Kubu Moeldoko: Jika Tak Yakin Kalah Kenapa SBY dan AHY Grasa-grusu

JAKARTA - Juru Bicara Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB), Muhammad Rahmad menanggapi pernyataan kubu Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menanggap tak yakin kubu KLB bisa melengkapi dokumen dan berkas yang diminta Kemenkumham.

"Jika tak yakin kalah, lalu kenapa SBY dan AHY harus grasa grusu dan panik tujuh keliling? Lalu kenapa harus menghalalkan segala cara untuk memengaruhi semua pihak? Lalu kenapa harus merekrut orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah dan berusaha terus menekan-nekan pemerintahan Jokowi?" ujarnya kepada SINDOnews, Selasa (23/3/2021).

Menurut Rahmad, dari cara-cara yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan AHY, publik sebetulnya sudah mengetahui bahwa pengaruh politik SBY dan AHY akan segera berakhir. Tak ada satupun sahabat SBY yang mau membela otokrasi dan keluargaisme SBY di Partai Demokrat, kecuali hanya orang orang yang tidak paham sejarah atau orang-orang yang antidemokrasi. "Pertama dalam sejarah politik dunia, lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif partai dipegang oleh satu orang, yakni SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi," beber dia.

Selain itu, publik juga sudah mengetahui SBY mahir mengolah kata-kata simpati tapi miskin implementasi. Baginya, SBY adalah suri tauladan pelanggar etika politik. "Pengkhianatan SBY kepada Presiden Megawati telah dicatat sejarah," ucap Rahmad.

Rahmad juga menilai, publik sudah mengetahui SBY dan AHY pura-pura demokratis dan pura-pura pecinta demokrasi, tetapi dalam praktiknya adalah sosok otoriter dan otokrasi. Menurut dia, hal itu tampak dari AD/ART Partai Demokrat 2020 yang dibuat di luar kongres dan menjadikan SBY penguasa tunggal dalam Partai Demokrat. "Katanya pejuang demokrasi, kok arahnya otokrasi dan otoriterian?" ketus dia.

Oleh karena itu, Rahmad mengaku yakin dan percaya, masyarakat Indonesia tidak menginginkan tumbuhnya politik otokrasi dan otoriterian didalam Partai Demokrat. Dan pihaknya juga sangat yakin dan percaya, Pemerintah tak akan pernah mendukung tumbuhnya otokrasi dan otoriterian didalam Partai Politik. Dia menganggap, Kemenkumham meminta dokumen hasil KLB Deliserdang Partai Demokrat untuk dilengkapi atau disempurnakan adalah bukti bahwa pemerintah bekerja sungguh-sungguh dan serius sesuai perintah undang-undang. Hal itu sangat dipresiasi kubu Ketum Moeldoko.

Di sisi lain, pihaknya juga sangat mengapresiasi para pakar hukum yang mulai memberikan pendapat hukumnya secara terbuka yang cenderung mendukung KLB Deliserdang. "Kami yakin, pemerintah akan bekerja profesional dan akan memperhatikan pendapat pendapat para pakar hukum. Ini tentu dapat dijadikan penguat bagi pemerintah dalam mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang," tukasnya.