BKKBN Gandeng BIG Benahi Data Kependudukan Indonesia

JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengungkapkan perlunya data informasi geospasial untuk mendukung kerja lembaganya. Informasi tersebut dibutuhkan dalam pelaksanaan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Bangga Kencana)

Hasto menilai, masalah kependudukan sangat krusial karena salah satu pangkal persoalannya berkaitan dengan data. Menurut dia, Badan Informasi Geospasial (BIG) memiliki data yang lebih akurat dan diyakini dapat membantu pembangunan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal, pembangunan desa, mitigasi dan adaptasi bencana. “Informasi geospasial dinilai lebih akurat sehingga pelaksanaan Bangga Kencana akan lebih tepat sasaran dan berdaya guna,” kata Hasto dalam keterangan pers yang dikutip SINDOnews, Selasa (19/5/2020). (Baca juga: BKKBN Tak Lagi Gunakan Jargon 'Dua Anak Cukup')

Merujuk pada Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2011, data geospasial berisi lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Setelah diolah, data itu menjadi informasi geospasial yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

Hasto menjelaskan, BKKBN memiliki tiga sektor penting yang menjadi fokus kerjanya yaitu Kependudukan, Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga. Hal itu dijalankan sesuai dua visi yaitu penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. “Keluarga menjadi unit terkecil dalam penduduk. Selain tumbuh seimbang, tujuan utamanya supaya bonus demografi bisa dipetik agar penduduk menjadi sumber daya pembangunan, bukan beban pembangunan,” ungkap dia. (Baca juga: Ingin Lebih Dekat dengan Milenial, BKKBN Berkolaborasi dengan SINDOnews)

Terkait dengan urusan reproduksi dan keluarga berencana, kata Hasto, tanpa lokasi yang valid maka data tidak ada artinya. Oleh karena itu, BKKBN memakai data mikro keluarga sebagai unit terkecilnya. “Data menjadi sangat penting, tanpa potret keluarga pun kita tidak bisa bicara apa apa. Keluarga jika tidak didiagnosis by name by address maka treatment-nya tidak akan maksimal,” ujar Hasto.

Sementara itu, Kepala BIG Hasanuddin Z Abidin menilai data kependudukan sangat penting dalam berbagai aspek pembangunan. Sebab, semua proses pembangunan itu melibatkan manusia. “Jika tidak ada penduduk, maka proses pembangunan akan kehilangan maknanya. Tanpa lokasi data kependudukan masih kurang,” imbuh Hasanuddin.

Menurut informasi, BKKBN akan melakukan pendataan keluarga pada tahun depan dengan memotret 65 juta keluarga. Satu persatu keluarga akan dikunjungi dan didata melalui sistem informasi geografis (GIS). Pendataan itu melibatkan sekitar 24.000 petugas KB yang tersebar di kecamatan dan desa di seluruh Indonesia. Data itu kemudian dipadukan dengan Sistem Informasi Keluarga (SIGA). “Dengan begitu, masalah stunting, kematian ibu dan bayi, kontrasepsi bisa dipetakan dengan baik. Berharap dengan kerja sama ini, Bangga Kencana ikut menciptakan generasi unggul dan bonus demografi bisa tercapai,” ujar Hasto.