alexametrics

Covid-19 Menggugah Kemandirian Nasional

loading...
Covid-19 Menggugah Kemandirian Nasional
Krisis ekonomi saat ini berbeda dengan krisis Asia 1997/1998, di mana komoditas ekspor untung besar karena nilai tukar yang berlipat. Ilustrasi/SINDOnews
A+ A-
Mudi Kasmudi
Praktisi Energi, Industri, dan Pertambangan

PADA masa pandemi Covid-19 ini, Menteri Negara BUMN Erick Thohir sempat menyinggung ketergantungan Indonesia dengan bahan baku medis dan alat kesehatan (alkes) dari impor sangatlah besar sehingga menyebabkan kemunculan praktik mafia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, nilai impor bahan baku di bidang medis dan alkes sangat besar, totalnya sekitar USD1 miliar (Rp15 triliun), sedangkan industri farmasi masih mengandalkan 90% impor. Semoga apa yang menjadi kegelisahan menteri negara BUMN menjadi tantangan BUMN ke depan untuk melakukan substitusi impor.



Sekalipun pemerintah sudah memberlakukan peraturan tingkat komponen/kandungan dalam negeri (TKDN) untuk beberapa sektor industri, impor tetap saja masih tinggi. Berdasarkan data BPS selama kurun waktu 15 tahun (2004-2018), impor rata-rata per tahun didominasi impor bahan baku/penolong sebesar 75,28% per tahun, disusul impor barang modal sebesar 16,92% dan impor barang konsumsi sebesar 7,80%.

Total impor pada 2018 sebesar USD188,7 miliar, sedangkan pada 2019 sebesar USD171,3 miliar (Rp2.569 triliun). Nilainya ternyata lebih besar dari APBN 2019. (Baca juga: Erick Thohir Sebut Impor Alat Kesehatan Dikuasai Mafia)

Pandemi Covid-19 membatasi pergerakan barang dan jasa, berdampak pada krisis ekonomi dunia, dan hampir semua industri tertekan, tidak hanya industri besar, sampai UMKM pun terdampak berat. Pada situasi dan kondisi krisis, setiap negara diuji kekuatannya untuk mampu menjaga supply chain (rantai pasok) dari dalam negeri karena seluruh negara akan menjaga kebutuhannya masing-masing.

Krisis ekonomi saat ini berbeda dengan krisis Asia 1997/1998, di mana komoditas ekspor untung besar karena nilai tukar yang berlipat. Sementara krisis ekonomi saat ini ekspor tertekan karena negara lain juga sedang membatasi pergerakan barang dan jasa.

Menurut World Bank, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 diprediksi akan terkontraksi ke minus -3,5% s/d 2,1%. Ketika krisis ekonomi 1997/1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok dari positif 6% menjadi negatif -12%.

Sebaliknya, di negara Asia lain seperti China, pertumbuhan ekonominya tetap tinggi. Pada 1999 ekonomi China tetap tumbuh 7%, sampai pada 2010 menggusur Jepang menjadi kekuatan ekonomi nomor dua dunia setelah AS.

Ekonomi China tahan terhadap krisis karena China mandiri dalam produksi bahan baku/penolong dan barang modal sehingga konsumsi domestik, investasi, dan belanja pemerintah dibelanjakan di dalam negerinya. Hal ini karena industri domestiknya mempunyai kemampuan teknologi untuk memproduksi sendiri seperti pembangkit listrik, pesawat, perkapalan, kereta api, automotif, elektronika, komputer, telekomunikasi, dan peralatan rumah tangga. (Baca juga: Jokowi: Sekarang Kelihatan Semua, 95% Bahan Baku Obat Ternyata Masih Impor)

Kita mempunyai BUMN besar beserta anak usahanya seperti PLN, Pertamina, Pupuk Indonesia, Semen Indonesia, Inalum, dan perusahaan tambang, Pelindo, Angkasa Pura, PTPN, dan BUMN lainnya, serta belanja pemerintah dari APBN, adalah pasar yang besar untuk produk-produk impor. Ketergantungan impor selama puluhan tahun menunjukkan industri nasional berdaya saing rendah dan mudah ditekan krisis.

Michael E Porter (1990) dalam The Competitive Advantage of Nations mengatakan, peningkatan ekspor yang dikarenakan biaya tenaga kerja murah dan nilai tukar melemah, sementara pada saat yang sama barang modal dan bahan/baku penolong impor, menunjukkan industrinya belum mempunyai daya saing. Ketergantungan impor yang tinggi, ketika krisis terjadi, akan menekan pertumbuhan ekonomi lebih dalam.

