Waspadai Indikator Makro Ekonomi, Azis Syamsuddin Sarankan Prioritaskan ULN pada Pembangunan Berkelanjutan
loading...
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin
A
A
A
JAKARTA - Tahun 2021 menjadi tantangan besar dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi. Tentu tidak hanya melalui kerja sama dengan sejumlah stakeholder, tapi dibutuhkan manuver dan kerja keras dalam menekan kontraksi di setiap kuartal.
Masyarakat dan dunia usaha memegang peranan penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Dan Pemerintah wajib memonitor dan menyesuaikan berbagai kebijakan sesuai dinamika di tengah optimisme Pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi pada 2021 berada pada kisaran 4,5 hingga 5,3 persen.
Poin penting ini disampaikan Wakil Ketua Azis Syamsuddin menanggapi Utang Luar Negeri (ULN) yang mengalami kenaikan Rp128 triliun atau total Rp 6,361 triliun (41 persen PDB) dibanding Januari 2021.
Dalam kondisi ini, menurut Azis pemerintah tidak hanya menggunakan instrumen APBN, Pemerintah harus pula melakukan dukungan untuk reformasi di dalam kegiatan investasi. Di sinilah undang-undang Omnibus Cipta Kerja menjadi garis merah dalam mengatualisasikan akselerasi tersebut.
Di tengah akselerasi, menurut Azis, penting pula dilakukan pengelolaan utang secara prudent, fleksibel dan oportunistik. Dimana peruntukan pembiayaan harus difokuskan pada sektor ekonomi riil yang dapat tumbuh dan padat karya.
"Ini langkah efektif dan tepat sasaran sebaga upaya menjaga keseimbangan indikator makro ekonomi seperti diamanatkan oleh UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara,” ujar Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/3/2021).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, untuk mencapai titik temu pada sasaran yang diharapkan, pengelolaan ULN harus ditekan. Maka Pemerintah perlu berkoordinasi dengan BUMN-BUMN.
"Solusi-solusi yang dihasilkan harus terukur. Dan saya meminta untuk berhati-hati pada sektor belanja produktif. Fokuskan ULN untuk membantu rakyat dan UMKM," ucap Azis Syamsuddin.
Ini selaras dengan semangat Pemerintah dan semua elemen bangsa dalam penanganan pandemi Covid-19. Baik dalam pendekatan kegiatan, jaminan sosial, jasa pendidikan, konstruksi sampai jasa keuangan.
"Maka, penting kiranya Kemenkeu bersama Bank Indonesia (BI) berkomitmen menjaga struktur ULN tetap sehat, dengan memberdayakan pendapatan pajak, sehingga tidak bergantung dan mengandalkan dari ULN semata,” katanya.
Langkah ini bermanfaat untuk mengoptimalkan alokasi ULN dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN, dan pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat terus berlanjut.
Terakhir ia mendorong Pemerintah berkomitmen dalam menjaga stabilitas makro ekonomi nasional. Ini langkah besar untuk mencegah terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ULN.
"Teruslah fokus pada upaya mengurangi angka kasus penularan Covid-19 sehingga perekonomian nasional dapat lebih terjaga sehingga dapat meminimalisir adanya peningkatan ULN,” ucapnya.
Masyarakat dan dunia usaha memegang peranan penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Dan Pemerintah wajib memonitor dan menyesuaikan berbagai kebijakan sesuai dinamika di tengah optimisme Pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi pada 2021 berada pada kisaran 4,5 hingga 5,3 persen.
Poin penting ini disampaikan Wakil Ketua Azis Syamsuddin menanggapi Utang Luar Negeri (ULN) yang mengalami kenaikan Rp128 triliun atau total Rp 6,361 triliun (41 persen PDB) dibanding Januari 2021.
Dalam kondisi ini, menurut Azis pemerintah tidak hanya menggunakan instrumen APBN, Pemerintah harus pula melakukan dukungan untuk reformasi di dalam kegiatan investasi. Di sinilah undang-undang Omnibus Cipta Kerja menjadi garis merah dalam mengatualisasikan akselerasi tersebut.
Di tengah akselerasi, menurut Azis, penting pula dilakukan pengelolaan utang secara prudent, fleksibel dan oportunistik. Dimana peruntukan pembiayaan harus difokuskan pada sektor ekonomi riil yang dapat tumbuh dan padat karya.
"Ini langkah efektif dan tepat sasaran sebaga upaya menjaga keseimbangan indikator makro ekonomi seperti diamanatkan oleh UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara,” ujar Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/3/2021).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, untuk mencapai titik temu pada sasaran yang diharapkan, pengelolaan ULN harus ditekan. Maka Pemerintah perlu berkoordinasi dengan BUMN-BUMN.
"Solusi-solusi yang dihasilkan harus terukur. Dan saya meminta untuk berhati-hati pada sektor belanja produktif. Fokuskan ULN untuk membantu rakyat dan UMKM," ucap Azis Syamsuddin.
Ini selaras dengan semangat Pemerintah dan semua elemen bangsa dalam penanganan pandemi Covid-19. Baik dalam pendekatan kegiatan, jaminan sosial, jasa pendidikan, konstruksi sampai jasa keuangan.
"Maka, penting kiranya Kemenkeu bersama Bank Indonesia (BI) berkomitmen menjaga struktur ULN tetap sehat, dengan memberdayakan pendapatan pajak, sehingga tidak bergantung dan mengandalkan dari ULN semata,” katanya.
Langkah ini bermanfaat untuk mengoptimalkan alokasi ULN dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN, dan pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat terus berlanjut.
Terakhir ia mendorong Pemerintah berkomitmen dalam menjaga stabilitas makro ekonomi nasional. Ini langkah besar untuk mencegah terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ULN.
"Teruslah fokus pada upaya mengurangi angka kasus penularan Covid-19 sehingga perekonomian nasional dapat lebih terjaga sehingga dapat meminimalisir adanya peningkatan ULN,” ucapnya.
(atk)
Lihat Juga :
