BNPT Ibaratkan Radikalisme-Terorisme Seperti Virus

JAKARTA - Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid mengatakan radikalisme dan terorisme adalah penyakit politik dan agama.

Menurutnya, radikalisme atas agama adalah penyakit politik lantaran gerakannya ingin mengubah tatanan sosial-politik yang sudah mapan, dalam hal ini ingin merebut kekuasaan yang sah dan ingin mengganti sistem serta ideologi, dengan cara-cara inkonstitusional.

Sedangkan radikalisme atas nama agama disebut penyakit spiritual lantaran para pelakunya adalah manipulator agama. Gerakan politik mereka disebut kerap memanipulasi, sehingga yang terlihat di permukaan adalah formalitas keagamaan yang berhenti pada aspek keimanan dan syariat. Sedangkan hal-hal mengenai rukun ikhsan seperti akhlak, lemah lembut, justru tidak dilanjutkan.



"Penyakit spritual karena sejatinya mereka adalah manipulator agama," kata Nurwakhid dalam webinar ISNU-BNPT, Selasa (30/3/2021).

Jenderal polisi bintang satu ini menegaskan, radikalisme atas nama agama kerap memfitnah dan mengadu domba Islam. "Sehingga menjadikan fitnah bagi Islam karena mengadu domba Islam, membuat Islamofobia dan dampaknya seperti sudah diketahui dan dialami saudara-saudara kita di Timur Tengah, Asia Tengah membuat konflik sosial dan konflik bangsa," tutur Nurwakhid.



Menurut dia, akar masalah radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama adalah ideologi yang menyimpang. Dia menegaskan, radikalisme dan terorisme atas nama agama bukan hanya monopoli satu agama, tetapi ada di setiap agama, sekte, hingga kelompok.

"Bahkan potensi pada setiap individu, tidak mengenal pangkat, jabatan, profesi, latar belakang, bahkan tidak mengenal level atau tingkat intelektual seseorang, ini virus. Saya sering menganalogikan radikalisme adalah virus," ucapnya.

Pihaknya menganalogikan seperti virus HIV/AIDS. "Virus ini kalau sudah menyasar jaringan tubuh maka akan melemahkan imunitas daya tahan tubuh dan menimbulkan kematian. Virus radikalisme juga kalau menyasar institusi negara atau pemerintahan maka akan melemahkan imunitas ketahanan nasional," pungkasnya.