompok lain, atau gender tertentu. Konsumen harus lebih banyak menuntut media untuk berubah," tuturnya.

Dalam sesi stand-up comedy, Komika Ligwina Hananto mengajak perempuan agar menuliskan ceritanya sendiri dan maju sebagai pemimpin.

"Selama ini laki-laki mendominasi, bahkan dalam menuliskan cerita-cerita princess, yang sangat tidak relatable untuk perempuan," ujar Ligwina, yang juga seorang perencana keuangan.

Women Lead Forum 2021 adalah sebuah ajang untuk mendukung perempuan pekerja dan mendorong terciptanya kesetaraan gender di tempat kerja, yang digelar pada 7 dan 8 April 2021.