Tolak Impor Beras, PBB Minta Pemerintah Fokus Penyerapan Hasil Panen
loading...
Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Noor menyesalkan sikap Mendag, Muhammad Lutfi yang ngotot untuk mengimpor beras meski banyak yang menolak. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang ( PBB ), Afriansyah Noor menyesalkan sikap Menteri Perdagangan ( Mendag), Muhammad Lutfi yang ngotot untuk mengimpor beras meski banyak yang menolak.
Menurut Afriansyah, sikap Lutfi mengabaikan masukan dari menteri terkait dan para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan. Baca juga: PDIP Tegaskan Memaksakan Impor Beras Mencoreng Muka Presiden Jokowi
“Partai Bulan Bintang menolak keras impor beras ini. Akan sangat bijak jika Kementerian Perdagangan menerima masukan dan mendengarkan aspirasi kepala daerah sebelum mengambil kebijakan impor beras ini,” ujar Afriansyah dalam keterangannya, Minggu (21/3/2021).
Afriansyah menyarankan Lutfi belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan.
“Saya harap Pak Presiden Jokowi batalkan impor beras ini dan mulai melakukan penyerapan hasil panen. Terutama peranan Bulog yang sangat dibutuhkan," ucapnya.
Menurut dia, politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Jangan korbankan petani oleh kepentingan impor sesaat yang di dalamnya sarat dengan kepentingan pemburu rente.
“Menurut saya sebaiknya pemerintah pusat mengutamakan penyerapan gabah lokal dahulu. Belum impor saja harga gabah sudah turun. Kami minta pemerintah fokus penyerapan. Kasihan petani, pupuk sudah sulit, ketika panen harga turun,” jelasnya.
“Kalau alasan darurat bencana, boleh-boleh saja atau pun impor beras khusus dan karena kebutuhan daerah tertentu, silakan. Tapi harus dijelaskan secara detail agar tidak mengguncang situasi pada saat kita mau panen. Inikan sudah masuk musim panen," sambungnya.
Berdasar data Perum Bulog per 14 Maret menunjukkan masih ada 275.811 ton beras sisa impor 2018 yang masih tersisa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 106.642 ton di antaranya telah dinyatakan turun mutu. Bulog menargetkan dapat menyalurkan beras sisa impor sebanyak 41.365 ton pada 2021.
Menurut Afriansyah, sikap Lutfi mengabaikan masukan dari menteri terkait dan para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan. Baca juga: PDIP Tegaskan Memaksakan Impor Beras Mencoreng Muka Presiden Jokowi
“Partai Bulan Bintang menolak keras impor beras ini. Akan sangat bijak jika Kementerian Perdagangan menerima masukan dan mendengarkan aspirasi kepala daerah sebelum mengambil kebijakan impor beras ini,” ujar Afriansyah dalam keterangannya, Minggu (21/3/2021).
Afriansyah menyarankan Lutfi belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan.
“Saya harap Pak Presiden Jokowi batalkan impor beras ini dan mulai melakukan penyerapan hasil panen. Terutama peranan Bulog yang sangat dibutuhkan," ucapnya.
Menurut dia, politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Jangan korbankan petani oleh kepentingan impor sesaat yang di dalamnya sarat dengan kepentingan pemburu rente.
“Menurut saya sebaiknya pemerintah pusat mengutamakan penyerapan gabah lokal dahulu. Belum impor saja harga gabah sudah turun. Kami minta pemerintah fokus penyerapan. Kasihan petani, pupuk sudah sulit, ketika panen harga turun,” jelasnya.
“Kalau alasan darurat bencana, boleh-boleh saja atau pun impor beras khusus dan karena kebutuhan daerah tertentu, silakan. Tapi harus dijelaskan secara detail agar tidak mengguncang situasi pada saat kita mau panen. Inikan sudah masuk musim panen," sambungnya.
Berdasar data Perum Bulog per 14 Maret menunjukkan masih ada 275.811 ton beras sisa impor 2018 yang masih tersisa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 106.642 ton di antaranya telah dinyatakan turun mutu. Bulog menargetkan dapat menyalurkan beras sisa impor sebanyak 41.365 ton pada 2021.
(kri)
Explore More