Kisruh Demokrat Bikin Oposisi di Parlemen Semakin Tak Berdaya
loading...
Kisruh Partai Demokrat Bikin oposisi di parlemen semakin tak berdaya. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kisruh internal Partai Demokrat (PD) masih berlanjut. Kedua kubu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko masih bersitegang.
Perang opini dan perang urat saraf terus dilancarkan masing-masing kubu. Terkait hal itu, kisruh Partai Demokrat dinilai membuat peran oposisi di parlemen semakin tak berdaya. Sebab, oposisi saat ini tinggal Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Saya kira sih iya, kisruh yang melanda Demokrat saat ini makin membuat peran oposisi di parlemen semakin tak berdaya. Bagaimana mengharapkan Demokrat bisa mengkritik kebijakan pemerintah di parlemen jika di saat bersamaan, ia sedang mengharapkan bantuan pemerintah untuk mengakhiri konflik di internal?” ujar peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus kepada SINDOnews, Sabtu (20/3/2021).
Lucius berpendapat, konflik internal yang sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat juga membuat legitimasi Partai Demokrat sebagai oposisi cenderung melemah. “Karena bagaimana Demokrat mau bersuara tentang nasib rakyat dihadapan kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah, jika Demokrat sebagai parpol justru sedang berkonflik,” pungkas Lucius.
Sekadar diketahui, dualisme kepengurusan sebuah partai politik seringkali terjadi di Indonesia. Beberapa partai politik yang pernah mengalaminya di antaranya Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, Partai Hanura, dan Berkarya. Kini, dualisme itu melanda Partai Demokrat setelah mereka yang kontra dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.
Perang opini dan perang urat saraf terus dilancarkan masing-masing kubu. Terkait hal itu, kisruh Partai Demokrat dinilai membuat peran oposisi di parlemen semakin tak berdaya. Sebab, oposisi saat ini tinggal Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Saya kira sih iya, kisruh yang melanda Demokrat saat ini makin membuat peran oposisi di parlemen semakin tak berdaya. Bagaimana mengharapkan Demokrat bisa mengkritik kebijakan pemerintah di parlemen jika di saat bersamaan, ia sedang mengharapkan bantuan pemerintah untuk mengakhiri konflik di internal?” ujar peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus kepada SINDOnews, Sabtu (20/3/2021).
Lucius berpendapat, konflik internal yang sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat juga membuat legitimasi Partai Demokrat sebagai oposisi cenderung melemah. “Karena bagaimana Demokrat mau bersuara tentang nasib rakyat dihadapan kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah, jika Demokrat sebagai parpol justru sedang berkonflik,” pungkas Lucius.
Sekadar diketahui, dualisme kepengurusan sebuah partai politik seringkali terjadi di Indonesia. Beberapa partai politik yang pernah mengalaminya di antaranya Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, Partai Hanura, dan Berkarya. Kini, dualisme itu melanda Partai Demokrat setelah mereka yang kontra dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.
(cip)
Explore More