MK Tolak Seluruh Permohonan Sengketa Pilkada Sumba Barat
Senin, 22 Maret 2021 - 20:03 WIB
loading...
Mahkamah Konstitusi menggelar Sidang secara daring perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah untuk Kabupaten Sumba Barat, Senin (22/03) di Ruang Sidang MK. Foto/Dok MK
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi ( MK ) memutuskan menolak seluruh permohonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Nomor Urut 3 Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H.B.L. Pandango.
Demikian amar Putusan Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, yang diucapkan pada Senin (22/3/2021) secara daring dari Ruang Sidang Pleno MK. Baca juga: MK Tolak Gugatan PHP Pilkada Konawe Selatan
Pada sidang pengucapan putusan ini, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Saldi Isra secara bergantian membacakan pertimbangan hukum Mahkamah.
Berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya KPPS di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu yang tidak memperlihatkan formulir dan surat suara yang masih tersegel, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebutkan hal demikian telah terungkap dalam persidangan terdahulu.
Semua surat suara diberikan pada pemilih masih dalam keadaan belum dicoblos. Artinya, pihak penyelenggara tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Hal ini juga diperkuat dengan tidak adanya keberatan dari saksi yang hadir pada saat terselenggaranya agenda pemilihan.
“Setelah Mahkamah mempelajari bukti yang diserahkan Bawaslu terdapat keterangan dari saksi luar Pasangan Calon Nomor Urut 3 bahwa KPPS telah menunjukkan sampul yang berisi surat suara dan formulir dalam keadaan tersegel. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” jelas Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam sidang yang diikuti para pihak secara virtual.
Demikian amar Putusan Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, yang diucapkan pada Senin (22/3/2021) secara daring dari Ruang Sidang Pleno MK. Baca juga: MK Tolak Gugatan PHP Pilkada Konawe Selatan
Pada sidang pengucapan putusan ini, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Saldi Isra secara bergantian membacakan pertimbangan hukum Mahkamah.
Berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya KPPS di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu yang tidak memperlihatkan formulir dan surat suara yang masih tersegel, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebutkan hal demikian telah terungkap dalam persidangan terdahulu.
Semua surat suara diberikan pada pemilih masih dalam keadaan belum dicoblos. Artinya, pihak penyelenggara tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Hal ini juga diperkuat dengan tidak adanya keberatan dari saksi yang hadir pada saat terselenggaranya agenda pemilihan.
“Setelah Mahkamah mempelajari bukti yang diserahkan Bawaslu terdapat keterangan dari saksi luar Pasangan Calon Nomor Urut 3 bahwa KPPS telah menunjukkan sampul yang berisi surat suara dan formulir dalam keadaan tersegel. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” jelas Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam sidang yang diikuti para pihak secara virtual.
Lihat Juga :