Menurut Habibie, impor adalah membayar jam kerja orang lain, di samping itu ketergantungan impor yang terus menerus, membuat negara kita sulit untuk keluar dari fenomena Middle Income Trap. Menurut Josef Schumpeter (1912) bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi dengan inovasi, di mana sistem inovasi nasional berjalan untuk kemandirian nasional, menekan ketergantungan impor dengan memproduksi di dalam negeri.

Becermin ke Negara Lain
Kemandirian memproduksi barang dengan daya saing tergantung kebijakan pemerintah, dalam penguasaan teknologi dan sistem inovasi. Karena itu, becerminlah kepada negara Asia lain seperti Jepang, Korea, dan China.

Jepang: Aktor di balik kemandirian industri dan teknologi Jepang di era modern adalah ministry of international trade and industry (MITI), dengan koordinasi, sinkronisasi, dan penugasan kepada raksasa industri (Zaibatsu/Keiretsu) seperti Mitsubishi, Sumitomo, Kawasaki, IHI, Toshiba, Sony, Hitachi, Matsushita, dan lainnya. Sebagai contoh antara 1970-1975, MITI mengumpulkan industri elektronika dan memberikan pendanaan dalam penguasaan teknologi integrated circuit (IC). Ketika kompetisi dengan produk Jepang, Amerika menjuluki sedang berhadapan dengan Japanese Incorporated, bukan berhadapan dengan satu industri.

Korea: Sea Jin Chang (2003) dalam bukunya memaparkan, industri Korea tidak terlepas dari peran lima konglomerat besar (Chaebol), yaitu Hyundai, Daewoo, SK, Samsung, dan LG. Kebijakan industrinya dikenal dengan “export first”, yaitu mengarahkan industrinya untuk orientasi ekspor. Kebijakan industrinya mendapat arahan langsung dari presiden.

Pada 1973 Presiden Park mencanangkan kebijakan Heavy and Chemical Industrialization (HCI) dengan target industri permesinan, perkapalan, listrik, baja, petrokimia, dan non-ferrous metal. Korea dalam waktu singkat menguasai industri dan teknologi, elektronika dan komunikasi, automotif, perkapalan dan industri berat lainnya.

China: Industrialisasi China dimulai pada 1978 ketika Deng Xioping membuka diri dengan dunia luar, dan pada 1992 melakukan reformasi kebijakan investasi. Pemerintah China agresif mendorong Kementerian Perindustrian dan BUMN melakukan reverse engineering dan membuat kebijakan transfer teknologi dengan perusahaan multinasional. Sebagai contoh penguasaan teknologi kereta api cepat, pada 2004 Kementerian Kereta Api menandatangani kontrak dengan Alstom. Selanjutnya pada 2005 menandatangani kontrak kembali dengan Siemens dengan perjanjian transfer teknologi.

Di samping itu, untuk akselerasi transfer teknologi, pemerintah menggunakan kendaraan BUMN berinvestasi dan membentuk banyak perusahaan joint venture antara BUMN dengan perusahaan multinasional. Kita sudah merasakan produk China, komputer, handphone, pembangkit listrik, automotif, peralatan rumah tangga, sampai kereta cepat Jakarta-Bandung.

Terobosan Kebijakan
Becermin dari pengalaman negara lain, teknologi berkesinambungan dikuasai dan direbut, dan inovasi terus-menerus. Karena itu, berharap Kementrian Perindustrian, Perdagangan, dan BUMN menata ulang peta jalan kemandirian dalam produksi barang modal dan bahan baku/penolong untuk substitusi impor.

Di samping itu, pemerintah dan DPR perlu membuat UU produk dalam negeri sebagai payung hukum untuk mewajibkan BUMN dan pemerintah menggunakan produk dalam negeri sehingga industri yang dibangun ada kepastian diserap produknya. Hal ini seperti apa yang dicontohkan dari UU Industri Pertahanan No 16/2012, di mana dengan UU tersebut, industri pertahanan seperti Pindad dan IPTN hidup kembali, yang sebelumnya mati suri. Semoga dengan pandemi Covid-19 ini menggugah kemandirian nasional untuk ketahanan nasional.
(poe)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak