Patuhi Kebijakan Larangan Mudik

Sayangnya, ada sektor yang akan menjadi korban dalam kebijakan ini. Sektor perhotelan dan pariwisata akan terpengaruh karena Lebaran sejatinya menjadi momentum yang tepat bagi industri ini untuk bertumbuh, terlebih perputaran uang di daerah semakin deras.

Berdasarkan pengalaman 2020 lalu, sejumlah momen libur panjang memang terbukti membuat lonjakan kasus Covid-19. Kondisinya mulai membaik sejak awal 2021 setelah diberlakukan PPKM tingkat mikro. Namun, pemerintah tidak ingin dibebaskannya mudik justru akan membalikkan lagi tren penurunan angka Covid-19 yang sudah terjadi sejak Februari 2021 lalu.

Masyarakat tentu sangat berharap kebijakan larangan mudik ini dilakukan secara konsisten sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat. Sebab, pengalaman tahun lalu, kebijakan larangan mudik Lebaran terlihat tak konsisten. Hal ini terlihat dari mencuatnya pandangan berbeda, bahkan berseberangan di antara beberapa pejabat pemerintah pusat serta berubah-ubahnya aturan mudik yang sedang mengemuka di ruang publik. Silang pendapat antarpejabat pemerintah ini menunjukkan manajemen komunikasi pemerintah penanganan Covid-19 belum tertangani dengan baik.

Jangan lagi ada pelonggaran dengan alasan apa pun. Sebab, sedikit saja celah pelonggaran akan membuat makin masifnya persebaran virus korona ke daerah. Karena itu, pemerintah harus percaya diri memberlakukan larangan mudik demi perlindungan terhadap warga secara keseluruhan.

Pemerintah juga segera memperbaiki koordinasi lintas sektoral yang kurang karena disebabkan manajemen pengelolaan mudik yang tidak berbasis pada data yang akurat. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kebijakan antarinstansi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Semoga saja dengan larangan mudik tersebut penyebaran Covid-19 benar-benar bisa ditekan.