DPR: Diplomasi Pemerintah Soal Penyelenggaraan Haji 2021 Masih Lemah
loading...
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka menyebut diplomasi pemerintah dalam hal ini Kemenag terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 masih terbilang cukup lemah. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji, Diah Pitaloka menyebut diplomasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama ( Kemenag ) terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 masih terbilang cukup lemah.
Diah mengatakan sebagai pengirim jamaah haji dan umrah terbesar bagi Saudi Arabia, seharusnya Indonesia bisa lebih memiliki keistimewaan untuk mendapatkan layanan terbaik dari negeri gurun tersebut.
“Negara lain juga sama. Mereka masih dalam posisi menunggu. Tapi mereka sudah bisa melakukan komunikasi lebih intens untuk mendapat gambaran seperti apa haji di masa pandemi ini diberlakukan pemerintah Saudi Arabia,” ujar Diah dalam keterangannya yang dikutip, Rabu (7/4/2021).
Politikus PDIP itu menilai bahwa diplomasi yang terbilang lemah itu menyebabkan Indonesia sampai saat ini belum mendapatkan kepastian tentang keberangkatan, kuota jamaah hingga visa kunjungan bagi tim Panja Haji Pemerintah belum dibuka untuk dapat melakukan observasi dan persiapan secara langsung di Tanah Suci. Akibatnya, Indonesia belum mendapatkan gambaran jelas terkait protap pelaksanaan haji di masa pandemi.
Diah menyebut pemerintah membutuhkan survei awal dengan penegakkan protokol kesehatan (Prokes) pandemi COVID-19 bisa diberikan untuk Indonesia sebagai pengirim jamaah haji terbanyak. Hal itu penting agar bisa melakukan persiapan dan simulasi lebih matang untuk keamanan dan keselamatan jamaah di masa pandemi.
“Kita berharap diplomasi terkait haji ini jangan sampai berulang-ulang kita lakukan tapi tidak dengan bargain yang imbang untuk memastikan ibadah jamaah kita berjalan lancar dan aman,” tutup dia.
Diah mengatakan sebagai pengirim jamaah haji dan umrah terbesar bagi Saudi Arabia, seharusnya Indonesia bisa lebih memiliki keistimewaan untuk mendapatkan layanan terbaik dari negeri gurun tersebut.
“Negara lain juga sama. Mereka masih dalam posisi menunggu. Tapi mereka sudah bisa melakukan komunikasi lebih intens untuk mendapat gambaran seperti apa haji di masa pandemi ini diberlakukan pemerintah Saudi Arabia,” ujar Diah dalam keterangannya yang dikutip, Rabu (7/4/2021).
Politikus PDIP itu menilai bahwa diplomasi yang terbilang lemah itu menyebabkan Indonesia sampai saat ini belum mendapatkan kepastian tentang keberangkatan, kuota jamaah hingga visa kunjungan bagi tim Panja Haji Pemerintah belum dibuka untuk dapat melakukan observasi dan persiapan secara langsung di Tanah Suci. Akibatnya, Indonesia belum mendapatkan gambaran jelas terkait protap pelaksanaan haji di masa pandemi.
Diah menyebut pemerintah membutuhkan survei awal dengan penegakkan protokol kesehatan (Prokes) pandemi COVID-19 bisa diberikan untuk Indonesia sebagai pengirim jamaah haji terbanyak. Hal itu penting agar bisa melakukan persiapan dan simulasi lebih matang untuk keamanan dan keselamatan jamaah di masa pandemi.
“Kita berharap diplomasi terkait haji ini jangan sampai berulang-ulang kita lakukan tapi tidak dengan bargain yang imbang untuk memastikan ibadah jamaah kita berjalan lancar dan aman,” tutup dia.
(kri)
Explore More