BKKBN Tak Lagi Gunakan Jargon 'Dua Anak Cukup'

JAKARTA - Merujuk arahan Presiden Joko Widodo, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kini tidak lagi menggunakan jargon 'dua anak cukup'. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa Presiden juga memberi arahan terkait dengan itu, "Yaitu tentang kualitas, jadi yang penting anak itu berkualitas dari pada kita menekankan jumlah, lebih baik kita menekankan anak itu berkualitas,” ungkap Hasto di Jakarta, Rabu (29/1/2020).

“Beliau menyampaikan harus mencegah terjadinya pernikahan usia dini, sebenarnya menikah itu kalau sudah mampu, secara, fisik, ekonomi dan mental, sehingga apabila belum mampu ya jangan menikah, kemudian beliau juga menekankan nanti keluarga ini sebelum menikah saat konseling itu harus tahu tentang stunting, bagaimana cara mencegah stunting,” tambah Hasto.

Menurut Hasto, hingga saat ini ada regulasi-regulasi yang masih bertentangan antara yang diharapkan BKKBN dengan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga yang lain. Contoh BKKBN dengan Kementerian Sosial. Kementerian Sosial memiliki program PKH kepada keluarga yang memiliki balita, "Kalau anaknya nambah ada balita dapat PKH, tetapi kalau kami BKKBN kalau bisa balitanya jangan terlalu banyak, tapi kan warga di desa itu kalau dapat PKH itu terus dia terus cenderung akan melahirkan lagi agar nanti dapat bantuan, hal-hal itu yang juga kami mohon arahan dari beliau,” jelas Hasto.

Tahun ini BKKBN akan menggelar rapat koordinasi/kerja nasional program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Banggakencana). Terkait itu Hasto melakukan audiensi dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di kantor Wapres, Jalan Veteran III, Gambir, Jakarta.

Kepala BKKBN Hasto memohon perkenan Wakil Presiden untuk membuka dan memberikan arahan dalam kegiatan tersebut. “Wakil Presiden memberi arahan yang sangat konkrit dan hal-hal teknis, beliau menjelaskan dalam Alquran diatur mengenai jarak melahirkan dan merawat anak dan sampai nanti melahirkan lagi jaraknya 30 bulan, selain itu untuk menyusui itu 24 bulan, kami juga diberi arahan tentang mencegah jangan sampai terjadinya kawin usia dini, beliau memberi arahan kita untuk melibatkan para kiyai, ulama, ustad tentunya dan juga tokoh agama untuk bagaimana kita berkampanye kepada masyarakat agar tidak kawin usia dini,” jelas Hasto.

Rakenas bertujuan untuk menyegarkan komitmen dan peran pemerintah serta mitra kerja dalam peningkatan akses dan kualitas Program Banggakencana. Agenda rakernas antara lain adalah membahas rencana kerja/rencana aksi dalam pencapaian Quick Win dan kegiatan prioritas program Banggakencana tahun 2020, pembahasan strategi program dan kegiatan prioritas Banggakencana dalam mendukung upaya pencapaian Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024, serta sosialisasi rebranding Banggakencana.